BATARA.NEWS

BATARA.NEWS

Pemalang_: Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PW IPNU) Provinsi Jawa Tengah menggelar Rapat Pimpinan Wilayah (Rapimwil) dengan agenda persiapan menjelang Kongres IPNU yang bertempat di Gedung DPRD Kab. Pemalang (19/03). Forum ini dihadiri oleh Pimpinan Cabang (PC) IPNU Se-Jawa Tengah.

Forum ini menghasilkan beberapa ide dan gagasan yang akan diusung oleh kader-kader IPNU Se-Jawa Tengah menuju kongres demi kemajuan organisasi dan dapat diimplementasikan secara nasional. Pada sisi lain, ada kritik dan harapan tinjauan kembali terkait mekanisme kongres yang pengaturannya tidak relevan dengan situasi yang ada pasca pandemi ini.

Rapimwil PW IPNU Jawa Tengah dibuka langsung oleh Syaeful Kamaludin, Ketua PW IPNU Jawa Tengah, dalam sambutannya ia menegaskan bahwa menuju kongres nantinya, PW IPNU Jawa tengah bersama-sama PC IPNU Se-Jawa Tengah terbukti selalu bisa solid dalam mengawal ide dan gagasan yang akan diusung. “Kongres patutlah menjadi forum untuk pembenahan organisasi. Rumusan rekan-rekan semua begitu logis dan realistis dengan tantangan zaman yang ada. Nanti kita kawal bareng-bareng”. Paparnya.
Fatkhurrohman Wahid, selaku Sektretaris PW IPNU Jawa Tengah sekaligus ketua SC (Screening Commite) pada Rapimwil ini menjelaskan, “Alhamdulillah, apa yang menjadi keresahan dan problematika menyoal IPNU sekarang telah kami temukan solusinya. Ini nantinya kita bawa sebagai usulan kami dari Jawa Tengah dan akan kami bawa menuju kongres.

Peraturan kongres Terkesan Politis-Pragmatis.
Pada tanggal 13 Rajab 1443 H / 14 Februari 2022 M, PP IPNU mengesahkan Peraturan Pimpinan Pusat (PPP) IPNU Nomor: 727/PPP/XIX/7354/II/22 Tentang Penyelenggaraan Kongres XX Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama yang didalamnya mengatur mengenai kepesertaan, calon ketua umum, dan mekanisme kepesertaan.

Bahwa penetapa peraturan tersebut telah disahkan melalui mekanisme organisasi pada rapat Pleno Pimpinan Pusat, namun pada ketentuan-ketentuan yang dinarasikan dalam peraturan tersebut belumlah melalui kajian mendalam tentang bagaimana situasi nyata IPNU yang ada pada tingkat cabang maupun wilayah secara menyeluruh.

Sehingga, perlu dipertanyakan kembali untuk tabayyun dan berujung apakah peraturan tersebut patut dijalankan atau sebaiknya dibatalkan demi kemaslahatan organisasi secara substantif. Bukan semata refleksi emosional para junjungan pimpinan pusat semata.

Sebagaimana hasil daripada Rapimwil IPNU Jateng, jika memang urgensi penetapan aturan tersebut melalui Peraturan Pimpinan Pusat dipersiapkan untuk Kongres IPNU ke XX (yang rencananya di gelar di Nusa Tenggara Barat) rasaya terlalu terlalu sempit penerapannuya. Harus disadari bersama bahwa dampak dari penerbitan penetapan ini akan mengikat pada setiap kepengurusan kedepannya. Akan lebih tepat bilamana ditetapkan cukup melalui Surat Keputusan Panitia Kongres.
Kepesertaan Penuh
Melalui PPP IPNU, kepesertaan penuh diatur begitu rigid dengan ketentuan yang begitu memaksakan bagi PW maupun PC, khususnya bagi mereka satuan tinngatan PW dan PC yang berada diluar Jawa. Notabene, sangat disadari bahwa mekanisme klasterisasi dan akreditasi memang menunjang kesehatan organisasi, terlebih secara nasional. Namun menempatkannya pada momentum kongres sudah memperlihatkan betapa tidak sistematikanya cara dan sistem penerapannya. Kesiapan Cabang, model visitasi, dan administrator tidak jelas tupoksi dan agendanya.

Sehingga tampak dilapangan semacam terjadi demam administrasi dadakan. Justru ini tidak sehat bagi organisasi.
Sebagai sebuah peraturan yang isinya berupa sekian tuntutan, patutlah dioperasikan demi kesehatan organisasi dan peningkatan SDM kader. Bilamana perlu, hal baik ini perlu diberikan sanksi bagi mereka yang tidak mengindahkan peraturan dan apresiasi berupa reward tertentu (tidak harus materiil) bagi PW ataupun PC yang tertib tunduk pada mekanismenya. Sederhananya, klasterisasi dan akreditasi menentukan status sebuah PW/PC apakah dia Klaster A, B, C, atau D. Kepesertaan penuh kongres yang apabila disandarkan pada klasterisasi dan akreditasi yang bahkan tidak jelas penerapannya, tentu ini menjadi kerugian yang tidak menyehatkan bagi PW dan PC baik klaster apapun statusnya. Toh juga tidak ada reward yang jelas atas hal tersebut.
Calon Ketua Umum
Kader IPNU potensial yang berproses dari bawah secara matang begitu banyak dan layak untuk dijadikan sebagai Calon Ketua Umum IPNU periode mendatang. Bahwa ia cukup mendapatkan rekomendasi dari PC setempat, tentu hal ini menafikan peran PW yang secara nyata pendampingannya menjangkau Pimpinan Cabang bahkan Anak Cabang. Menjadi aneh apabila calon ketua umum IPNU yang direkomendasikan oleh PC setempat namun tidak mendapatkan rekomendasi dari PW.

Sebagai organisasi badan otonom daripada Nahdlatul Ulama, IPNU merupakan organisasi luhur yang membentuk watak dan karakter pelajar islam aswaja yang berkepribadian. Mempersyaratkan regristasi dengan bebanan biaya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) merupakan pengaturan yang justru keluar dari semangat organisasi. Secuil pertanyaan, uang tersebut apakah bebanan bagi si calon atau PC yang merekomendasikan juga tidak jelas. Pembebanan biaya regristasi bagi pelajar potensial sekedar bisa duduk pada tampuk kepemimpinan IPNU mencederai falsafah ideologis IPNU itu sendiri.

Karakter pengkaderan untuk mendekatkan kader pada masyarakat dan tidak menjadi kasta elite sebagaimana cinta founding father IPNU justru dikontranarasikan oleh IPNU sendiri hari ini. Jelaslah hal ini bertentangan dengan Prinsip Perjuangan (yang didalamnya mengatur Jati Diri IPNU) yang bahkan kita godhok menjadi lebih matang dari Kongres ke Kongres dalam Satu Sidang Komisi khusus untuk di Plenokan. Seharusnya ini tidak terjadi. Patutlah kita halau bersama.
IPNU Jateng justru mengusulkan syarat calon ketua umum haruslah kader IPNU yang ia memenuhi syarat: a) Memiliki skill leadership yang matang dan memahami geopolitik pelajar skala nasional. kematangan intelektual tersebut dibuktikan dengan karya kepemimpinan yang termuat dalam jurnal resmi dan kredibel, minimal jurnal skala nasional. b) Kemampuan pengelolaan organisasi yang mandiri secara ekonomi dibuktikan dengan kepemimpinan yang menghasilkan produk ekonomi tertentu dan/atau sistem manajemen perekonomian organisasi pada satuan yang pernah ia pimpin.

Ide Sederhana IPNU Jawa Tengah untuk Kongres
Seiring berkembangnya zaman yang begitu pesat, tantangan dan peluang pelajar hari ini menjadi berbeda dengan apa yang terjadi satu atau dua dekade lalu. Sajian produk kongres yang begitu berisi menjadi nihil implementasi hanya karena nilai luhur kepelajaran IPNU tidak sistematis dan begitu rumit dipelajari oleh mereka. PW IPNU Jawa Tengah melalui Rapimwil telah menyepakati satu konsepsi skematik yang metodologis dan sistematis, tetap dengan kemudahan sajian yang sederhana, ramping, nan mudah dipahami, untuk diusulkan hasilnya pada forum Kongres. Baik dari Paradigma, Landasan, Jatidiri, hingga Orientasi.
Senada dengan itu, pada perencanaan usulan komisi PD/PRT juga akan diusulkan penyederhanaan ‘kitab suci’ IPNU tersebut sehingga pelajar dapat mengeksekusi ketentuan-ketentuannya dengan lebih membumi.

Pada ranah rekomendasi, IPNU Jateng, menyayangkan sekian rekomendasi dari amanah-amanah kongres terdahulu yang sangat membantu IPNU dalam bergerak namun terabaikan begitu saja. Baik itu untuk internal maupun eksternal. Pada Kongres nantinya, IPNU Jateng berharap adanya eksekusi atas hal-hal terdahulu yang sempat terabaikan. Sebagai tambahan, refleksi internal menjadi dorongan tersendiri bagi Pimpinan Pusat agar menata diri lebih baik.

/Red

BATARA.NEWS

PATI_: Salah satu pendongkrak skor dalam penghitungan untuk mencapai angka tertinggi dalam menentukan siapa yang berhak menang dalam pengisian lowongan perangkat desa adalah pengabdian. Tentu sesuai dengan tahapan dan Peraturan yang ada, sehingga tidak semua peminat yang mendaftar calon perangkat desa bisa menunjukkan bukti pengabdian secara syah menurut regulasi yang ada.

Hal ini terjadi di Desa Tlogorejo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati, yang membuka lowongan perangkat desa dalam mengisi jabatan Sekretaris Desa. Dari pantauan awak media sejak di bukanya pendaftaran 2 Maret 2022 hingga ditutupnya pendaftaran tanggal 9 Maret 2022 Panitia menetapkan lima orang calon perangkat desa yang akan mengisi Jabatan Sekdes. Kelima calon tersebut adalah Catur Wahyuningsih, Iwan Antoni yang merupakan suami istri, Fitri Boni Wulandari, Lia cahyaningsih dan Abdul Khakim.

Pada tanggal 15 Maret 2022 dilakukan uji publik dan diketahui dari lima calon tersebut yang bisa melampirkan pengabdian adalah Catur Wahyuningsih dan Abdul Khakim. Namun ada pengabdian salah calon ditolak panitia dengan alasan tidak ada surat keterangan dari kepala desa. Padahal saat uji publik Panitia menyatakan syah dan diterima semua berkas persyaratan sesui Tata Tertib. Ketua Panitia Joni yang juga Kaur Pemerintahan menyampaikan sesui Perbup nomor 55 Tahun 2021 Pengabdian hakim tidak bisa diterima artinya dibatalkan Panitia.

Dari kejadian tersebut hakim yang mempunyai pengapdian sebagai pengurus Karang Taruna dan Anggota BPD melakukan upaya untuk meminta penjelasan atas tidak syahnya pengabdian tersebut, karena apa yang menjadi persyaratan pendaftaran sudah dipenuhi termasuk keterangan pengabdian. ” Saya merasa kecewa mas dengan keputusan Panitia yang membatalkan pengabdian saya, apa yang diminta Panitia sudah saya penuhi dan keterangan dari kepala desa yang kurang, dan itu sebenarnya saya harus di kasih tahu Panitia hari itu juga agar saya melengkapi” Tandasnnya.

Abdul Khakim menambahkan Dan saya pun sudah meminta keterangan pada kepala desa namun tidak diberi dengan alasan pengabdian saya tidak sesuai dengan tata tertib Panitia bahkan saya secara langsung di suruh untuk mundur sebagai calon perangkat Desa oleh Kades” Imbuh khakim kepada wartawan.

Upaya menyurati panwascam juga sudah dilakukan halim berharap pengadianya sebagai Bendahara Karang taruna ( 2014 – 2019) dan Ketua LPMD ( 2020 – 2025) bisa diterima Panitia. Sejauh ini jawaban dari panwascam mengatakan surat yang dilayangkan Abdul Khakim salah alamat.

Memang dalam kepanitiaan pengisian perangkat desa tidak boleh keluar dari regulasi, jangan sampai terjadi gejolak dan membuat suasana tidak kondusif.

/Red

BATARA.NEWS

PATI_: Bencana angin puting beliung terjadi di Desa Sleko, Jakenan, Pati (20/3) sekira pukul 16.00. Akibatnya sejumlah pertokoan dan rumah warga porakporanda akibat kencangnya angin.

Dari video yang beredar di media sosial angin nampak membumbung tinggi usai sebelumnya daerah tersebut diguyur hujan. Setelah itu, tiba-tiba muncul pusaran angin yang kemudian menerjang sejumlah bangunan.

Nampak beberapa toko dan mengalami kerusakan cukup parah. Ada yang atap dan pintu lepas hingga tiang listrik yang jatuh menimpa beberapa bangunan. Bahkan, motor yang terparkir juga ikut roboh akibat terjangan angin.

Selain itu, ada pula beberapa warga yang mengalami luka-luka akibat tertimpa puing bangunan. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui pasti total kerugian akibat kejadian tersebut.

/Red

BATARA.NEWS

PATI_: Sidang Pleno Partai Demokrat, Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah Kartina Sukawati mengatakan dalam waktu dekat Partai Demokrat akan melakukan verifikasi Partai Politik (Parpol). Hal itu dilakukan untuk mendaftar sebagai peserta Pemilu 2024 mendatang.

“Itu sebagai syarat-syarat untuk mendaftar peserta pemilu 2024, sehingga akan dilakukan verifikasi data,”Ungkapnya saat Rapat pengurus pleno pembentukan DPAC SE Kab Pati Minggu (20/3/2022).

Verifikasi data itu, Kata Kartina sebagai syarat administratif, tetapi juga yang terpenting adalah memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA).

“KTA sangat penting, dari setiap DPC harus memenuhi KTA 125 persen dari kewajiban, dan Pati memiliki hak pilih 1,3 persen, sehingga harus memenuhi KTA 1300 hak pilih,”Ujarnya.

Menurutnya, Partai Demokrat adalah partai yang sudah incumbent, sehingga tidak perlu adanya juklik, atau ngecek satu-satu ke daerah sesuai keputusan MK, tetapi hal itu harus adanya persiapan.

“Kuota perempuan 30 persen juga berpengaruh, apabila tidak mencapai bisa menggugurkan, jadi itu harus diutamakan supaya bisa ikut dalam kancah atau tidak.”Ucapnya.
Untuk verifikasi Parpol, harus sudah selesai, karena itu untuk persiapan Pemilu 2024 mendatang.

/Red

BATARA.NEWS

PATI_: Satlantas Polres (Satuan Lalulintas Kepolisian Resort) Pati Layangkan 119 ST (Surat Tilang) dalam pelaksanakan penertiban pelanggar Knalpot tidak standar atau knalpot Brong serta pelanggaran kasat mata yang potensial laka.

Data yang dihimpun media ini, KBO Sat Lantas Ipda Muslimin menyampaikan, Kegiatan Satlantas Polres Pati kali ini terbagi menjadi 4 kelompok dengan lokasi yang berbeda diantaranya di Jalan Sunan Kalijaga, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Kolonel Sunandar, Jalan Pati-Margorejo, masing-masing kelompok dipimpin oleh Perwira Satlantas Polres Pati.”Tulis IPDA Muslimin. Sabtu (19/03/2022).

Adapun Perwira yang memimpin giat itu diantaranya; Kaurmintu Satlantas Ipda Gunawan S. SH., Kanit Kamsel Ipda Wahyu H., S.Tr.K., Kanit Turjawali Ipda Purwanto serta Kanit Reg Ident Iptu Kurniawan TA. SH.,”Ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan secara Gawasdak (Penjagaan, pengawasan dan penindakan) pada beberapa penggal jalan yang rawan pelanggaran kasat mata, potensial laka dan knalpot tidak standar, yang dimulai pukul 19.30 sampai 21.30 WIB dengan menerjunkan 62 Personel,”Tambah IPDA Muslimin.

Dalam giat tersebut pihak Satlantas Polres Pati berhasil menindak atau melayangkan surat tilang sebanyak 119 lembar surat tilang dan mengamankan 25 sepeda motor (SPM), Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara humanis namun tegas, sehingga tidak terjadi komplain dan didukung oleh masyarakat, selama pelaksanaan kegiatan situasi aman dan terkendali.”Pungkas IPDA Muslimin.

/Red

BATARA.NEWS

PATI_: Cuaca buruk saat acara pengajian umum dalam rangka Haul Mbah Demang Sali di Desa Tunggulsari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ambruk diterjang angin kencang, Sabtu (19/3/2022).

Peristiwa tersebut membuat seorang warga harus dilarikan ke Rumah Sakit Keluarga Sehat (KSH) Tayu. Korban peristiwa tersebut mengalami luka-luka akibat tertimpa robohnya tenda.

Kepolsek Tayu, Iptu Aris Pristianto mengatakan, “peristiwa itu terjadi sekitar pukul 13.30 WIB. Saat itu, warga sekitar dengan sejumlah tokoh Agama sedang mengikuti pengajian umum dalam rangka Haul Mbah Demang Sali”. Pungkas Iptu Aris Pristiyanto.

Acara itu juga di ikuti oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Pati dari Fraksi PKB H. Sholikul Hadi, dan Kepala Desa Tunggulsari, Setyo Wahyudi serta perangkatnya.

“Acara mulai 13.00 WIB hingga 14.00 WIB. Pada pertengahan acara tiba-tiba terjadi angin kencang sehingga mengangkat dan merobohkan tenda. acara pun dihentikan,” tutur Iptu Aris.

Peristiwa itu kemudian dilaporkan pada Polsek Tayu. Sejumlah anggota mendatangi lokasi kejadian. Tenda akhirnya dibongkar.

Satu warga yang dilarikan ke RS KSH Tayu karena tertimpa tenda, yakni, Mursini (66). Ia mengalami luka di bagian kening. “korban sudah mendapat perawatan dan diperbolehkan pulang,” kata dia.

Ia mengungkap kegiatan pengajian umum Haul Mbah Demang Sali merupakan acara rutinan tiap tahun dan agenda desa. Namun sayangnya, tidak ada pemberitahuan secara tertulis terkait acara ini.

“Info Pemberitahuan hanya via telpon,” tandas dia.

/Red