Jakarta_: Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Dr. M Fadil Imran, mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman dari pimpinan Serikat Pekerja Bpk. Ir. Said Iqbal (Presiden KSPI), Bpk. Riden Hatam Aziz (Presiden FSPMI), Ibu Mira Sumirah (Presiden Aspek Indonesia)
Bpk. Saiful Busroni (Presiden KSPN), Bpk Yusuf Supriyanto (Ketum FSP LEM SPSI FKI Jkt), Bpk Yorris TH Raweyai(Ketum KSPSI) dan Wartawan Pokja Polda Metro Jaya dalam acara olah raga bersama untuk menjalin silaturohmi, pada Jumat pagi di lapangan Presisi Polda Metro Jaya (25/03/2022)
Kapolda Fadil dan Wakapolda Hendro Pandowo beserta Pejabat Utama Polda Metro Olah raga bersama dengan serikat Pekerja dan Wartawan Polda Metro di Lapangan Polda Presisi.
Olahraga bersama Kapolda sempat berbincang dengan pimpinan Serikat Pekerja dan Wartawan Pokja Polda Metro Jaya sekaligus memperkenalkan Kapolres Jajara Polda Metro Jaya, membahas situasi Kamtibmas wilayah Jakarta dan kegiatan vaksinasi Presisi & boster menyeluruh untuk warga Jakarta.
Fadil juga mengatakan kepada Wartawan, Wartawan itu adalah “Teman Tapi Melebihi dari Saudara”
Lanjut Fadil, situasi Kamtibmas di DKI ini perlahan semakin bisa terkelola dengan baik tentunya karena kita bergerak bersama working together jadi kita semua memiliki kapasitas untuk berpartisipasi membuat Jakarta ini aman agar roda ekonomi bisa bangkit dan bisa kita atasi bersama.
Pada kegiatan tersebut Kapolda Fadil sempat memberikan paket sembako menjelang puasa sebanyak 200 paket yang diberikan kepada Wartawan Pokja Polda Metro Jaya dan pimpinan Serikat Pekerja.
BANDUNG_: Presiden Joko Widodo meninjau Garuda Wisnu Kencana (GWK) Cultural Park, yang ada di Kabupaten Badung, dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Bali, pada Jumat, 25 Maret 2022. GWK Cultural Park merupakan salah satu tempat yang akan digunakan untuk acara jamuan makan malam para delegasi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang akan berlangsung tanggal 15-16 November mendatang.
Tiba sekitar pukul 10.30 WITA, Kepala Negara disambut oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Presiden Direktur GWK Haryanto Tirtohadiguno, Komisaris Utama GWK SN. Suwisma, Direktur GWK Erwyanto Tedjakusuma, dan Komisaris Utama PT Telkomsel Wishnutama Kusubandio. Presiden Jokowi bersama para penyambut kemudian berjalan menuju area GWK Cultural Park guna melakukan peninjauan seraya menerima penjelasan dari masing-masing unsur terkait.
Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Diana Kusumastuti dalam keterangannya selepas peninjauan mengatakan bahwa Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan terkait rencana menjadikan GWK Cultural Park sebagai lokasi jamuan makan malam KTT G20. Salah satunya terkait perluasan area pintu masuk dan tempat parkir yang memudahkan kegiatan para delegasi.
“Kementerian PUPR ditugaskan untuk menyiapkan arena untuk jalannya, masuknya, kemudian juga nanti pada tempat entrance harus dibuat yang agak lebih plong, lebih lebar, sehingga nanti akan lebih memudahkan kepala negara untuk turun dari drop off menuju ke tempat dinner, kemudian nanti setelah dinner kembali lagi untuk dijemput lagi,” ujar Diana.
Selain GWK Cultural Park, Presiden Jokowi juga memberikan arahan kepada Kementerian PUPR untuk melakukan penghijauan di sekitar jalan tol yang akan dilintasi para delegasi KTT G20. Menanggapi arahan tersebut, Diana menyebut bahwa Kementerian PUPR akan melakukan penanaman pohon bugenvil di sekitar median jalan tol.
“Di kanan-kirinya itu kita lakukan penanaman-penanaman pohon dan yang lebih pas mungkin itu pohonnya adalah kamboja, ciri khasnya di Bali, dan juga pohon pandan laut, dan beberapa tanaman perdu agar itu bisa menjadi keindahan juga dari jalan tol tersebut,” ungkapnya.
Diana pun berharap kegiatan penghijauan di sekitar jalan tol tidak hanya dilakukan di Bali, namun juga dilakukan di seluruh jalan tol yang ada di Tanah Air.
“Jalan tol ini juga nanti menjadi percontohan juga kalau misalnya jalan tol itu harus ada penghijauan,” ucapnya.
Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Gubernur Bali Wayan Koster.
JAKARTA_: Presiden Jokowi mengungkapkan kekesalan karena tingginya nilai impor pengadaan barang dan jasa di kementeria dan lembaga. Ia pun meminta direktur utama di lingkungan BUMN yang masih melakukan impor dicopot.
“BUMN, saya sampaikan ke Menteri BUMN, dah, ganti dirutnya. Ganti, ngapain kita?” kata Jokowi dalam pengarahan tentang aksi afirmasi bangga buatan Indonesia, dilihat di Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (25/3).
Hal sama berlaku pula bagi para menteri. Jokowi tak segan untuk mengganti mereka apabila ada kementerian yang cenderung memilih impor daripada menggunakan produk dalam negeri.
“Kementerian, sama saja, tapi itu bagian saya itu. Reshuffle, sudah, saya itu, kayak begini enggak bisa jalan,” kata dia.
“Sudah di depan mata uangnya ada, uang-uang kita sendiri, tinggal belanjakan produk dalam negeri saja sulit,” Jokowi kesal.
Lebih lanjut, ia juga meminta Jaksa Agung mengawasi peredaran impor di Indonesia sehingga tidak dianggap sebagai produk dalam negeri karena peran agregator.
“Saya awasi betul. Saya minta ke Pak Jaksa Agung, jangan sampai barang-barang impor dicap produk dalam negeri karena sering di market place ada yang namanya agregator,” tandas Jokowi.
Jakarta_: Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan jajaran kepolisian harus siap menghadapi tantangan di era digital seperti saat ini. Dia menjabarkan tiga fokus utama yang akan dilakukan.
Dedi bilang, sesuai perintah Presiden RI, Joko Widodo bahwa kepolisian harus mengetahui perkembangan kebijakan makro pemerintah di era digital. Untuk itu, lanjut Dedi, Divisi Humas Polri terus mencetak digital talent.
“Dari humas polri kita melakukan pelatihan-pelatihan kepada mitra-mitra polri yang baru, perwira perwira polri yang baru dalam rangka untuk bisa menjawab digital talent yang harus dilakukan,” kata Dedi, Rabu (23/3/2022).
Fokus kedua yang ditekankan adalah menciptakan disiplin nasional, hal tersebut dapat dimulai dari keluarga, unit terkecil, hingga kesatuan Polri itu sendiri. Sehingga, Polri bisa menjadi contoh bagi masyarakat.
“Bapak Kapolri sudah memerintahkan seluruh jajaran untuk mampu mengimplementasikan di dalam keseharian momentum manajemen-manajemen terkait SDM dalam rangka untuk penguatan masalah akselerasi menuju Polri yang presisi,” ucapnya.
Dedi mengungkapkan, jajaran kepolisian juga harus mengedukasi masyarakat agar tidak termakan berita-berita hoaks. Terlebih di tengah merebaknya pandemi COVID-19 serta informasi yang mudah diakses masyarakat.
“Program-program strategis nasional dan investasi ini kewajiban polri untuk menjamin dan memberikan kepastian, rasa aman dan kepastian umum sehingga ekonomi Indonesia di tengah Pandemi ini bisa berkembang dan maju sangat pesat,” terangnya.
“Ini merupakan tantangan-tantangan yang harus diketahui oleh seluruh anggota polri sehingga anggota polri tau bagaimana agenda strategis nasional yang harus kita lakukan untuk meningkatkan literasi yaitu edukasi kepada masyarakat,” imbuhnya.
Dedi berharap, peningkatan sinergitas atau kemitraan kepada media dan masyarakat dapat membangun kesatuan Indonesia yang berdasar Indonesia. Di samping itu, Polri harus mampu merespon cepat tanggap terhadap masyarakat.
“Harapan kedepan dalam rangka untuk menghadapi era digital yang sangat cepat humas polri harus mampu merespon dan juga harus mampu memberikan literasi kepada masyarakat semaksimal mungkin. Agar masyarakat tidak termakan berita-berita hoaks, agar masyarakat tidak terjebak pada koalisi koalisi yang mungkin bisa terjadi di masyarakat,” tutupnya.
Jakarta_: TNI Angkatan Laut (TNI AL) terus berkomitmen berperan aktif dalam menjaga stabilitas dan menjamin keamanan kawasan serta keselamatan alur pelayaran internasional di Selat Malaka dengan rutin melaksanakan kerjasama dengan Tentara Laut Diraja Malaysia (TLDM) melalui Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo) seri 155/22, mulai tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 31 Maret 2022 mendatang di Perairan Selat Malaka.
Pada Patkor Malindo kali ini, TNI AL melibatkan KRI Lepu-861 dan KRI Silea-858 sedangkan TLDM menugaskan KD Jerai-12.
Unsur-unsur yang terlibat operasi dalam Patkor Malindo 155/22 yang dilaksanakan secara periodik sepanjang tahun dibagi dalam 4 seri ini tidak hanya melaksanakan patrol di area yang telah disepakati masing-masing negara, namun juga melaksanakan Passing Exercise (Passex) yang wajib dilaksanakan semua unsur KRI saat bertemu dengan kapal perang negara sahabat lainnya.
Dalam kesempatan terpisah Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara maritim yang besar, harus menunjukkan persahabatan dan meningkatkan profesionalisme saat bertemu dengan kapal perang negara sahabat dengan melaksanakan Passex. “TNI AL sudah diakui diseluruh dunia, sebagai Angkatan Laut yang menawarkan kerjasama dan persahabatan,” tambah Kasal.
Keberadaan latihan ini menunjukkan rasa persahabatan antar sesama Angkatan Laut (Seaman Brotherhood) sesuai dengan instruksi Kasal yakni dengan membangun sistem pembinaan kekuatan dan kesiapan operasi yang bersinergi dan mempunyai interoperabilitas tinggi serta dapat membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, profesional dan tangguh dalam menghadapi segala ancaman.
Bandung_: Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) III/Siliwangi Mayor Jenderal TNI Kunto Arief Wibowo, S.I.P., membuka acara Rapat Pimpinan (Rapim) tahun 2022, berlangsung di Emte Highland Resort Ciwidey Bandung, Jawa Barat, Senin (21/3/2022). Kegiatan Rapim 2022 kali ini dengan mengusung tema “Prajurit Sejahtera Dan Profesional Sebagai Pilar Kodam III/Slw Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Dan Reformasi Struktural”.
Kegiatan Rapim tersebut sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Rapim TNI AD yang telah dilaksanakan pada Kamis, 3 Maret 2022 lalu, digelar di Gedung E Mabesad Jakarta.
“Jadilah pemimpin yang dapat menjabarkan Loyalitas menjadi kecerdasan dengan melakukan berbagai kreatifitas dan inovasi yang berguna bagi satuan serta masyarakat ditempat tugas masing-masing, dalam rangka pemulihan ekonomi saat ini,” hal itu disampaikan Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo, saat memberikan sambutan dalam acara Rapim di Emte Highland Resort Ciwidey Bandung.
Dengan demikian, bagi para peserta rapat pimpinan ini agar semua mau terus belajar. Karena tidak mudah menjadi seorang pemimpin, dengan belajar diharapkan akan terbentuknya kecerdasan, karakter dan gaya, sehingga mencapai nilai-nilai berawal tidak tahu akan menjadi tahu.
Peran pemimpin dalam organisasi merupakan penentu keberhasilan dan suksesnya tujuan yang hendak dicapai. Bermula dari ide-ide pemikiran, visi para pemimpin ditentukan arah perjalanan suatu organisasi. Walaupun bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dari tingkat kinerja organisasi, akan tetapi kenyataan membuktikan tanpa kehadiran pemimpin, suatu organisasi akan bersifat statis dan cenderung berjalan tanpa arah.
Dalam memimpin mengajarkan untuk melatih pimpinan bawahan menjadi subjek bukan objek, caranya bukan menganggap bawahan saja tapi ajarkan bagaimana menjadi pemimpin, pemimpin harus bisa memberi wahana, media dan sarana prasarana serta memberikan kesempatan pada bawahannya menjadi pemimpin.
Selain itu, menjadi seorang pemimpin bijak tentu bukan hal yang mudah, tetapi bisa dilatih dan dikembangkan sehingga tumbuh menjadi seorang pemimpin yang hakiki. Semua orang dapat menjadi pemimpin. Namun, untuk pemimpin harus memiliki sifat-sifat, seperti dedikasi tinggi, rela berkorban dan bisa mengayomi bawahan. Pemimpin juga harus dapat memberikan contoh yang terbaik bagi anak buah yang dipimpinnya, bukan hanya sekedar memberi perintah.
Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo pun dalam sambutannya berharap, para peserta Rapim ini menjadi pemimpin untuk selalu mengayomi dan membimbing prajurit yang dipimpinnya menjadi sosok prajurit profesional di bidangnya.
Di akhir penutupan Rapim, Pangdam III/Slw Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo mengajak kepada semua peserta Rapim agar membangun komunikasi yang berproduktif dan bermanfaat. Disini belajar keilmuan yang lain dan diharapkan kedepan jangan ada korban medis, korban tempur bahkan korban administrasi, pesannya.
Hadir Kasdam III/Slw, Irdam III/Slw, para Danrem, Danrindam, para Sahli Kodam III/Slw, para Asisten Kasdam III/Slw, para Kabalakdam III/Slw, para Dandim, serta para Dansat jajaran Kodam III/Slw. (Pendam III/Siliwangi).
Jakarta_: Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau langsung Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Senin (21/3/2022). Kedatangannya untuk memastikan ketersediaan minyak goreng curah dan harga penjualan kepada masyarakat sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan Pemerintah.
“Baru saja kita meninjau langsung terkait distribusi minyak curah di pasar dan hari ini kita melaksanakan pengecekan di Pasar Minggu untuk mengetahui apakah minyak curah tersedia,” kata Sigit usai meninjau Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Dari hasil pengecekannya dan interaksi langsung dengan beberapa pedagang pasar, Sigit menyatakan bahwa, proses distribusi minyak goreng curah dari distributor ke pasaran telah berjalan baik.
Dengan begitu, kata Sigit, stok minyak goreng curah untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari telah tersedia dan aman.
“Alhamdulillah tadi kita cek dan saya bertemu langsung dengan pedagang kebutuhan minyak curah di Pasar Minggu, beberapa hari ini agak jarang, tetapi hari ini sudah terisi,” ujar eks Kabareskrim Polri itu.
Berdasarkan dialognya, kata Sigit, para pedagang menyebut bahwa pihak distributor menjual dengan harga Rp14.400, sedangkan para agen melepas dagangannya ke warga dengan harga Rp15.500.
“Masih untung atau tidak dan mereka sampaikan masih ada margin” ucap mantan Kapolda Banten itu.
Demi memastikan stok minyak goreng aman untuk warga, Sigit menegaskan bakal melakukan pengecekan ke pasar-pasar lainnya demi terjaminya proses distribusi dan harga penjualan minyak goreng.
“Kedepannya kita sama-sama ingin memastikan. Karena memang kemarin ada rapat dengan beberapa rekan-rekan distributor dan produsen untuk segera mengirim ke lapangan. Kita ingin pelaksanaaannya real. Harapan kita terkait beberapa penyampaian rekan-rekan pedagang terkait harga Rp15.500 tolong betul-betul bisa dijaga. Karena kita harapkan harga minyak curah sesuai HET yang sudah ditetapkan Pemerintah,” papar Sigit.
Selain meninjau, Sigit menyempatkan berbincang dengan Wartono, salah satu pedagang di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Sigit berdialog soal ketersediaan dan harga penjualan kepada masyarakat.
Batara.News,SEMARANG_: Bahwa Profesi Jurnalis adalah Profesi yang Mulia, di mana tugas utamanya adalah secara teratur melaksanakan kegiatan Jurnalistik yaitu Meliput, Mencari, memperoleh, Memiliki, Menyimpan, Mengolah dan Mentampaikan Informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang ada.
Selain tugas Jurnalis yang Mulia tersebut, lebih jauh lagi peran PERS di era masyarakat yang serba digital, serba cepat, kritis dan majemuk ini menuntut peran PERS juga sebagai Kontrol Sosial, dimana PERS dapat berperan sebagai berikut :
Kontrol masyarakat terhadap Tindakan Tindakan Pemerintah
Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar
Memperjuangkan keadilan dan kebenarandengan menjunjung kode etik Jurnalistik
Memuat tulisan tulisan yang mengandung pengetahuan sehingga masyarakat bertambah pengetahuan atau wawasan
Melakukan pengawasan, kritik,koreksi dan saran terhadap hal hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Bahwa dimana Tugas Mulia profesi Jurnalis dan peran PERS yang begitu besar dalam memberikan informasi baik informasi yang datangnya dari pemerintah untuk masyarakat ataupun sebaliknya untuk itu Negara memandang perlu untuk memberikan Kepastian hukum serta Perlindungan hukum Bagi profesi Jurnalis dan juga Pers itu sendiri.
Bahwa bentuk Negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi profesi Jurnalis dalam menjalankan profesinya yaitu di sahkannya undang undang NO. 40 Tahun 1999 Tentang PERS dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dimana di dalam Pasal 8 UU PERS secara tegas dinyatakan bahwa dalam melaksanakan profesinya Jurnalis mendapatkan Perlindungan Hukum, Sepanjang seorang Jurnalis tersebut menjalankan tugasnya berdasarkan UU PERS, Kode Etik Jurnalistik dan peraturan peraturan turunannya, maka terhadap Jurnalis tersebut tidak dapat di PIDANA. Namun jangan di maknai profesi Jurnalis mempunyai imun yang kebal terhadap hukum, seseorang yang berprofesi sebagai Jurnalis juga harus tunduk dan patuh terhadap hukum, Meskipun Dalam memberikan Kepastian dan Perlindungan hukum terhadap Profesi Jurnalis UU PERS telah mengamanatkan bahwa Wartawan Tidak dapat Di Pidana.
Untuk dapat mengetahui seorang Jurnalis/Pers melakukan kesalahan ataupun tidak maka indikator pengukuranya adalah dengan menggunakan UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik, dan jika di ketahui seorang Jurnalis/Pers tersebut melakukan kesalahan yang memang kesalahannya tidak di atur dalam UU PERS dan kode Etik Jurnlistik barulah Jurnalis/Pers tersebut dapat di kenakan sangsi/denda melalui mekanisme Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri
Dan penting untuk penulis pertegas bahwa apabila dalam menjalankan profesinya ternyata seorang Jurnalis tersebut tidak memenuhi syarat sebagai Jurnalis sebagaiamana yang telah di atur dan ditetapkan, Terlebih berada di luar wilayah Pers, maka perbuatan tersebut bukanlah perbuatan sebagaimana di maksut UU PERS dan Kode Etik Jurnalistik oleh karenanya Tindakan tersebut tidak mendapat perlindungan UU PERS namun Tindakan tersebut masuk dalam katagori Pidana murni oleh karenanya dapat di jerat dengan KUHP.
Contoh : Perbuatan Penipuan, Penggelapan dan atau Pemerasan ataupun perbuatan perbuatan lain yang bertentangangan dengan KUHP baik yang di lakukan oleh oknum Jurnalis ataupun siapa saja yang mengaku sebagai jurnalis maka atas perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang dapat di kenakan pasal pasal sebagaimana di maksut dalam KUHP
Sebagai salah satu unsur Penegak Hukum dan juga sebagai insan Pers tentunya Penulis berpandangan dan senantiasa menkampanyekan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Para Jurnalis yang sedang menjalankan tugas Jurnalistik di pandang perlu dan Penting UU No 40 Tahun 1999 tentang PERS di tetapkan sebagai UU khusus atau lex Specialis Derogate legi Generali, adalah salah satu penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (Lek specialist) mengkesampingkan hukum yang bersifat umum.
Dengan di nyatakannya UU No. 40 Tahun 1999 sebagai UU Lek Spesialist maka setiap perkara yang berkaitan dengan Pers dasar hukum yang adalah UU PERS dan bukan UU yang lain.
Penulis adalah : Ketua Bidang Hukum : JJI (Jaringan Jurnalis Independen), PWO Jepara (Persatuan wartawan online), DPC PWRI Jepara (Persatua wartawan Republik Indonesia), ALMI Jepara (Aliansi Lintas Media Indonesia), Ketua Bidang Hukum di 12 Media Online Nasional, Kepala Law Office M Yusuf & Partners, Direktur LKBH Jepara (Lembaga Konsultasi dan bantuan Hukum), Ketua YPK BK (Yayasan Perlindungan Konsumen Bumi Kartini), Wakil Ketua PC LPBH NU (Lembaga Penyuluhan dan bantuan Hukum Nahdlotul ulama), Wakil Ketua APINDO Jepara (Asosiasi Pengusaha Indonesia) , Owner Yus Education Institute, Penyandang 9 Gelar dengan disiplin ilmu yang berbeda diantaranya : C.MJ (Certivicate Muslim Jurnalis), C.PW (Certivicate Profional Writer)
Berprofesi Sebagai : Advokat, Mediator Non Hakim, Jurnalis, Writer, Master Traniner Of AR Learning Center Jogjakarta, Master Trainer Of Yus Education Institute.
Batara.News,Jakarta_: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menghadiri prosesi penyatuan tanah dan air nusantara di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, Senin (14/3/2022)
Menteri Suharso merupakan salah satu Menteri Kabinet Indonesia Maju yang hadir, mendampingi Presiden Joko Widodo dalam prosesi ini.
Prosesi ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia raya. Setelah itu, satu per satu Gubernur dari 34 Provinsi di Indonesia menyerahkan tanah dan air yang di ambil dari tempat-tempat sakral dan spesial di Provinsi masing-masing.
Penyerahan tanah dan air kepada Presiden Joko Widodo di awali oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, dan diakhiri oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.
Berdasarkan informasi yang diterima, gabungan tanah dan air dari 34 Provinsi tersebut menjadi simbol Indonesia yang merupakan negara besar dari ujung Barat Provinsi Aceh, sampai ujung Timur Provinsi Papua.
Kearifan lokal yang beragam disatukan oleh tanah dan air, sehingga jadilah tanah air Indonesia. Hal ini juga menandakan bahwa Ibu Kota Nusantara ini merupakan milik seluruh bangsa Indonesia.
Tanah dan airnya berasal dari 34 provinsi se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, menjadi Ibu Kota Nusantara sebagai Ibu Kota yang mewakili keseluruhan tanah air Indonesia.
Usai memimpin prosesi penyatuan tanah dan air, Presiden Joko Widodo memberikan sambutan di Titik Nol pembangunan Ibu Kota Nusantara.
“Pada hari ini, Senin, 14 Maret 2022, kita hadir bersama-sama disini dalam rangka sebuah cita-cita besar, dan pekerjaan besar yang akan kita segera mulai yaitu pembangunan Ibu Kota Nusantara,” ujar Presiden.
Presiden menambahkan, selain dihadiri oleh 34 Gubernur dari 34 Provinsi, prosesi juga dihadiri oleh 15 tokoh masyarakat dari Kalimantan Timur
“Kolaborasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI, Polri, Swasta dan seluruh masyarakat dalam mendukung pembangunan Ibu Kota ini akan sangat membantu agar apa yang kita cita-citakan ini segera terwujud,” pungkas Presiden Joko Widodo.
Setelah memberikan sambutan, Presiden Joko Widodo berserta seluruh Gubernur melakukan penanaman pohon di lokasi tadi. Presiden menanam pohon meranti merah, sementara Ibu Negara menanam pohon kamper. Disamping itu, seluruh Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir menanam tanaman khas dari daearah masing-masing.
Batara.News, Trenggalek_: Dinas Perhubungan Karangsosko Trenggalek khusunsnya di bagian Kir di datangi komunitas yang terdiri dari komunitas trans trenggalek,entrek munjungan, dan bersama TMT di dinas perhubungan karangsoko Kabupaten Trenggalek. Jumat (11/03/2022)
Ketua Komunitas Trans Trenggalek Heru Efendi mengatakan,bahwa mendatangi dinas perhubungan bagian Kir, bukan untuk demonstrasi dan hanya mewakili rekan-rekan kerja, dan rasa solidaritas yang berjuang di pusat.
“Mengenai penolakan RU tentang,kendaraan truk yang melebihi kapasitas muatan (ODOL). adapun pembahasanya pencerahan tata muatan truk dan pick up, yang menjadi keluhan para sopir tentang masalah muatan tinggi. dan bagaimana cara membayar, dan ada 3 komunitas yang turun serta,”ungkapnya
Indrawan Dwi Priyantoro sebagai Kepala Unit pelaksana teknis pengujian kendaraan bermotor dinas perhubungan menambahkan,bahwa hanya menampung dari rekan-rekan Asosiasi sopir bahwa, ingin ikut aksi solidaritas yang di laksanakan di surabaya,”imbuhnya
Sedangkan di sini hanya menitipkan kendaraanya saja, dan ikut mendukung aksi rekan-rekanya yang saat ini menyampaikan keluhanya di pemerintah pusat.dengan permintaan dari para sopir masih belum tahu, apa saja yang di tuntut di sana.dan hanya bisa menunggu keputusan dari pemerintah pusat jawa timur.
“Adapun terkait dengan ODOL ada 2 macam yaitu,Over dimensi, ketentuan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang di tentukan, dan Over Loading, terkait dengan kelebihan muatan.sedangkan kendaraan ODOL kemungkinan over lood, atau melebihi muatan dan masih akan di terapkan oleh pemerintah pusat,”tutupnya
