Berita Daerah

BOJONEGORO, – Suasana kebersamaan mewarnai acara doa bersama dan tasyakuran dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke- 80 Republik Indonesia yang digelar oleh warga Dusun Guyangan Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, Sabtu (16/8/2025) malam.

 

Kegiatan yang berlangsung dilapangan Dusun Guyangan ini sangat sederhana, namun sarat makna. Dengan dzikir dan doa bersama, serta penyampaian wejangan-wejangan oleh tokoh masyarakat dan para sesepuh warga, menambah suasana semakin khidmat. Seluruh warga, mulai dari anak-anak hingga lansia pun hadir penuh dengan antusias.

 

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, acara tasyakuran yang digelar kali ini mendapat kehadiran sejumlah prajurit TNI. Mereka, tergabung dalam personel Satuan Tugas (Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke- 125 Kodim 0813 Bojonegoro yang melaksanakan kegiatan program terpadu dan lintas sektoral TMMD di Desa Soko.

 

Kepala Desa Soko, Muhammad Johan Haryoko, mengatakan bahwa kegiatan dilaksanakan sebagai sarana untuk mempererat silaturahmi antar warga masyatakat, serta menjadi momentum penting untuk merefleksikan arti kemerdekaan.

 

Dia berharap, di momen yang istimewa ini bangsa Indonesia senantiasa dalam keberkahan, dan lindungan Allah SWT. “Ini ajakan kepada masyarakat untuk bisa mendoakan negara kita agar selalu dalam lindungan, dan diberikan kemudahan dalam menghadapi berbagai masalah oleh Allah SWT,” ujarnya.

 

Ditempat yang sama, Danton 3 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Satgas TMMD ke- 125 Kodim 0813 Bojonegoro, Letda Mar Rochmat Widodo, menambahkan bahwa acara tasyakuran ini menjadi simbol rasa syukur, atas nikmat kemerdekaan, serta persatuan yang hingga kini masih terjaga.

 

Dia berpesan agar warga, khususnya generasi muda tidak melupakan jasa para pahlawan. Kemerdekaan ini bukan hadiah, tapi hasil perjuangan darah dan air mata para pahlawan. Sehingga dengan semangat kebersamaan, kita harus terus menjaga nilai-nilai perjuangan tersebut.

 

“Tugas kita sekarang adalah meneruskan semangat perjuangan para pahlawan dengan menjaga persatuan, gotong royong, dan bekerja keras demi lingkungan serta bangsa,” pungkasnya.

 

Dua agenda dilakukan pada program TMMD ke- 125 tahun 2025 di Desa Soko ini, yaitu kegiatan fisik dan non fisik. Sasaran fisik, diprioritaskan untuk membangun infrastruktur peningkatan sarana dan prasarana, serta fasilitas umum guna mempercepat pembangunan desa, yang mencakup pembengunan jalan beton, pembangunan pagar dan musholla sekolah, serta pembangunan sumur bor dan rehabilitasi check dam.

 

Sedangkan kegiatan non fisik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan semangat gotong royong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

 

/Al

Rembang, Batara.News– Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia di Alun-Alun Rembang, Minggu (17/8/2025), turut dihadiri oleh Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI-Polri ( FKPPI) Rembang Rachmad Hidayat Sos, SH, bersama seluruh jajarannya.

 

Kehadiran mereka menjadi bentuk penghormatan dan rasa terima kasih kepada para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa Indonesia.

 

Dalam kesempatan tersebut, Rachmad menyampaikan pesan penting bagi seluruh anggota FKPPI agar senantiasa menjaga kemerdekaan yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata para pendahulu. Caranya, kata Rachmad bisa dilakukan dengan mengenal sejarah bangsa, mencintai budaya lokal, menumbuhkan semangat nasionalisme, serta terlibat aktif dalam kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

 

“Di usia 80 tahun Indonesia merdeka, kami merasa terpanggil untuk mengingatkan pemerintah agar kembali menerapkan kurikulum Pendidikan Moral Pancasila (PMP) di sekolah-sekolah karena itu sangat penting generasi penerus bangsa, ungkap Rachmad

 

Menurutnya, nilai-nilai kebangsaan mulai terkikis di kalangan anak muda. Ia pun mengutip pesan Presiden Soekarno, “Jas Merah – Jangan sekali-kali melupakan sejarah”.

 

“Tanpa pemahaman sejarah dan Pancasila, bangsa ini bisa kehilangan arah. Maka penting bagi pemuda untuk terus menanamkan semangat kebangsaan,” tegasnya.

 

Selain menekankan pentingnya pendidikan karakter, Rachmad juga menyoroti masalah ekonomi yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia menilai, korupsi adalah akar permasalahan yang harus diberantas agar kesejahteraan rakyat bisa terwujud. tutup Rachmad

 

/Mul

Bojonegoro,-Batara.news|| Musyawarah Daerah(Musda) XI Partai Golkar Bojonegoro yang Rencananya diselenggarakan pada Tanggal 18 Agustus 2025.

 

Hari ini bertepatan 17 Agustus momen hari kemerdekaan telah di buka Pendaftaran Bakal Calon Pengganti Hj. Mitro’atin Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya (Golkar)Bojonegoro.

tadi sekira Pukul 13:00 WIB telah ditutup oleh Ketua Steering Committee (SC) pada Musyawarah Daerah Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya(Golkar) Bojonegoro Mochamad Mansur, S.H., M.H. Minggu (17/8/2025).

 

Menurut pria yang akrab di sapa Mansur itu, Penyelenggaraan Musda ini berdasarkan Surat Persetujuan dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor: 025/B.1/DPD I/PG-JTM/VIII/2025, tertanggal 13 Agustus 2025.

Dan telah kita buka pada tanggal 16/8/2025 kemarin dan di tutup 17/8/2025.

 

“Semenjak kita buka dari tanggal 16 hingga 17 Agustus dan kita tutup pukul 13:00 WIB, Hanya Ahmad Supriyanto yang mendaftarkan diri menjadi kandidat Bakal Calon, beserta surat dukungan” Ujarnya.

 

Saat disinggung terkait Calon Tunggal,apakah sudah sesuai dengan AD/ART, Mansur, mengatakan secara aturan internal Organisasi Partai Golkar tidak ada masalah,karena azas yang di bangun oleh Golkar dari DPP sampai DPW dan DPD semangatnya adalah Musyawarah Mufakat.

 

“Tidak ada masalah, semangat yang dibangun dari DPP adalah Musyawarah Mufakat,”Terangnya.

 

Pihaknya juga menambahkan,untuk Undangan dan pengampu hak suara adalah Pengurus tingkat Kecamatan (PK) dan pengurus Dewan Pimpinan Daerah(DPD) dan Organisasi sayap, serta Dewan Pimpinan Wilayah(DPW),semua telah diundang, dan untuk Ketua DPW Golkar Jawa timur juga jajaran hari ini sudah datang di Bojonegoro,kemudian pengurus tingkat kelurahan juga diundang.

 

“Untuk PK yang punya suara Ketua,sekertaris,Bendahara(red: KSB) dan Pengurus beserta organisasi sayap juga telah kita kirim,DPW dan jajaran juga telah datang, semuanya telah clear dan terkonfirmasi” jelas nya.

 

Terpisah Anis Musthofa selaku ketua Panitia Penyelenggara Musda mengatakan,” sudah terjadwalkan dengan baik, dan sebelum musda juga telah dilakukan rangkaian acara dengan baik,”kata anis

 

Lebih lanjut

Menurut Anis Musthofa, sebelum Musda, Bakal Calon Ketua DPD Golkar Bojonegoro di dampingi oleh beberapa pengurus dan jajaran, bersama Ketua DPW Golkar Jawa timur,Hari ini melakukan Silahturahmi ke Pondok-pondok pesantren, tokoh-tokoh Golkar dan perintis Golkar yang ada di Bojonegoro.

 

“Kalau kemarin kita telah melakukan Nyekar ke makam almarhum pak Thalhah, saat ini kita ke Pondok-pondok Pesantren, dan Para tokoh pendiri dan perintis Golkar yang ada di Bojonegoro,”terangnya.

 

 

Kemudian Anis Musthofa selaku Ketua Penyelenggara Musda juga menyampaikan jadwal acara hari ini,yakni:

1. Dari hotel ke Pondok Al Munawar, 15.30 WIB- 16.00 WIB.

2. Di Al Munawar 16.00 WIB-17.15 WIB.kemudian

3. Dari pondok Al Munawar ke Sigit Kushariyanto 17.15 WIB-17.30 WIB.

4. Ishoma dirumah Sigit Kushariyanto 17.30 WIB-18.30 WIB.lalu

5. Dari Sigit ke Pondok Al Fatimah 18.30 WIB -18.45 WIB.

6. Di Pondok pesantren Al Fatimah 18.45 WIB-21.00 WIB.

 

Nampak hadir hari ini dalam pantauan Awak media, tokoh-tokoh Golkar Jawa timur Ali Mufthi Ketua DPW Golkar Jawa timur beserta jajaran, Ketua DPD Golkar Bojonegoro Hj, Mitro’atin, Beserta Jajaran, Eko Wahyudi Anggota DPR-RI dapil Bojonegoro-Tuban.

 

(Al)

Bojonegoro – Batara.news | Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro tengah mematangkan persiapan Musyawarah Daerah (Musda) XI yang akan digelar pada Senin, 18 Agustus 2025. Forum politik ini akan menjadi momentum strategis untuk menentukan Ketua DPD Golkar Bojonegoro periode 2025–2030, sekaligus merumuskan arah program kerja partai untuk lima tahun ke depan.

 

Rapat persiapan Musda digelar di Kantor DPD Golkar Bojonegoro, Jalan Bojonegoro–Babat, Desa Tikusan, Kecamatan Kapas, Kamis (14/8/2025). Hadir jajaran pengurus harian, panitia, dan sejumlah kader partai.

 

Sekretaris DPD Golkar Bojonegoro, Mochamad Mansur, memastikan pelaksanaan Musda XI telah mendapat lampu hijau dari DPD Golkar Provinsi Jawa Timur melalui Surat Persetujuan Penyelenggaraan Nomor 025/B.1/DPD I/PG-JTM/VIII/2025.

 

“Ketua Penyelenggara Musda adalah Anis Mustafa, yang akan memimpin jalannya kegiatan hingga selesai,” jelas Mansur.

 

Tiga Agenda Utama Musda XI

Menurut Mansur, Musda XI akan menghasilkan tiga keputusan penting:

1. Penyusunan program kerja DPD Golkar Bojonegoro lima tahun ke depan.

2. Penetapan arah kebijakan dan strategi partai di tingkat daerah.

3. Pemilihan Ketua DPD Golkar Bojonegoro periode 2025–2030.

 

Ketua Panitia Musda, Anis Mustafa, menegaskan persiapan berjalan sesuai rencana. Tahapan Pra-Musda dimulai 16 Agustus 2025 dengan pembukaan pendaftaran bakal calon Ketua DPD, yang ditutup sekaligus diumumkan pada 17 Agustus 2025.

 

“Undangan sudah disebar, koordinasi pengamanan dengan Polres Bojonegoro juga kami siapkan. Kami juga memasang bendera Golkar dari perbatasan Babat hingga Bundaran Jetak,” ungkap Anis.

 

Agenda Jelang dan Saat Musda

 

Sehari sebelum Musda, 17 Agustus 2025, rombongan DPD Golkar Jawa Timur akan melakukan kunjungan ke Ponpes Al Fatimah dan Ponpes Al Munawar, serta ramah tamah bersama Bupati Bojonegoro dan Forkopimda.

 

Pada hari pelaksanaan Musda, registrasi peserta dibuka pukul 10.00–11.00 WIB, dilanjutkan pembukaan resmi pukul 13.00 WIB. Sidang paripurna akan digelar dalam tujuh sesi hingga malam hari.

 

“Insyaallah sidang paripurna 1 hingga 7 selesai sekitar pukul 23.00 WIB. Target kami, Musda berjalan damai, kondusif, dan lancar,” pungkas Anis Mustafa.

 

 

/Al

 

Bojonegoro – Batara.news | Sorotan tajam Komisi C DPRD Bojonegoro tertuju pada alokasi anggaran pulsa miliaran rupiah milik Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) tahun 2025. Dari catatan resmi, total dana mencapai Rp 3,006 miliar untuk membiayai pulsa 3.006 kader desa selama setahun.

 

Isu ini kian panas setelah mencuat kasus anak usia 12 tahun mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro pada Kamis (14/8/2025). Fakta tersebut dinilai bertolak belakang dengan fungsi kader yang dibiayai negara untuk melakukan edukasi dan pencegahan pernikahan dini.

 

Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, menegaskan bahwa anggaran besar tanpa hasil nyata adalah pemborosan.

 

“Kami bukan mempermasalahkan jumlah anggaran, tapi efektivitasnya. Kalau sampai masih ada kasus anak usia 12 mengajukan dispensasi kawin, berarti ada yang perlu dievaluasi dari cara kerja dan fungsi kader. Pulsa ini dibayarkan negara untuk komunikasi dan koordinasi, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.

 

Menurut DPRD, pernikahan dini di Bojonegoro bukan hanya akibat faktor ekonomi atau budaya, tetapi juga lemahnya penetrasi edukasi di lapangan. Padahal, kader BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan UPPKS memiliki tugas langsung menyentuh kelompok rentan di desa.

 

“Kalau komunikasi kader benar-benar aktif, informasi tentang risiko pernikahan dini akan lebih luas tersampaikan. Anggaran besar harus berdampak besar. Itu poinnya,” lanjut Ahmad.

 

Sebagai langkah lanjut, DPRD Bojonegoro akan memanggil DP3AKB dalam rapat dengar pendapat untuk mengukur sejauh mana serapan anggaran pulsa ini benar-benar berperan dalam perlindungan anak dan keluarga.

 

 

/Al

 

Bojonegoro, – Batara.news | Pembangunan proyek wisata di Desa Ngujung, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, yang dimulai pada 2021, hingga kini tak kunjung rampung meski anggaran terus digelontorkan setiap tahun. Fakta mencengangkan muncul pada 2023, saat Kepala Desa Ngujung, Eko Puryanto, mengaku tidak mengetahui secara jelas peruntukan pembangunan yang sedang berjalan kala itu.

 

“2021 itu cuma joglo, joglo yang ada ornamen-ornamennya itu, sama sebagian jalan. Taman juga rencananya mau dibangun, tapi batal. 2023 saya lupa,” ujar Eko, Jumat (15/08/2025).

 

Proyek ini bergantung pada Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dari Pemkab Bojonegoro. Namun, nilai yang disetujui selalu jauh di bawah kebutuhan, hanya sekitar Rp50 juta hingga Rp100 juta per tahun.

“Kalau BKKD tidak disetujui penuh, otomatis proyek tidak bisa jalan,” imbuhnya, Sabtu (08/08/2025).

 

Ironisnya, meski dana tak pernah pasti, proyek ini tetap tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahun. Kekurangan anggaran bahkan ditutup menggunakan Dana Desa (DD) — yang seharusnya difokuskan untuk kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat.

“Amit sewu, ya. Zaman Bu Anna saya sudah ajukan BKKD untuk wisata ini, tapi selalu gagal. Setiap tahun disurvei, tapi tetap tidak disetujui,” tambahnya.

 

Situasi ini memunculkan tanda tanya: mengapa pemerintah desa tetap memaksakan proyek yang sejak awal sumber dananya tidak jelas? Terlebih, penggunaan DD untuk proyek wisata berpotensi menggeser prioritas pembangunan sesuai Permendesa.

 

Hampir lima tahun berjalan, destinasi wisata yang diharapkan menjadi ikon desa justru belum menampakkan hasil signifikan. Jika tanpa evaluasi mendasar, proyek ini terancam menjadi contoh nyata mangkraknya pembangunan desa akibat perencanaan dan pendanaan yang tidak sinkron.

 

/Al

 

 

Bojonegoro, Batara.news – Proyek pembangunan box culvert dan rabat beton Jalan Usaha Tani (JUT) di RT 21 Dusun Bandotan, Desa Krondonan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, yang bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025, menuai sorotan. Kamis (14/8/2025)

 

Dari data papan proyek, pembangunan box culvert menelan biaya Rp 31.410.000 dengan volume 1,5 m x 1 m x 25 m, sedangkan rabat beton JUT berukuran 102 m x 2 m x 0,15 m menghabiskan anggaran Rp 66.920.000. Total biaya kedua pekerjaan tersebut mencapai Rp 98.330.000.

 

Pantauan di lapangan, pada bagian bawah cor beton tampak rongga atau lubang cukup besar, yang mengindikasikan kemungkinan kurangnya pemadatan tanah sebelum pengecoran. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan daya tahan konstruksi dan umur pakainya.

 

Saat dikonfirmasi, pihak yang terlibat dalam proyek Kepala Dusun Bandotan membenarkan bahwa pekerjaan box culvert merupakan satu paket dengan rabat beton JUT.

 

“Njih pak, satu paket. Kemarin sebelum pemasangan sudah dipadatkan dengan alat berat dulu,” tulisnya melalui pesan WhatsApp,

 

Meski disebut sudah dilakukan pemadatan, fakta di lapangan menunjukkan adanya kerusakan dini pada bagian konstruksi. Hal ini memunculkan dugaan bahwa pelaksanaan proyek tidak sepenuhnya sesuai dengan prosedur teknis yang dianjurkan.

 

 

Di ketahui,

Pekerjaan yang di kelola swakelola seharusnya secara mutu lebih baik dan berkualitas,

Namun

Dalam Swakelola itu pelaksanaan proyek tersebut adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari minimal 3 orang, unsur perangkat Desa/Kasun, LKMD dan Tokoh masyarakat( Tomas terkesan Tidak maksimal.

 

/Al

Bojonegoro, Batara.news – Desa Jari, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, memiliki potensi kearifan lokal yang menjanjikan melalui kerajinan batu onik (onyx) yang hampir menyerupai marmer. Batu dengan corak alami yang indah ini diolah warga menjadi berbagai produk bernilai seni, mulai dari aksesoris, prasasti, hingga ornamen interior.

 

Kepala Desa Jari, Paryono, mengatakan, wilayahnya yang memiliki luas 187,5 hektare dengan volume batu onik mencapai 468.750 meter kubik, menyimpan peluang besar bagi pengembangan ekonomi kreatif. Namun, keterbatasan peralatan produksi membuat potensi tersebut belum berkembang optimal.

 

“Kalau fasilitas peralatan bisa dibantu, kami yakin kerajinan ini bisa menjadi sumber lapangan pekerjaan, terutama bagi generasi muda desa,” ujar Paryono, Rabu (13/8/2025).

 

Menurutnya, generasi muda yang tergabung dalam Karang Taruna pernah mendapat pelatihan pengrajin dari Pemkab Bojonegoro. Namun, keterampilan itu belum dapat diaplikasikan karena tidak tersedianya peralatan pendukung. Ia berharap pemerintah daerah, dinas terkait, maupun pihak swasta dapat memberikan bantuan peralatan, pelatihan lanjutan, serta dukungan promosi produk.

 

Paryono meyakini, dukungan yang tepat dapat mengangkat kerajinan batu onik Desa Jari menjadi produk unggulan Bojonegoro, yang bukan hanya dikenal di tingkat lokal, tetapi juga berpotensi menembus pasar nasional bahkan internasional.

 

“Saya sering membawa contoh produk ke berbagai event dan expo, berharap ada pihak yang tertarik untuk mengembangkan,” pungkasnya.

 

/Al

 

 

Bojonegoro,-Batara news||Proses pelaporan kegiatan nontransaksional (pembelian langsung/swakelola) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih belum sepenuhnya dilaksanakan dengan utuh oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

 

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa ( BPBJ ) Bojonegoro melalui Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bojonegoro, David Yudha Prasetya, mengatakan pihaknya telah mengingatkan kepada OPD yang mempunyai kegiatan nontransaksional untuk segera memenuhi kewajiban pelaporan tersebut. Namun, hasil pantauan hingga saat ini masih ada yg telah berproses dan ada juga beberapa OPD yang belum menindaklanjuti.

 

“Sudah sering kami sampaikan, baik secara formal maupun nonformal, Bahkan terakhir melalui Rapat Koordinasi yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Bojonegoro terkait dengan Evaluasi Input Data RUP dan Input Pencatatan Non Transaksional (Pembelian Langsung dan Swakelola) di aplikasi SPSE, Namun masih ada beberapa OPD yang belum menindaklanjutinya,” ujarnya, Selasa (12/08/2025).

 

David menekankan bahwa pelaporan ini tidak hanya sebatas formalitas administrasi, tetapi menjadi bagian penting dari tatakelola pengadaan yang baik.

 

“Non Transaksional bukan berarti bebas dari kewajiban pelaporan, namun harus lebih rapi dan akuntabel, karena dilakukan secara non transaksional (diluar SPSE), tambahnya.

 

Sebagai langkah lanjutan, BPBJ Bojonegoro berencana melaksanakan pendampingan apabila terdapat kesulitan dalam tata cara pelaporan. Sehingga nantinya tidak terjadi lagi keterlambatan pelaporan yang berpotensi mempengaruhi evaluasi kinerja pemerintah daerah terutama terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

 

(Al/red)