Polresta Pati Gelar Apel Pasukan Operasi Lilin Candi 2024, Jelang Perayaan Nataru

PATI, Batara.news| Dalam rangka persiapan Operasi Lilin Candi 2024, Polresta Pati melaksanakan Apel Gelar Pasukan yang bertujuan untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif selama perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Apel tersebut digelar di halaman Mapolresta Pati pada hari ini, Jumat (20/12/2024).

 

Apel Gelar Pasukan ini dipimpin langsung oleh Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama dan dihadiri oleh seluruh anggota Polresta Pati serta unsur terkait lainnya, seperti TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, serta instansi pemerintahan lainnya.

 

Dalam sambutannya, Kapolresta Pati Kombes Pol Andhika Bayu Adhittama membacakan amanat dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo mengatakan bahwa Apel Gelar Pasukan ini merupakan bentuk komitmen tugas untuk mengecek kesiapan personel maupun sarpras dalam rangka pengamanan perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, sehingga seluruhnya dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

 

“Sebagaimana penekanan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam Apel Kasatwil Polri bahwa, “Nataru di depan mata. Saudara akan sibuk, Saudara akan capek, jadi laksanakan tugas pengamanan dengan baik”. Untuk itu, kita harus mempersiapkan seluruh rangkaian pengamanan dengan sebaik-baiknya. Terlebih lagi pengamanan Nataru kali ini bersamaan dengan pengamanan sisa tahapan Pilkada Serentak, sehingga perlu diantisipasi adanya potensi gangguan lainnya yang dapat terjadi”, ungkapnya.

 

Lebih lanjut, juga menekankan pentingnya sinergi antara Polri, TNI, dan seluruh pihak terkait dalam menjaga keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ia berharap agar semua petugas yang terlibat dalam operasi ini tetap menjaga disiplin dan kewaspadaan.

 

Operasi Lilin 2024 akan berlangsung selama 13 hari, mulai dari 21 Desember 2024 hingga 2 Januari 2025, dengan fokus pada pengamanan objek vital dan pengaturan lalu lintas, serta peningkatan patroli di daerah-daerah yang dianggap rawan kejahatan dan kecelakaan.

 

Kapolresta juga menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib dengan selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak melakukan aktivitas yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

 

Dengan dilaksanakannya Apel Gelar Pasukan ini, diharapkan dapat terwujudnya kelancaran dan keamanan selama perayaan Natal dan Tahun Baru, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat keamanan.

 

 

Rdk/Hms

Karya Bakti Lanjutan, Babinsa Koramil Kanor Bojonegoro bantu Penutupan Tanggul Jebol di Kedungprimpen

BOJONEGORO, – Jajaran Bintara Pembina Desa atau Babinsa Koramil 10/Kanor Kodim 0813 Bojonegoro, pada Kamis (19/12/2024), melaksanakan kegiatan karya bakti lanjutan pasca bencana ambrolnya tanggul Kali Avour Ingas di Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro yang terjadi Rabu (18/12/2024) pagi kemarin.

 

Belasan personel Babinsa Koramil 0813-10/Kanor dikerahkan, bergotong-royong bersama instansi terkait seperti TNI-Polri, BPBD, Linmas, perangkat desa, relawan dan masyarakat Desa Kedungprimpen melakukan perbaikan tanggul Kali Avour Ingas yang ambrol.

 

Dilokasi kegiatan, Danramil 0813-10/Kanor, Kapten Cba Puji Hariyono, mengatakan bahwa dalam karya bakti bersama tersebut pihaknya mengerahkan sebanyak 19 personel Babinsa, serta satu unit perahu serbaguna milik Kodim 0813 Bojonegoro untuk memobilisasi material. Kegiatan dilaksanakan sebagai bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat, karena TNI merupakan bagian dari rakyat.

 

“Karya bakti ini merupakan bentuk kepedulian TNI khususnya Babinsa Koramil 10/Kanor Kodim 0813 Bojonegoro untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana alam,” ujarnya.

 

Dia berharap, dengan digelarnya kegiatan karya bakti tersebut dapat terwujud kekompakan, kebersamaan dalam percepatan pemulihan titik jebolnya tanggul Kali Avour Ingas. Harapanya, tanggul yang ambrol dapat segera berfungsi dengan baik, dan aktivitas masyarakat kembali normal.

 

“Alhmadulillah dengan adanya kolaborasi, sinergitas dari semua pihak, saat ini tanggul Kali yang jebol sudah kembali tertutup,” ucap Kapten Cba Puji Hariyono.

 

Akibat jebolnya tanggul Kali Avour Ingas sekitar 3 meter dengan kedalam 2 meter ini menyebabkan air mengalir deras masuk kelahan persawahan Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor, dan sejumlah desa diwilayah Kecamatan Baureno diantaranya Desa Pomahan, Karangdayu dan Pucangarum.

 

“Terima kasih kepada seluruh warga masyarakat, TNI-Polri, pemerintah dan semua pihak yang sudah terlibat, bahu-membahu dalam kegiatan kerja bakti ini, sehingga titik tanggul Kali Avour Ingas di Desa Kedungprimpen yang ambrol ini dapat diperbaiki,” kata Kepala Desa Kedungprimpen, Arumanto Noto Tejo Baskoro.

 

/red

Bersama Masyarakat, Babinsa Koramil Kanor Bojonegoro Perbaiki Tanggul Ambrol di Desa Kedungprimpen

BOJONEGORO, – Jajaran Babinsa Koramil 10/Kanor Kodim 0813 Bojonegoro, bersama anggota Bhabikamtibmas, BPBD, BBWS, perangkat desa dan masyarakat bergerak cepat melakukan perbaikan tanggul di Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupeten Bojonegoro yang jebol akibat tingginya debit air Kali Avour Ingas, serta meningkatnya elevasi tinggi muka air Sungai Bengawan Solo.

 

Ambrolnya tanggul Kali Avour Ingas Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor Kabupeten Bojonegoro ini terjadi pada Rabu pagi (18/12/24) sekira pukul 06:00 WIB. Akibat jebolnya tanggul itu, air mengalir deras masuk ke persawahan Desa Kedungprimpen dan sejumlah desa diwilayah Kecamatan Baureno diantaranya Pomahan, Karangdayu dan Pucangarum.

 

Bersama warga masyarakat setempat, personel TNI-Polri, BPBD, BBWS dan perangkat desa bergotong-royong berupaya membendung air yang mengalir deras menggunakan alat peralatan seadanya, seperti batang pohon bambu, sesek, terpal serta karung berisi tanah untuk penanganan darurat.

 

Dari jebolnya tanggul tersebut bisa mengancam ribuan hektar tanaman padi yang berusia 1.5 bulan hingga dua bulan. Ratusan hektar tanaman padi itu berada di empat desa, satu desa berada di Kecamatan Kanor dan tiga desa lainnya diwilayah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro.

 

Dilokasi kegiatan karya bakti perbaikan tanggul jebol, Danramil 0813-10/Kanor, Kapten Cba Puji Hariyono, mengatakan bahwa pihaknya menurunkan sejumlah personel Babinsa untuk bersama-sama petugas dari instansi terkait lainya bergotong royong berusaha memperbaiki atau menutup tanggul yang jebol tersebut.

 

Saat ini, 2 (dua) unit perahu serba guna milik Kodim 0813 Bojonegoro juga sedang diluncurkan ke lokasi jebolnya tanggul Kali Avour Ingas Desa Kedungprimpen Kecamatan Kanor untuk membantu mobilisasi material dalam kegiatan karya bakti perbaikan sementara tanggul jebol tersebut.

 

“Bagi warga masyarakat yang berada disekitar persawahan dan perkampungan yang dekat jebolnya tanggul, agar tetap hati-hati dan waspada,” himbau Danramil.

 

Marno, petani setempat mengatakan bahwa ada beberapa titik tanggul kondisinya kritis akibat tingginya air kali dalam dua hari ini. Untuk titik tanggul yang jebol, lebarnya masih sekitar 3 meter dengan kedalaman 2 meter. “Untuk titik tanggul yang jebol ini sudah kedua kalinya, tahun kemarin juga jebol di tempat yang sama,” ungkapnya.

 

Perangkat Desa Kedungprimpen, Yoyok, juga mengatkan, warga masyarakat sedang bergotong-royong berusaha membendung air agar tidak semakin melebar tanggul yang jebol tersebut. “Kita berusaha semaksimal mungkin, untuk mengantisipasi agar titik tanggul yang jebol tidak semakin melebar,” ujarnya.

 

Disampaikan juga bahwa Kali Avour Ingas merupakan sungai yang mengalirkan air dari wilayah Kecamatan Sumberrejo, dan bermuara di Sungai Bengawan Solo di Desa Kadungrejo, Kecamatan Baureno. Anak sungai tersebut, melewati sejumlah desa diwilayah Kanor termasuk Kedungprimpen dan Pomahan Baureno.

 

“Jebolnya tanggul Kali Avour Ingas ini dikarenakan air dari wilayah hulu tidak bisa masuk ke Sungai Bengawan Solo, karena debitnya sedang naik. Sehingga tekanan air dari hulu terus menumpuk dan menjebol tanggul,” pungkas Yoyok.

 

/Al

Imigrasi Kembali Cetak Rekor di 2024, Melaju Cepat dalam Struktur Baru

JAKARTA – Direktorat Jenderal Imigrasi menutup tahun 2024 dengan sederet pencapaian gemilang dan inovasi signifikan dalam meningkatkan kualitas layanan serta menghadapi tantangan global. Berbagai perubahan struktural dan kebijakan strategis telah diimplementasikan pasca pembentukan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Salah satu langkah penting adalah transformasi Kementerian Hukum dan HAM menjadi beberapa kementerian, termasuk Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah pimpinan Menteri Agus Andrianto dan Wakil Menteri Silmy Karim.

 

Reorganisasi dan Regulasi Baru

 

Sebagai bagian dari restrukturisasi, Ditjen Imigrasi menambah dua direktorat baru, yakni Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Direktorat Kepatuhan Internal, sehingga total terdapat sembilan direktorat. Revisi Undang-Undang Keimigrasian yang disahkan pada September 2024 menjadi tonggak penting dengan beberapa kebijakan utama, antara lain:

 

Paspor Republik Indonesia diakui sebagai bukti kewarganegaraan.

 

Pemberian kewenangan bagi pejabat imigrasi untuk membawa senjata api demi meningkatkan keamanan.

 

Penyelarasan masa berlaku Izin Masuk Kembali (IMK) dengan izin tinggal terbatas atau tetap (ITAS/ITAP).

 

Kebijakan penolakan permanen bagi WNA pelaku kejahatan berat untuk masuk ke Indonesia.

 

Capaian Penerimaan Negara

Direktorat Jenderal Imigrasi mencatat rekor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertinggi sepanjang sejarah, mencapai Rp8,5 triliun atau 142% dari target Rp6 triliun. Kontribusi utama bersumber dari:

 

Layanan visa: Rp4,82 triliun

 

Layanan paspor: Rp2,3 triliun

 

Layanan keimigrasian lainnya: Rp1,4 triliun

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, menyampaikan, “Capaian ini tidak terlepas dari optimalisasi layanan keimigrasian yang lebih cepat, transparan, dan inovatif.”

 

Statistik Imigrasi 2024

 

Sepanjang 1 Januari – 15 Desember 2024:

Penerbitan Paspor: 4.838.581 paspor

Penerbitan Visa: 5.162.775 visa

89% di antaranya adalah Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VOA)

 

Izin Tinggal:

Izin Tinggal Kunjungan (ITK): 9.325.307 (naik 31 kali lipat)

Izin Tinggal Terbatas (ITAS): 259.944 (naik 40%)

Izin Tinggal Tetap (ITAP): 6.437 (naik tiga kali lipat)

Negara dengan jumlah izin tinggal terbanyak adalah Australia, Tiongkok, Malaysia, Singapura, dan India. Jumlah perlintasan keluar-masuk Indonesia mencapai 46,7 juta orang, mencerminkan meningkatnya mobilitas global.

 

Inovasi Layanan dan Infrastruktur

 

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, Ditjen Imigrasi meluncurkan berbagai inovasi, antara lain:

1. Autogate di Bandara Soekarno-Hatta dan I Gusti Ngurah Rai yang kini dapat digunakan oleh anak usia 6 tahun serta WNA dengan paspor elektronik.

2. Immigration Lounge di pusat perbelanjaan besar seperti Pondok Indah Mall 3 dan Senayan City, untuk pembuatan paspor satu hari jadi.

3. Digitalisasi layanan imigrasi melalui platform evisa.imigrasi.go.id untuk izin tinggal elektronik (e-VOA, e-ITK, e-ITAS, e-ITAP) dan perpanjangan visa secara online.

4. Implementasi Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk mitigasi risiko manipulasi bagi calon pekerja migran Indonesia (CPMI).

5. Penerapan e-paspor di 13 kantor imigrasi dan 22 perwakilan RI di luar negeri.

Penguatan Pengawasan

Dalam bidang pengawasan, Ditjen Imigrasi mencatat: 5.047 Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK), meningkat 150%.

9.978 orang asing ditangkal masuk (+49%) dan 1.379 individu dicegah keluar (+27%).

Penguatan operasional juga didukung dengan penambahan 265 kendaraan patroli dan pengembangan 133 kantor imigrasi di seluruh Indonesia.

 

Kerja Sama Internasional dan Digitalisasi

Ditjen Imigrasi terus memperluas kerja sama, dengan 21 perjanjian domestik, dua perjanjian bilateral, dan empat perjanjian multilateral. Salah satu kerja sama strategis adalah dengan VFS Global untuk mendukung digitalisasi layanan.

 

“Ke depan, Direktorat Jenderal Imigrasi berkomitmen untuk terus berinovasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kolaborasi. Kebijakan yang kami jalankan diharapkan mampu mendukung mobilitas global yang aman, efisien, dan berdaya saing tinggi,” tutup Saffar Muhammad Godam.

 

/red

Sidang Gugatan Kepada 5 Media Akhirnya Dicabut

Bojonegoro, Batara.news – Agenda sidang ke tiga gugatan pengusaha yang bergerak di bidang pengolahan lahan pertanian CV lillahi samawati wal ardhi atas pengelolaan tambang galian C kepada lima pimpinan redaksi media online memasuki agenda mediasi.

Rabu(18/12/2024)

 

Menurut kuasa hukum CV lillahi samawati wal ardhi, Hamim, mediasi kali ini dianggap gagal, dirinya merasa obyek yang duduk pada mediasi tersebut atau dianggap statusnya masih diragukan.

 

“Mereka pun masih keberatan dengan resume yang kita sampaikan kaitannya dengan usulan-usulan damai kami mereka tolak, dan kita anggap mediasi gagal.”jelasnya.

 

Sementara itu, menanggapi hal diatas, Imam Santoso SH. MH, kuasa hukum yang berkarakter lemah lembut dari kelima media online tersebut menyampaikan,

 

 

“Intinya kami dari Para Kuasa Tergugat menyampaikan dan mewakili Para Tergugat tetap konsisten pada penulisan pemberitaan sebab sudah menurut investigasi, fakta atau kaedah jurnalistik.,”Tegasnya.

 

Akan tetapi, dikatakan Pimpinan Hakim mediator Haryo Purwo Hantoro. SH, sidang mediasi yang dilaksanakan di ruang pengadilan Negeri Kelas 1B Jalan Hayam Wuruk no 131, Karang Pacar, Bojonegoro, itu tidak menemukan titik temu.

 

“Hasil mediasi gagal, tapi tadi setelah mediasi dinyatakan gagal dan dilakukan persidangan kembali pihak penggugat mencabut gugatannya,”Terang Humas pengadilan negeri Bojonegoro.

 

/Al

Konflik Lahan Pertanian Desa Karangsari: Warga Sepakat Tuntut Tanggung Jawab Andi Nurulhuda

Pati, Batara.news – Polemik berkepanjangan terkait konflik lahan pertanian di Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, akhirnya mulai menemukan titik terang. Forum Pimpinan Kecamatan (Forpincam) Cluwak menggelar diskusi bersama pada Selasa (17/12/2024) di Balai Desa Karangsari, dengan harapan menemukan solusi yang adil bagi semua pihak.

 

Diskusi tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, di antaranya Kepala Desa Karangsari Asrorrudin, Camat Cluwak, Danramil, Kapolsek Cluwak, dan perwakilan dari PT CMP. Namun, pihak PT RSA dan Andi Nurulhuda selaku penanggung jawab utama konflik lahan, tidak hadir dalam pertemuan tersebut.

 

Dalam forum ini, Edi Cahyono dari Pemuda Peduli Karangsari memaparkan data kronologis konflik lahan, yang mulai memperjelas asal mula permasalahan. Ditambah dengan data dari PT CMP yang menunjukkan pengelolaan lahan seluas 20 hektar, Camat Cluwak menyarankan pembentukan tim khusus untuk mengumpulkan data lebih komprehensif.

 

“Kita sepakat untuk menggelar pertemuan lanjutan dengan membawa salinan sertifikat lahan dan data peta blok masing-masing. Setelah itu, kita akan fokus untuk menghadirkan Andi Nurulhuda dari PT RSA sebagai penanggung jawab utama konflik ini,” tegas Bhakti Yuniar Isroni Camat Cluwak.

 

Sayangnya, pihak Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) tidak mampu menunjukkan data valid terkait mandat pengelolaan lahan. Hal ini menimbulkan keraguan di forum terkait dasar legitimasi Gapoktan, yang disebut berasal dari Ali, orang kepercayaan Andi Nurulhuda.

 

Meski demikian, diskusi ini akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama untuk mengumpulkan data dari masing-masing pihak sebagai langkah penyelesaian awal. Semua pihak sepakat untuk menghadirkan Andi Nurulhuda dalam pertemuan selanjutnya, mengingat perannya yang dianggap sebagai kunci utama penyelesaian konflik ini.

 

Kesadaran juga mulai tumbuh di antara pihak-pihak yang hadir bahwa konflik berkepanjangan ini diduga kuat akibat adu domba yang dilakukan Andi Nurulhuda saat masih memegang kendali di PT RSA. Hingga saat ini, Andi Nurulhuda disebut belum memberikan tanggung jawab jelas atas permasalahan tersebut, baik kepada masyarakat Desa Karangsari maupun pihak-pihak yang terlibat kerja sama.

 

Kesimpulan Pertemuan

Diskusi ini menjadi awal yang positif bagi penyelesaian konflik lahan pertanian di Desa Karangsari. Langkah konkret berupa pengumpulan data dan upaya menghadirkan Andi Nurulhuda diharapkan dapat membawa titik terang sekaligus solusi bagi masyarakat dan pihak terkait.

 

/red

Konflik Lahan Pertanian Desa Karangsari Kian Memanas, Pihak PT RSA Diduga Jadi Pemicu

Pati, Batara.news – Polemik berkepanjangan terkait pengelolaan lahan pertanian di Desa Karangsari, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, belum menemukan titik terang. Konflik antara PT Rumpun Sari Antan (PT RSA) dan pihak kedua, Edi Cahyono selaku Ketua Pemuda Peduli Karangsari, semakin meruncing di tengah dugaan praktik yang tidak transparan.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, permasalahan ini bermula dari kerja sama antara PT RSA yang dipimpin Direktur Utama Andi Hidayat dan Edi Cahyono. Awalnya, kerja sama terkait pengelolaan lahan tersebut berjalan baik. Namun, mendekati berakhirnya masa sewa lahan, muncul dugaan bahwa Andi Nurul Huda melakukan langkah-langkah yang menguntungkan dirinya sendiri.

 

Menurut Edi Cahyono, ia merasa sangat dirugikan karena telah banyak menginvestasikan modal dalam kerja sama tersebut. Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 miliar. “Itu salah satu akal busuk untuk menghindar dari tanggung jawab. Dia tetap mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan gapoktan dan beberapa pihak lain. Tapi saya yakin, kebenaran akan terungkap pada waktunya,” ujar Edi dengan tegas.

 

Dugaan Rekayasa dan Ketidakhadiran dalam Mediasi

 

Upaya mediasi telah dilakukan beberapa kali, termasuk di kantor Polsek Cluwak yang melibatkan pihak kecamatan, kepala desa, dan Koramil Cluwak. Namun, pihak gapoktan yang disebut-sebut sebagai bagian dari konflik ini tidak pernah hadir dalam mediasi.

 

Dalam mediasi tersebut, pihak PT RSA menyatakan bahwa saham mereka kini sepenuhnya telah diambil alih oleh PT Djandi Tunggal Wedari. Namun, berdasarkan data yang ada, PT Djandi hanya memiliki 5% saham dalam kerja sama tersebut, menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi peralihan kuasa.

 

Penyewaan Lahan oleh Pihak Lain

 

Kejanggalan semakin terlihat ketika PT RSA diketahui menyewakan lahan tersebut kepada PT CMP. Pertanyaan muncul: jika PT Djandi benar memegang kuasa penuh, mengapa bukan PT Djandi Tunggal Wedari yang menjalankan sewa lahan.

Konflik antara PT Rumpun Sari Antan (PT RSA) dan pihak kedua, Edi Cahyono selaku Ketua Pemuda Peduli Karangsari, semakin meruncing di tengah dugaan praktik yang tidak transparan.

 

Berdasarkan informasi yang dihimpun, permasalahan ini bermula dari kerja sama antara PT RSA yang dipimpin Direktur Utama Andi Nurulhuda dan Edi Cahyono. Awalnya, kerja sama terkait pengelolaan lahan tersebut berjalan baik. Namun, mendekati berakhirnya masa sewa lahan, muncul dugaan bahwa Andi Nurul Huda melakukan langkah-langkah yang menguntungkan dirinya sendiri.

 

Menurut Edi Cahyono, ia merasa sangat dirugikan karena telah banyak menginvestasikan modal dalam kerja sama tersebut. Kerugian yang dialami diperkirakan mencapai lebih dari Rp 1 miliar. “Itu salah satu akal busuk untuk menghindar dari tanggung jawab. Dia tetap mencari keuntungan pribadi dengan memanfaatkan gapoktan dan beberapa pihak lain. Tapi saya yakin, kebenaran akan terungkap pada waktunya,” ujar Edi dengan tegas.

 

Dugaan Rekayasa dan Ketidakhadiran dalam Mediasi

 

Upaya mediasi telah dilakukan beberapa kali, termasuk di kantor Polsek Cluwak yang melibatkan pihak kecamatan, kepala desa, dan Koramil Cluwak. Namun, pihak gapoktan yang disebut-sebut sebagai bagian dari konflik ini tidak pernah hadir dalam mediasi.

 

Dalam mediasi tersebut, pihak PT RSA menyatakan bahwa saham mereka kini sepenuhnya telah diambil alih oleh PT Djandi Tunggal Wedari Namun, berdasarkan data yang ada, PT Djandi Tinggal Wedari hanya memiliki 5% saham dalam kerja sama tersebut, menimbulkan tanda tanya besar terkait transparansi peralihan kuasa.

 

Penyewaan Lahan oleh Pihak Lain

 

Kejanggalan semakin terlihat ketika PT RSA diketahui menyewakan lahan tersebut kepada PT CMP. Pertanyaan muncul: jika PT Djandi benar memegang kuasa penuh, mengapa bukan PT Djandi yang menyewakan lahan tersebut? Informasi terbaru menyebutkan bahwa lahan tersebut kini dikelola oleh pihak perseorangan yang melibatkan oknum dari satuan TNI. Bahkan, pihak yang mengaku berasal dari PT CMP telah mendirikan bangunan semi permanen dan membatasi klaim lahan seluas 20 hektar.

 

Harapan Penyelesaian Konflik

 

Hingga saat ini, konflik lahan pertanian di Desa Karangsari belum menemukan solusi, menyebabkan masyarakat setempat tidak dapat memanfaatkan lahan tersebut secara optimal. Situasi ini memicu keresahan dan ketidakpastian bagi warga desa.

 

Masyarakat berharap pemerintah, termasuk Presiden Prabowo, Kementerian Agraria, dan Kementerian Pertanian, dapat turun tangan untuk memberikan keadilan dan menyelesaikan konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun. “Kami ingin masalah ini segera selesai dan lahan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar salah satu warga Desa Karangsari.

 

 

/red

Bakti Sosial, Jum’at Berkah Sequad Nusantara PAC Pucakwangi Pati

Pati, Dalam rangka membantu sesama di momen Jumat Berkah, organisasi masyarakat yang menamakan dirinya Squad Nusantara PAC Pucakwangi Pati mengadakan bakti sosial kepada masyarakat Pati. Sebanyak 200 porsi makan siang gratis dibagikan kepada masyarakat di Depan Polsek Pucakwangi Jl. Jakenan – Winong, Kec. Pucakwangi, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Jumat 13 Desember 2024.

 

 

 

Ketua Squad Nusantara PAC Pucakwangi Dwi Hadi Susilo mengatakan, terselenggaranya kegiatan merupakan inisiasi dari seluruh anggota organisasi untuk bersama-sama membagikan makan siang gratis kepada masyarakat sekitar Pucakwangi dan sekaligus Sosialisasi dengan masyarakat sekitar

 

Dengan mengusung tema “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” diharapkan kegiatan Jumat berkah setiap Jumat ini sebagai bentuk representasi dari sila Pancasila yang kelima.

 

 

 

“Jadi kami memiliki visi misi kemanusiaan yaitu Jumat Berkah. Dimana kegiatan Jumat berkah ini kita sediakan Sebanyak 200 porsi nasi Box gratis bagi masyarakat khususnya yang berada Kec Pucakwangi,” kata Dwi.

 

 

Pihaknya optimis, dengan kekompakan Squad Nusantara PAC Pucakwangi bersama dengan DPC Pati, kegiatan semacam ini bisa dijadikan sebagai acara rutin seminggu sekali di setiap 21 kecamatan di Kabupaten Pati.

 

 

“Terimakasih dukungan dari seluruh teman-teman anggota. Insyaallah kegiatan semacam ini akan kami laksanakan paling tidak satu bulan sekali di Kecamatan Pucakwangi dan bisa di lanjutkan di Setiap 21 PAC seluruh Kab pati,” tambahnya.

Hak Jawab Ditulis oleh Lembaga atau Orang yang Merasa Dirugikan, Bukan oleh Wartawan atau Media

Jakarta –Batara.news|| Hak jawab merupakan mekanisme penting dalam dunia jurnalistik yang memungkinkan individu atau lembaga untuk merespons pemberitaan yang dianggap merugikan mereka. Proses pengajuan hak jawab tidak dilakukan oleh wartawan atau pihak media, melainkan oleh pihak yang merasa dirugikan. Hal ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Peraturan Dewan Pers Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Hak Jawab.

 

“Hak jawab adalah hak eksklusif bagi individu atau lembaga yang merasa dirugikan akibat pemberitaan. Tanggung jawab untuk menyusun dan mengajukannya ada pada pihak tersebut, bukan wartawan atau media,” ungkap Rico Tomana, Ketua Harian Komisi Pemantau Media Indonesia (KPMI), Sabtu (14/12/2024) di Jakarta.

 

Hak jawab merupakan hak seseorang atau lembaga untuk memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan yang tidak akurat, mencemarkan nama baik, atau merugikan. Media massa yang menerima hak jawab wajib mempublikasikannya dalam waktu 2 x 24 jam dengan proporsi yang sama seperti pemberitaan sebelumnya.

 

Hak ini adalah bagian dari perlindungan hukum terhadap masyarakat tanpa harus langsung membawa kasus ke ranah pengadilan. Pasal 5 ayat (2) UU Pers mewajibkan pers melayani hak jawab sebagai bentuk tanggung jawab atas pemberitaan yang akurat dan berimbang.

 

Hak jawab hanya dapat disusun oleh pihak yang merasa dirugikan. Pihak tersebut bisa berupa individu, perusahaan, organisasi, atau lembaga lainnya yang tercantum dalam pemberitaan yang dinilai merugikan. Hal ini menjadikan hak jawab sebagai hak personal atau kelembagaan, bukan tanggung jawab wartawan atau pihak media.

 

“Banyak yang salah paham bahwa wartawan atau media harus membuat klarifikasi atas pemberitaan yang dipermasalahkan. Padahal, yang bertugas menulis hak jawab adalah pihak yang merasa dirugikan, karena mereka yang mengetahui detail keberatan dan klarifikasi yang ingin disampaikan,” jelas Rico.

 

Hak jawab harus diajukan sesuai prosedur yang diatur dalam Pedoman Hak Jawab Dewan Pers:

 

Identifikasi Berita

Pihak yang dirugikan harus mengidentifikasi berita yang dianggap merugikan, termasuk judul, isi berita, nama media, dan tanggal publikasi.

Penyusunan Surat Hak Jawab

Surat ini mencakup:

Identitas pihak pengaju.

Pernyataan keberatan.

Fakta atau klarifikasi yang ingin disampaikan.

Pengiriman ke Media

Surat dikirim ke media yang memuat berita tersebut, dengan bukti pengiriman sebagai dokumen pendukung.

Tindak Lanjut oleh Media

Media wajib memuat hak jawab dalam waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima. Jika tidak, pengaduan dapat diteruskan ke Dewan Pers untuk penyelesaian sengketa.

Rico Tomana juga mengingatkan pentingnya Nota Kesepahaman (MoU) antara Kabareskrim Polri dan Dewan Pers Tahun 2017. MoU ini mengatur bahwa sengketa terkait pemberitaan harus diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers, termasuk penggunaan hak jawab, sebelum laporan hukum diterima oleh kepolisian.

 

“Wartawan tidak bisa langsung dilaporkan ke polisi terkait pemberitaan jika pelapor belum menggunakan mekanisme hak jawab. Ini penting untuk melindungi kebebasan pers sekaligus memberikan ruang bagi pihak yang merasa dirugikan untuk mencari keadilan,” tambah Rico.

 

Hak jawab tidak hanya melindungi individu atau lembaga dari pemberitaan yang tidak akurat, tetapi juga menjaga integritas pers. Proses ini lebih cepat, hemat biaya, dan damai dibandingkan membawa sengketa ke pengadilan.

 

“Pemahaman tentang hak jawab harus terus disosialisasikan kepada masyarakat agar mekanisme ini dimanfaatkan secara optimal. Ini adalah cara efektif untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan tanpa merusak kepercayaan terhadap media,” tutup Rico.

 

Melalui pemahaman yang tepat tentang prosedur dan tanggung jawab dalam hak jawab, masyarakat dapat memastikan haknya dilindungi tanpa mengganggu kebebasan pers.

 

(*/Red)

Kodim Bojonegoro Gelar Upacara Peringatan Hari Juang TNI Angkatan Darat 2024

BOJONEGORO, – Dalam rangka memperingati Hari Juang TNI AD ke- 79, Komando Distrik Militer (Kodim) 0813 Bojonegoro, menggelar upacara bertempat dilapangan Markas Kodim setempat, Minggu (15/12/2024). Kegiatan ini diikuti oleh para Perwira, Bintara dan Tamtama, serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) jajaran Kodim 0813 Bojonegoro.

 

Bertindak sebagai Inspektur Upacara (Irup), Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. dalam kesempatan itu mengucapkan selamat Hari Juang TNI AD ke- 79 tahun 2024 kepada seluruh anggota prajurit, PNS dan keluarganya, serta memberikan apresiasi atas dedikasi para prajurit dan pegawai TNI AD dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.

 

“Hari Juang TNI AD adalah tonggak perjalanan bersejarah bagi TNI Angkatan Darat. Semangat perjuangan ini tercermin dalam tema tahun ini ‘TNI AD Berjuang Bersama Rakyat’ yang menggarisbawahi sinergi kokoh antara TNI AD dan rakyat,” kata Kasad dalam amanatnya.

 

Peringatan tersebut, menurut KASAD juga menjadi momen refleksi atas perjuangan para pahlawan bangsa, khususnya Panglima Besar Jenderal Soedirman, yang dikenal sebagai simbol keberanian dan pengabdian tanpa pamrih. Nilai-nilai yang diwariskan Jenderal Soedirman menjadi landasan moral bagi TNI AD dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

 

Disampaikan juga, pentingnya peran TNI AD dalam menghadapi tantangan bangsa yang semakin kompleks seperti krisis pangan, bencana alam dan dinamika sosial diera digital. “Kehadiran TNI AD, harus selalu adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tegas Jenderal TNI Maruli Simanjutak, M.Sc.

 

Beberapa program unggulan seperti Manunggal Air, ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil menjadi bukti nyata keberadaan TNI Angkatan Darat ditengah masyarakat. Selain itu, TNI Angkatan Darat terus memanfaatkan teknologi untuk memperkuat komunikasi dengan rakyat, guna menjaga sinergi dan kepercayaan publik.

 

Diakhir amanatnya, Kepala Staf TNI Angkatan Darat mengajak kepada seluruh prajurit untuk terus memperkuat semangat kebersamaan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. “Saya juga mengajak seluruh komponen bangsa untuk terus bersatu, saling mendukung dan bersama-sama mewujudkan visi Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo Subiyanto menuju Indonesia Emas 2045 secara gemilang,” pungkas Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc.

 

/Al

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.