Berita Daerah

Bojonegoro, -Batara.news|| Sejumlah aktivis informasi di Kota Ledre dibuat tercengang dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2024 yang dialokasikan untuk pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) di Rumah Sakit Kecamatan Temayang, Bojonegoro, Jawa Timur.

 

Bagaimana tidak, untuk membeli mesin CT Scan, Digital Xray Carm, dan Digital Xray Ceiling, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Kesehatan harus menggelontorkan uang rakyat sebanyak Rp 55 Milyar Rupiah.

 

Dijelaskan Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro, melalui Imam, Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan, ada tiga bentuk pengadaan alat kesehatan detail di Rumah Sakit Temayang.

 

Ketiganya yaitu, pengadaan mesin CT Scan Merk Neusoft, Type Multi-Slice CT Scanner System (NeuViz 128), dengan pagu anggaran Rp 40 Miliar Rupiah.

 

Kemudian, pengadaan mesin Digital Xray Carm Merk Allengers,Type C ARM HF 59R-S20 WITH PB, dengan pagu anggaran Rp 7 Miliar Rupiah.

 

Dan yang terakhir ialah pengadaan mesin Digital Xray Ceiling Merk Mindray, Type Digital Radiography System – DigiEye 760 Dual Rail with Floating Table and iStitch, dengan pagu anggaran Rp 8 Miliar Rupiah.

 

“CT Scan Merk Neusoft, Type Multi-Slice CT Scanner System (NeuViz 128), Digital Xray Carm Merk Allengers, Type C ARM HF 59R-S20 WITH PB, Digital Xray Ceiling Merk Mindray, Type Digital Radiography System – DigiEye 760 Dual Rail with Floating Table and iStitch.” jelas Imam Kepada Media ini ketika dikonfirmasi ihwal merek dan spesifikasi mesin yang dibeli hingga menghabiskan anggaran rakyat Bojonegoro sebesar Rp 55 Milyar. Kamis, 24 April 2025.

 

Sementara itu, berdasarkan telisik pewarta didalam laman e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat perbandingan harga pembelian yang jumlahnya sangat signifikan.

 

Dimana menurut e-katalog LKPP, mesin CT Scan Merk Neusoft, Type Multi-Slice CT Scanner System (NeuViz 128) dibandrol seharga Rp 13 sampai 14 Miliar Rupiah.

 

Lalu, mesin Digital Xray Carm Merk Allengers,Type C ARM HF 59R-S20 WITH PB, dibandrol seharga Rp 3 sampai 4 Miliar Rupiah.

 

Dan, mesin Digital Xray Ceiling Merk Mindray, Type Digital Radiography System – DigiEye 760 Dual Rail with Floating Table and iStitch, dibandrol seharga Rp 2 sampai 5 Miliar Rupiah.

 

Dengan adanya perbandingan diatas, menurut Koh Aksin, salah satu penggiat informasi yang tergabung dalam Aktivis Kolam Pancing (AKP) Bojonegoro mengatakan, secara logika berfikir terdapat selisih harga yang jumlahnya jauh berbeda.

 

“Ketiga kegiatan itu dianggarkan Dinas Kesehatan sebanyak 55 Milyar rupiah. Namun ketika harga mesin yang dibeli Dinas itu kita bandingkan dengan e-katalog LKPP ternyata terdapat perbandingan harga dengan jumlah yang signifikan, atau kelebihan bayar, dan berpotensi merugikan keuangan Negara.”tandasnya.

 

Reporter:Gion

Semarang Batara.news – Sebagai wujud empati kepada sesama, Dandim 0718/Pati Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos., M.I.P bersama rombongan menjenguk anak Warakawuri di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Selasa, (22/04/2025).

 

Didampingi Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XXXIX Dim Pati Ny. Silvia Jon Young Saragi beserta Para Perwira serta pengurus Persit, Dandim dan rombongan menjenguk Gibran Hanan Pratama (4) yang didiagnosa mengidap leukimia dan kanker kelenjar getah bening.

 

Gibran merupakan anak Almarhum Serka Eka Iriansyah Putra anggota Kodim 0718/Pati yang meninggal dunia tahun 2023 silam karena kecelakaan lalulintas.

 

Setelah ayahnya meninggal dunia, Gibran tinggal bersama ibunya di desa Tambahmulyo RT 04 RW 03, kecamatan Jakenan kabupaten Pati.

 

Saat ini pasien dirawat di RSUP Dr. Kariadi Semarang tengah mendapat penanganan, observasi, serta kemoterapi.

 

Untuk memberikan support moril kepada keluarga, Dandim Pati secara langsung menjenguk kondisi pasien. Bukan itu saja, bahkan seluruh Koramil jajaran Kodim Pati menggalang donasi khusus intern anggota untuk membantu keluarga pasien.

 

Menurut Dandim, ini merupakan wujud kepedulian kepada sesama, apalagi keluarga Warakawuri yang dulunya adalah keluarga anggota Kodim Pati.

 

“Semoga support moril serta partisipasi dari kami dan anggota bisa sedikit membantu dalam pengobatan anak Gibran,” ujar Dandim.

 

Letkol Inf Jon Young Saragi, S.Sos., M.I.P. berharap pasien segera diberikan kesembuhan dari Tuhan Yang Maha Esa. “Kami hanya bisa mendoakan, semoga anak Gibran segera diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan dan sehat kembali seperti sedia kala,” sambung Dandim.

 

Dandim juga berpesan, kepada keluarga, terutama ibu pasien untuk tetap kuat dan tabah menerima cobaan. “Ibu tidak sendiri, kami semua ini adalah keluarga. Harapannya, dengan kehadiran kami bisa menambah moril bagi keluarga,” pungkas Dandim.

 

/Red

Jakarta Batara.news — Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati, Suprihadi, turut mengikuti rangkaian acara Indonesian Prison Product and Art Festival (IPPA Fest) 2025 yang digelar di Lapangan Banteng, Jakarta, pada Senin, (22/04/2025). Acara yang berlangsung selama tiga hari, dari 21 hingga 23 April 2025 ini, menjadi ajang tahunan bergengsi yang menampilkan beragam karya terbaik warga binaan dari seluruh Indonesia.

 

IPPA Fest menghadirkan berbagai kegiatan, mulai dari pameran produk unggulan, pertunjukan seni, hingga bazar makanan hasil karya warga binaan. Lapas Pati turut ambil bagian dalam festival ini melalui booth Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, menampilkan produk nastar buatan warga binaan yang sukses menarik perhatian pengunjung. Cita rasa khas dan kemasan yang menarik menjadi daya tarik tersendiri dari produk ini.

 

Kalapas Pati, Suprihadi, menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya terhadap seluruh karya warga binaan yang tampil di IPPA Fest 2025. “Kegiatan ini sungguh luar biasa. Saya merasa bangga, tidak hanya terhadap produk dari Lapas Pati, tetapi terhadap seluruh hasil karya warga binaan se-Indonesia. Ini bukti bahwa pembinaan di lapas dan rutan telah berjalan dengan baik, menghasilkan kreativitas dan keterampilan yang patut diapresiasi,” ujar Suprihadi.

 

Ia juga menambahkan bahwa Lapas Pati mendukung penuh program pembinaan berbasis keterampilan dan produktivitas yang menjadi fokus dalam festival ini. “IPPA Fest memberikan ruang bagi masyarakat untuk melihat sisi lain dari warga binaan, bahwa mereka memiliki potensi besar yang terus kami kembangkan melalui pembinaan yang berkelanjutan,” tutupnya.

 

Selama dua hari berlangsung, IPPA Fest 2025 disambut antusias oleh masyarakat umum dan menjadi ajang inspiratif yang memperlihatkan semangat perubahan dan kemandirian para warga binaan di seluruh Indonesia.

 

/red

Bojonegoro,-Batara.news|| Forum Sekretaris Desa (Forsekdes) Kabupaten Bojonegoro menggelar acara Halal Bihalal yang dihadiri ratusan Sekretaris Desa se-Bojonegoro. Kegiatan yang berlangsung di Gedung Paripurna DPRD Bojonegoro ini menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi dalam membangun desa yang berkelanjutan.

 

Acara yang bertema “Sinergitas Sekretaris Desa untuk Pembangunan Desa yang Berkelanjutan Dalam Bingkai Kerukunan dan Persatuan, Mewujudkan Bojonegoro yang Bahagia, makmur dan Membanggakan” dihadiri oleh 419 Sekretaris Desa.

 

Kehadiran sejumlah pejabat penting semakin menyemarakkan acara ini. Di antaranya Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur, Sri Wahyuni, Wakil Ketua Komisi D, Sukur Priyanto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Bojonegoro Mahmuddin, Dan tokoh Nahdlatul Ulama Bojonegoro Hanafi.

 

Dalam sambutannya, Ketua Forsekdes Bojonegoro, Setyo Pribowo, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas kehadiran para tamu undangan. Ia menekankan pentingnya peran Sekretaris Desa sebagai ujung tombak pembangunan di tingkat desa.

 

“Halal Bihalal ini diharapkan dapat memperkuat tali silaturahmi dan sinergitas antar Sekretaris Desa, sekaligus membangun komitmen bersama untuk mewujudkan Bojonegoro yang lebih maju dan sejahtera,” terang Mas Bowo sapaan akrab sekertaris Desa Tikusan itu.

 

Halal Bihalal FORSEKDES Bojonegoro 2025 menjadi momentum penting untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi antar Sekretaris Desa dalam membangun desa yang berkelanjutan.

 

Kehadiran para pejabat penting menunjukkan dukungan penuh terhadap peran vital Sekretaris Desa dalam pembangunan daerah. Semoga semangat kebersamaan dan sinergitas ini terus terjaga untuk kemajuan Bojonegoro.

(Al)

Batara.news || Ketua umum relawan Jokowi Plat K Aan Rochayanto, ST secara tegas mendukung Jokowi untuk menempuh jalur hukum.

 

“Sebagai anak bangsa, yang juga sebagai relawan Jokowi tentu sangat menyayangkan fitnah ini terus bergulir, mereka tanpa melihat fakta yang benar, seharusnya cukup mereka lihat saat proses transparan dalam verifikasi saat Jokowi mencalonkan diri sebagai calon Walikota, calon Gubenur, dan calon presiden, tentu ada verifikasi data identitas dan pendidikan tentunya, disitu pasti di cek dong ijazahnya… Buktinya kan lolos dan SAH,” ujarnya.

 

Sebagai relawan Jokowi, Aan Rochayanto menyarankan agar persoalan ini dapat dilihat secara cerdas dan mendalam, bukan ada indikasi politik semata.

 

“Pak Jokowi ini presiden yang juga pemimpin bangsa yang mempunyai torehan jasa dan prestasi untuk bangsa ini,” tegasnya.

 

“Kita berharap agar lebih Substantif dalam melihat persoalan, apa hubungannya Ijazah Jokowi yang benar-benar ada buktinya, dengan persoalan hukum yang mereka arahkan dan tuju ke pak Jokowi,” ungkapnya.

 

Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo atau Jokowi, lulus dari Fakultas Kehutanan pada 1985. Adapun ijazahnya ada pada Jokowi.

 

Wakil Rektor UGM Prof Wening Udasmoro menyampaikan hal itu setelah menerima tiga orang perwakilan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) yang meminta klarifikasi soal keaslian ijazah Jokowi. Ketiganya adalah Roy Suryo, Rismon Hasiholan, dan Tifauziyah. Sementara Amien Rais merupakan salah satu tokoh dalam massa TPUA yang ikut aksi bersama massa emak-emak.

 

Wening menegaskan UGM bukan dalam posisi membela salah satu pihak. Kampus hadir dalam kapasitas menjelaskan jika Jokowi merupakan lulusan UGM tahun 1985 sesuai dengan dokumen yang dimiliki kampus.

 

“Jadi di dalam konteks ini, ini bukan soal membela siapa, tidak. Tapi bahwa kami dalam posisi ini adalah menjelaskan sebagai sebuah lembaga yang memiliki dokumen, ini mahasiswa kami dulu atau tidak, dan lulus atau tidak? Itu sudah kami jelaskan dan Joko Widodo itu lulus pada 5 November 1985, sesuai dengan catatan di dokumen Fakultas Kehutanan,” kata Wening.

 

/*rds

Bojonegoro, Batara.news – Ketua Komisi C, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jawa Timur, Ahmad Supriyanto, serukan himbauan terhadap para pengelola lembaga pendidikan untuk tidak menahan ijazah siswa.

 

Himbauan itu disampaikan Supriyanto, lantaran dirinya mengaku masih mendengar suara sumbang dari masyarakat yang mengadukan terkait persoalan tersebut.

 

“Alasan apapun lembaga pendidikan harus segera memberikan ijazah tersebut sebelum kami merekomendasikan sanksi ke dinas terkait,” ucap politisi partai Golkar kepada pewarta. Kamis, 17 April 2025.

 

Merespon ihwal adanya aduan dari masyarakat terkait persoalan diatas, dengan tegas ia menyampaikan ultimatum kepada para pengelola lembaga pendidikan di Bojonegoro untuk segera mengembalikan ijazah siswa atau siswi yang masih ditahan oleh pihak sekolah sebelum tanggal 25 April 2025.

 

“Komisi C akan segera melakukan inspeksi mendadak, tidak perduli itu sekolah favorit maupun sekolahan yang tidak favorit. Dengan alasan apapun tidak ada pungutan biaya dalam pengambilan ijazah tersebut.” tegasnya.

 

Diera transparansi seperti saat ini, lanjutnya, sudah tidak jamannya lagi ada lembaga pendidikan yang masih melakukan penahanan ijazah hanya karena persoalan administrasi keuangan.

 

“Baik dari SD, SMP, SMK dari Negeri maupun Swasta, dari MTS maupun MAN, Ijazah tidak boleh ditahan sebelum tanggal 25 April bulan ini harus sudah terdistribusikan, jikalau masih ada yang ditahan Komisi C akan sidak dan merekomendasikan lembaga tersebut ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) untuk disanksi.” pungkas.

Bojonegoro,-Batara.news|| Kegiatan Halal bihalal yang di gelar di pendopo Kecamatan Sugihwaras menjadi sorotan publik.

 

Acara Halal Bihalal yang di Gelar Forpimcam dan kades yang dikabarkan berlangsung saat berkumandang adzan dzuhur tidak berhenti rehat, Namun Camat Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, memberikan klarifikasi terkait kejadian tersebut.Rabu(16/04/2025)

 

Menurut Camat Sugihwaras Supranata, awalnya acara memang berlangsung sampai terdengar adzan dzuhur, karena diawal di pendopo tidak langsung terdengar namun setelah mendengar adzan dzuhur berkumandang,

Ia memerintahkan panitia untuk rehat sejenak dan kemudian melanjutkan acara setelah adzan selesai berkumandang.

 

“Siap, mungkin ya mas di awal-awal, karena di pendopo tidak dengar, setelah dengar saya perintahkan rehat sebentar langsung rehat mas, dilanjut setelah adzan selesai. Matur suwun informasinya,” ujar Camat Sugihwaras.

 

Dengan klarifikasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami situasi yang sebenarnya terjadi selama acara Halal Bihalal tersebut. Camat Sugihwaras pun juga memohon maaf kepada masyarakat yang terganggu dan berharap agar masyarakat dapat memahaminya.

 

/Ali

Bojonegoro, Batara.news || Pertamina Bojonegoro Alami kendala saat jalankan kegiatan Explorasi Sumur PX A 01 Ds. Sukorejo Kec. Malo Kab. Bojonegoro, Puluhan Warga sengaja menghadang kegiatan kerja Pertamina saat lakukan Explorasi tersebut.

 

Kegiatan pemadatan dan pelebaran di lokasi sumur PX A 01 seluruhnya sudah 100% selesai dan tinggal finishing, namun tergendala dengan adanya aksi puluhan warga yang sengaja menghentikan saat Pertamina hendak melakukan Explorasi pada tanggal 15/4/2025 sekitar pukul 12:27 malam hari.

 

Menurut keterangan Korlap Pertamina Bojonegoro yang enggan disebut namanya menyanyangkan adanya kejadian tersebut yang di lakukan oleh beberapa warga desa tersebut, secara evaluasi kerja Pertamina mengambil jalur lintas Jalan DPU tidak melintas akses jalan milik desa,

“Kami berharap warga bisa baik-baik mengutarakan apa yang menjadi keluhan, sehingga kami dari Pihak Pertamina dapat mempertimbangkan dan bisamemberikan jalan solusi yang baik kepada warga sekitar”, Ucapnya.

 

Jika mengacu dalam sistem kelola kerja adanya hal seperti ini dapat menimbulkan kerugian Negara, yang seharusnya pekerjaan ini berjalan lancar dan dapat memberikan pendapatan Negara kini harus terhenti dan terjadi sementara, imbuhnya.

 

Disisi lain maksud dan tujuan warga dalam melakukan aksi tersebut belum di ketahui secara pasti, dari awak media belum sempat terkonfirmasi oleh pihak Pemdes setempat atau warga sekitar yang dapat menjadi sumber informasi secara pasti.

 

Hal tersebut tidak sejalan dengan harapan pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. apalagi saat ini produksi yang dihasilkan semakin menurun, sehingga presiden RI Bpk Prabowo Subianto setelah dilantik, di awal Tahun 2025 telah membentuk Satgas hilirisasi ketahanan energi yag melibatkan semua bidang dari aspek Energi, Keuangan, ekonomi dan kementerian lingkungan termasuk APH dari kepolisian RI sebagai anggota dalam satuan tugas tersebut.

 

tentu saja hal tersebut dimaksudkan untuk mendukung percepatan proses produksi dengan melakukan upaya-upaya intervensi potensi gangguan di lapangan dalam rangka peningkatan ketahanan energi yang dibutuhkan oleh hajat hidup orang banyak.

 

Harapannya hal ini dapat segera mendapatkan solusi yang baik warga juga dapat mendukung apa yang menjadi kebutuhan kelola Negara, Bersama-sama dan bahu-membahu membangun Negeri.

 

/*Redaksi

Bojonegoro,-Batara.news|| Sebuah video yang diunggah pada medsos Facebook oleh konsumen, yakni akun Gondrong Ogm Anarchu, menghebohkan jagad maya. Dalam video tersebut, Gondrong mengaku saat membeli 10 liter Pertalite di SPBU 54.621.13 Jalan Veteran, Bojonegoro, ia hanya mendapatkan 9 liter.

 

Menanggapi hal itu, Bambang selaku Mandor SPBU 54.621.13, membantah tuduhan tersebut. Menurutnya, ketika ia mencoba mengklarifikasi dengan pengunggah video, tidak ada jawaban yang diberikan.Selasa(15/04/2024)

 

Padahal beberapa saat sebelum muncul unggahan vidio tersebut paginya jam 9 setelah di lakukan terra ulang badan meteorologi hasilnya aman

 

“Semua itu tidak benar karena pengunggah video tersebut saya klarifikasi tidak bisa dan video itu jelas hoax mas,” ujar Bambang saat ditemui pewarta, Selasa 15 April 2025.

 

Lebih lanjut, Bambang juga memastikan bahwa SPBU 54.621.13 akan memberikan pelayanan yang baik dan jujur kepada konsumen.

 

“Masyarakat jangan mudah percaya pada informasi yang tidak jelas sumbernya,” imbuhnya.

 

Kasus ini menunjukkan pentingnya klarifikasi dan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya ke publik. Dengan demikian, dapat dihindari penyebaran informasi yang tidak akurat dan merugikan pihak lain.

/Ali

Bojonegoro,-Batara.news|| Eko Wahyudi Anggota DPR-RI Dapil 9 Bojonegoro-Tuban,Komisi 4,bergerak cepat menanggapi ihwal harga gabah di Bojonegoro yang tidak sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Bersama tim, Eko Wahyudi melakukan monitoring aspirasi terkait pertanian untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut.

 

Eko Wahyudi menemukan bahwa harga gabah yang turun merosot drastis disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kekurangan gudang transit gabah dan beras serta alat pemotong gabah (Combi Harvester). Hal ini menyebabkan Bulog kesulitan menyerap gabah petani secara maksimal.

 

“Kita lihat fakta dan progresnya di lapangan. Meskipun Bulog telah melakukan serapan sekitar 14 juta ton, namun masih ada beberapa titik yang tidak terserap dengan baik,” ungkap Eko Wahyudi, Senin 14 April 2025.

 

Meskipun kuota Bulog sudah terpenuhi, Eko Wahyudi mendorong agar Bulog Bojonegoro tetap menyerap gabah petani di sisa 20 hari ke depan. Pasalnya, masih ada sekitar 200 ribu ton gabah dari panen kedua yang perlu diserap.

 

“Kita mendorong Bulog untuk menyerap kembali meskipun sudah terserap dan terpenuhi kuotanya,” tegas Eko Wahyudi.

 

Eko Wahyudi juga menekankan pentingnya meningkatkan instrumen pengawasan untuk memastikan harga gabah sesuai dengan HPP. Menurutnya, instrumen ini bukan hanya milik Bulog saja, tapi juga bisa melibatkan APH, TNI, dan Polisi.

 

“Instrumen itu bukan hanya Bulog saja, tapi juga bisa pemerintah, APH, TNI, Polisi. Kita perlu meningkatkan pengawasan untuk melindungi petani,” jelas Eko Wahyudi .

 

(Al)