Berita Daerah

Semarang, Batara.News – Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan pembinaan dan pelaporan program kerja Pokdarkamtibmas se-Jateng pada Rabu (10/9/2025) di Hotel Plaza Semarang. Kegiatan ini menjadi tindak lanjut dari UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Ormas, serta Rencana Kerja Ditbinmas 2025.

 

Dalam kesempatan ini, para pengurus Pokdarkamtibmas menyampaikan laporan capaian masa bakti 2020–2025 sekaligus menerima arahan guna meningkatkan sinergi dengan kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

 

Ketua Pokdarkamtibmas Kabupaten Rembang, Rachmad Hidayat, S.Sos., SH., menilai kegiatan ini penting sebagai evaluasi sekaligus penyelarasan program. “Kami fokus pada penyuluhan kamtibmas, kesadaran hukum, serta pencegahan tindak kejahatan. Harapannya, anggota semakin solid dan keberadaan Pokdarkamtibmas benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Rachmad menekankan pentingnya peran anggota Pokdarkamtibmas dalam menjaga kamtibmas di wilayah masing-masing. Ia berharap seluruh anggota tetap menjalin koordinasi aktif dengan RT/RW, Babinsa, dan Bhabinkamtibmas, sehingga upaya menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif dapat berjalan optimal.

 

Selain itu, ia juga mengajak warga Rembang untuk tidak ragu berkomunikasi dengan Pokdarkamtibmas ketika menghadapi permasalahan di lingkungannya. “Sinergi masyarakat dengan aparat dan Pokdarkamtibmas akan semakin memperkuat pertahanan sosial di tingkat bawah,” tambahnya.

 

Ditbinmas Polda Jateng berharap melalui pembinaan ini, jaringan antar Pokdarkamtibmas semakin solid sehingga stabilitas keamanan di Jawa Tengah dapat terus terjaga dengan baik.

 

/Mul

Bojonegoro, Batara.news —

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tengah diterpa kontroversi setelah mewajibkan sekolah menyetorkan sisa penerimaan sewa kantin ke kas daerah. Kebijakan ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah kantin sekolah seharusnya menjadi sarana pendidikan atau justru ladang pungutan bagi pemerintah daerah.Rabu(10/09/2025)

 

Kebijakan tersebut diberlakukan pada 12 SMP Negeri di Bojonegoro dengan total setoran mencapai Rp78,22 juta. Publik menilai langkah ini menimbulkan kerancuan dalam posisi kantin sekolah, yang sejatinya bagian dari fasilitas pendidikan.

 

Tarif sewa yang dipatok juga menjadi sorotan. Pemerintah menetapkan biaya Rp1.000 per meter persegi per hari. Jika dihitung, pengelola kantin bisa terbebani hingga Rp5 juta per titik setiap tahunnya. Angka ini dinilai memberatkan, terutama bagi kantin yang berfungsi mendukung kebutuhan siswa dan guru.

 

Paradoks muncul ketika kebijakan tersebut dibandingkan dengan regulasi rumah kos. Dalam Perda terbaru, rumah kos dengan potensi omzet jauh lebih besar tidak diatur secara detail mengenai tarif retribusinya. Sementara itu, kantin sekolah justru diikat dengan aturan rinci.

 

Situasi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah pemerintah daerah lebih mudah mengatur ruang pendidikan ketimbang menertibkan bisnis kos-kosan? Ataukah ada kepentingan tertentu di balik hilangnya klausul rumah kos dalam regulasi terbaru?

 

Publik berhak menuntut kejelasan. Pemerintah daerah perlu menjawab apakah kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan pendidikan, atau justru semata menjadi instrumen penambah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

/Al

BOJONEGORO,-Batara.news||

Kritik pedas dilontarkan Anggota DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, terkait kegagalan total pemerintah daerah dalam merealisasikan ganti rugi lahan pelebaran Jalan Pemuda di Kelurahan Ngrowo. Ia menilai pemerintah daerah telah melakukan kebohongan publik dengan menganggarkan lebih dari Rp6 miliar untuk ganti rugi lahan pada tahun 2023, namun kenyataannya warga Ngrowo tidak menerima ganti rugi apa pun.Selasa(9/09/2025)

 

“Tahun 2023 sudah dianggarkan Rp6 miliar lebih untuk ganti rugi pelebaran Jalan Pemuda Timur, tapi mengapa warga Ngrowo tidak menerima ganti rugi? Apakah pemerintah daerah tidak tahu bahwa warga Ngrowo telah dirugikan selama puluhan tahun?” kata Sukur dengan nada keras.

 

Sukur juga mempertanyakan keputusan pemerintah daerah yang tidak konsisten dalam merealisasikan anggaran ganti rugi lahan.

 

“Mojokampung dapat ganti rugi, tapi Ngrowo tidak? Ini bukan sekadar kejanggalan, tapi juga kebohongan publik yang nyata,” tegasnya.

 

Ia menambahkan bahwa keputusan pemerintah daerah ini telah melukai rasa keadilan warga Ngrowo dan membuat mereka merasa dianaktirikan. “Warga berhak curiga dan menuntut haknya. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas kegagalan ini,” pungkasnya.

 

Pernyataan Sukur itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Bojonegoro, Selasa (9/9/2025). Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Mitroatin, bersama anggota Komisi D lainnya, yakni Anis Mustofa, Sudjono, Hendrik, Wahid Absori, dan Amin Tohari. Hadir pula Camat Kota Muklisin, Lurah Ngrowo, perwakilan BPN, Dinas Cipta Karya, serta warga terdampak.

 

Sebagai tindak lanjut, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi D DPRD Bojonegoro yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Mitroatin, telah menyepakati untuk melakukan pengecekan langsung ke Kelurahan Ngrowo pada 12 September 2025 guna menindaklanjuti permasalahan ini dan memberikan kepastian bagi warga terdampak.

 

/Al

PATI, Batara.news – Sidang perkara sengketa tanah dengan nomor 45/Pdt.G/2025/PN Pti kembali digelar di ruang Tirta, Pengadilan Negeri (PN) Pati Kelas IA, dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat.

 

Kasus ini menyeret Sumargiyanto, warga Desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo, yang sejak 2016 kehilangan rumah dan bengkel usahanya setelah bangunan tersebut dirobohkan oleh saudara kandungnya sendiri, Sumarni. Akibatnya, ia bersama keluarga harus menumpang hidup di Desa Cengkalsewu tepatnya di rumah mertuanya.

 

Kuasa hukum penggugat, Hery Hartono dari LBH Keadilan Joglosemar, menegaskan bahwa kliennya berhak atas bagian tanah tersebut. Ia mengungkapkan, Sumargiyanto turut memberikan uang saat pembelian lahan dan sudah disepakati mendapat jatah tanah di bagian depan seluas 200 meter persegi.

 

“Klien saya sudah memberikan Rp 2 juta ketika pembelian tahun 1997. Hak itu seharusnya dihormati, tapi justru digugat,” kata Hery usai persidangan.

 

Hery menambahkan, penggugat kini hanya menuntut agar hak yang pernah disepakati dapat dikembalikan, mengingat kondisi hidup Sumargiyanto yang terlunta-lunta dan sakit-sakitan.

 

Sementara itu, akademisi Universitas Kristen Satya Wacana, Dr. Jeferson Kameo, SH, LL.M yang dihadirkan sebagai ahli, memaparkan bahwa objek sengketa sebenarnya telah tercantum dalam amar putusan tahun 2016. Namun, dalam putusan bernomor 82 tersebut tidak dijelaskan secara spesifik objek yang dimaksud.

 

Menurutnya, dalam eksaminasi bahkan terjadi ke lompatan penjelasan pada kelas 3, padahal kategori itu terdiri dari beberapa persil, yakni 3, 4, dan 5.

 

“Kami mintanya sederhana saja, hak klien kami dikembalikan. Itu saja,” pungkas Hery.

 

/red

Bojonegoro, Batara.news || Untuk meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan, sejarah, serta menumbuhkan semangat nasionalisme, disiplin dan cinta tanah air dalam rangka membentuk generasi penerus bangsa yang berintegritas dan berjiwa nasionalisme, Bati Tuud Koramil 05/Dander Kodim 0813 Bojonegoro, Pelda Aris Setyo Norminto, memberikan materi Wawasan Kebangsaan (Wasbang) kepada 147 mahasiswa baru STIKes Rajekwesi Bojonegoro.

 

Dalam pemaparannya pada kegiatan yang dilangsungkan di Aula Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Rajekwesi Bojonegoro, Selasa (9/9/2025),

 

Pelda Aris Setyo Norminto, menekankan pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda sebagai modal dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bahwa pemuda harus mengetahui sejarah, budaya, serta nilai-nilai persatuan dan kesatuan untuk menjaga keutuhan bangsa.

 

“Sebagai generasi muda penerus wajib mengetahui sejarah, budaya, nilai dan cita-cita bangsa, serta pentingnya untuk tetap menjaga, merawat persatuan dan kesatuan demi tercapainya tujuan nasional,” kata Bati Tuud Koramil 0813-05/Dander.

 

Generasi yang memahami sejarah, menurut dia, akan memiliki jiwa nasionalisme yang lebih kuat dibandingkan dengan mereka yang abai terhadap sejarah bangsanya. “Perlu diingat, kehancuran sebuah negara seringkali berawal dari adanya pengkhianatan dari dalam, yang disusupkan oleh bangsa lain,” kata Pelda Aris Sertyo Norminto.

 

Pada kesempatan itu, Bati Tuud Koramil 05/Dander Kodim 0813 Bojonegoro, Pelda Aris Setyo Norminto, juga memaparkan tentang pengetahuan perang masa kini yang terjadi dibelahan dunia, karena di dunia hanya ada dua macam pilihan hidup yakni damai dan perang.

 

Disampaikan bahwa dengan adanya tuntutan kepentingan kelompok, telah menciptakan perang-perang jenis baru diantaranya perang asimetris, perang hibrida dan perang proxy. Sehingga, kemungkinan terjadinya perang konvensional antar dua negara dewasa ini semakin kecil.

 

Perang Proxy atau Proxy War merupakan perang antara dua pihak yang tidak saling berhadap-hadapan langsung dengan kekuatan militer, namun melalui pihak ketiga yakni melalui ideologi, politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan.

 

“Perang Proxy atau Proxy War ini tidak dapat dikenali secara jelas siapa kawan dan siapa musuh, sasarannya adalah menghancurkan ketahanan ekonomi, pertahanan dan keamanan, budaya, ideologi, lingkungan, politik dan karakter bangsa,” ungkapnya.

 

Dia berharap para mahasiswa mempunyai pemahaman dan berwawasan kebangsaan yang luas, karena para mahasiswa adalah calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia yang akan membuat jalan, serta menjadi generasi bangsa menuju negara yang maju dan besar yang diharapkan bersama.

 

“Mahasiswa adalah tulang punggung bangsa agar senantiasa menyadari bermacam tantangan dan ancaman bangsa, untuk kemudian bersatu padu dan bersinergi menjaga keselamatan bangsa dan negara. Kegiatan yang bisa dilakukan oleh mahasiswa untuk menangkal proxy war diantaranya dengan selalu mengidentifikasi dan mengenali masalah, ahli dalam bidang disiplin ilmu masing-masing, melakukan gerakan pemuda berbasis wirausaha, dan mengadakan komunitas belajar serta merintis program pembangunan karakter,” pungkas Peltu Aris Setyo Norminto.

 

/Al

Bojonegoro,–Batara.news||

MA Al Abror Sukosewu menunjukkan eksistensi dan kualitas siswa-siswinya dalam ajang Olimpiade Madrasah Indonesia (OMI) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama tingkat Kabupaten Bojonegoro. Siswa-siswi MA Al Abror Sukosewu mengikuti ujian OMI di MTs Pondok Pesantren Abu Dharrin, Desa Ngumpak Dalem, Kecamatan Dander, Bojonegoro.

 

Beberapa siswa-siswi MA Al Abror Sukosewu yang mengikuti OMI adalah:

– Sayidina Fatir Zinda (Geografi)

– Zila Saprilia (Matematika)

– Nurul Hasanah (Ekonomi)

– Novia Natasya (Kimia)

 

Mereka didampingi oleh guru-guru pendamping yang berkompeten di bidangnya.

Yakni,

Ibu Rina Dwi Wijayanti S.Pd Mapel kimia

Ibu Nour Hanifah S.Pd Mapel Ekonomi

Ibu Mugi Susanti S.Pd Mapel Matematika

Ibu Siti Ika Susanti S.Pd Mapel Geografi

 

MA Al Abror Sukosewu memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu dan kualitas karakter siswa melalui berbagai upaya, termasuk mengikuti kompetisi dan meningkatkan kualitas pendidikan.

 

Berdasarkan Sekolah ini memiliki akreditasi B dengan nilai 86 dari BAN-S/M dan menggunakan kurikulum yang dirancang untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengembangkan potensi siswa.

 

Muhibbin Aziz Rohmatulloh SE, Kepala Madrasah Al Abror Sukosewu, mengatakan bahwa mengikuti ajang uji kompetensi seperti OMI sangat bermanfaat untuk mengukur kemampuan berpikir dan meningkatkan semangat belajar siswa-siswi. “Mengikuti ajang uji kompetensi seperti OMI sangat bermanfaat untuk mengukur kemampuan berpikir dan meningkatkan semangat belajar siswa-siswi,”terangnya.

 

Ia juga berpesan supaya anak anak lebih semangat dan tekun lagi.

,”Pesan kami agar siswa-siswi lebih bersemangat belajar untuk meraih prestasi,” Tutur Muhibbin.

 

Dengan demikian, MA Al Abror Sukosewu menunjukkan eksistensi dan kualitas siswa-siswinya dalam ajang OMI dan berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.

 

Penulis:Mas Al.

Batara.news Surakarta-Lanud Smo. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Adi Soemarmo Kolonel Pnb Henri Ahmad Badawi, S.M., M.Han memimpin apel luar biasa yang di ikuti oleh seluruh personel baik militer dan PNS serta seluruh siswa di lapangan dirgantara. Senin (8/9/2025).

 

Dalam kesempatan ini Komandan Lanud Adi Soemarmo menyampaikan beberapa poin untuk di jadikan sebagai acuan, sebagai panduan pelaksanaan kegiatan di Lanud Adi Soemarmo secara umum. Yang nantinya bisa dipedomani oleh seluruh perwira dan anggota dalam melakukan kegiatan kedinasan.

 

Pertama, Lanud Adi Soemarmo sebagai pangkalan yang menyelenggarakan pendidikan. Baik itu, pendidikan pembentukan, pendidikan pertama tamtama, bintara, kemudian juga pendidikan perwira.

 

Selain itu Lanud Adi Soemarmo juga sebagai pangkalan yang bertugas mendukung kegiatan operasi penerbangan, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan protokoler. serta memberikan bantuan kepada satuan samping, baik itu TNI Polri maupun juga pemerintah daerah.

 

“Cukup kompleks tugas kita di sini, sehingga dituntut kemampuan personil yang tanggap dengan didukung juga oleh sarana prasarana yang memandai, ” ujar Danlanud Smo.

 

Lebih lanjut disampaikan bahwa personil merupakan satu kekuatan yang harus terpenuhi untuk memujudkan organisasi yang bagus, agar dapat melaksanakan tugas dengan sebaik -baiknya, personil harus memiliki potensi dan skill serta attitude yang baik.

 

Selain itu untuk para pelatih, tentunya sudah mempunyai SOP yang sudah ditetapkan untuk melaksanakan pendidikan dan pembentukan untuk merubah personel dari sipil ke militer, dengan melaksanakan pelatihan yang baik dan benar, sesuai dengan buku petunjuk yang ada. atitude adalah karakter penting yang harus dimiliki oleh TNI. Utamanya dimiliki oleh para perwira maupun para prajurit yang nantinya akan dilantik usai melaksnakan pendidikan di Lanud Adi Soemarmo ini.

 

Kedua, Danlanud Adi Soemarmo mengintruksikan bahwa setiap pergerakan ataupun rencana kegiatan harus diliakukan secara rinci dan baik seperti kegiatan, pembukaan pendidikan, penutupan pendidikan, latihan berganda, terutama latihan yang mengandung risiko -risiko tinggi. “Harus dilaksanakan perencanaan yang baik dan benar, tidak asal -asalan ataupun mendadak. Ini saya tekankan kembali karena jangan sampai kegiatan itu hanya bersifat rutinitas”, Tegas Danlanud Smo.

 

Ketiga, didalam melaksanakan kegiatan harus bekerjasama dan sesuai perintah berdasarkan dengan ketentuan yang ada, dimana semua personel memiliki peran penting didalam melaksanakan tugas.

 

Diakhir penekanannya Danlanud Adi Soemarmo menyampaikan bahwa, para siswa sudah melalui seleksi yang ketat dan usaha yang cukup panjang, sehingga saya mengharapkan semua tidak ada yang gagal.

 

“Tahap seleksi cukup melelahkan, sekarang kalian di sini dilatih untuk menjadi perwira, bintara, prajurit TNI AU, untuk itu jadilah kebanggaan keluarga, dan kalian harus bangga menjadi bagian dari TNI Angkatan Udara saat ini, ” Tutup Danlanud Adi Soemarmo.

 

(Pen Lanud Smo).

Bojonegoro,–Batara.news|| Sembilan orang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bojonegoro menggelar aksi di depan pagar kantor DPRD Kabupaten Bojonegoro pada Kamis (4/9/2025). Sesi kedua dalam satu hari setelah PMII kini Aksi HMI ini merupakan tindak lanjut dari Pernyataan Bersama yang ditandatangani pada Selasa, 2 September 2025, antara HMI Cabang Bojonegoro, Bupati Bojonegoro, dan DPRD Bojonegoro.

 

Dalam pernyataan itu, disepakati tiga poin utama, yakni:

1.Mendorong DPR RI meninjau ulang gaji dan tunjangan pejabat.

2.Mendesak evaluasi terhadap Kapolri atas dugaan tindakan represif aparat.

3.Mengawal penegakan hukum perjudian online agar berjalan transparan dan adil.

 

Dengan membawa pengeras suara, massa aksi secara bergantian berorasi menyuarakan tuntutannya. Mereka menekankan pentingnya DPRD Bojonegoro segera menindaklanjuti dan meng implementasikan kesepakatan yang telah dibuat bersama.

 

Menanggapi aksi tersebut, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar bersama Wakil Ketua Mitro’atin dan Sahudi, serta beberapa anggota DPRD lainnya, menemui massa di depan pagar gedung dewan. Dalam dialog singkat, perwakilan HMI menyampaikan kritik keras sekaligus menuntut agar DPRD bersikap tegas dan menyampaikan aspirasi mereka ke tingkat pusat.

 

,”Apa yang kalian lakukan sehingga tidak mengetahui tuntutan kami yang telah tersebar luas di media sosial. Kami menuntut agar DPRD segera bersikap tegas atas tiga poin kesepakatan itu. Perjuangan ini bukan hanya untuk organisasi, melainkan suara rakyat,” ujar salah satu orator aksi.

 

Menjawab hal itu, Ketua DPRD Bojonegoro Abdullah Umar menyatakan siap menyampaikan tuntutan mahasiswa ke DPR RI.

,”Karena tuntutan adik-adik mahasiswa bukan ranah kami, maka akan kami teruskan ke DPR RI,” terang Umar.

 

Usai dialog, massa HMI bersama pimpinan DPRD menggelar doa bersama dan melaksanakan sholat gaib untuk almarhum Affan Kurniawan, seorang driver ojek online yang meninggal dunia dalam aksi demonstrasi di Jakarta. Sholat gaib tersebut berlangsung di masjid area gedung dewan dan dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD Bojonegoro.

 

Aksi HMI Bojonegoro berakhir dengan tertib dan teratur setelah tuntutan mereka diterima oleh pimpinan DPRD Bojonegoro. Massa membubarkan diri dengan penuh kesadaran dan harapan bahwa tuntutan mereka akan segera dipenuhi.

 

(Al)

Bojonegoro,–batara.news|| di Bawah terik matahari Suasana di sekitar gedung DPRD Bojonegoro pada Kamis (4/9/2025) siang mendadak riuh.Puluhan mahasiswa Demonstran yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi menuntut reformasi lembaga negara dan kebijakan publik yang lebih berpihak kepada pro rakyat.

 

Aksi dimulai sekitar pukul 11.30 WIB dengan long march dari sekretariat PC PMII di Jalan Pondok Pinang menuju gedung DPRD. Massa membawa bendera organisasi, spanduk, serta poster berisi tuntutan. Sesampainya di lokasi, mereka bergantian berorasi, menyanyikan Indonesia Raya, membacakan sumpah mahasiswa, hingga menampilkan puisi perjuangan dan teatrikal.

 

Kemudian

Sebagai simbol perlawanan sekaligus peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, massa juga melantunkan sholawat dan melakukan tabur bunga.

 

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti berbagai persoalan bangsa, mulai dari kenaikan pajak dan tunjangan DPR, lambannya pengesahan UU Perampasan Aset, hingga tindakan represif aparat terhadap masyarakat kecil, termasuk pengemudi ojek online.

 

,”Aparat seharusnya melindungi rakyat, bukan menindas. Reformasi lembaga negara harus segera dilakukan demi keadilan sosial..!!,” seru salah satu orator dengan micro phonenya.

 

PMII Bojonegoro juga mendesak DPRD agar lebih progresif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyuarakan aspirasi rakyat hingga ke tingkat nasional, khususnya kepada Presiden Prabowo Subianto.

 

Tujuh tuntutan utama yang dikumandangkan meliputi:

1.Reformasi DPR untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas lembaga legislatif.

2.Reformasi partai politik untuk meningkatkan kualitas dan integritas partai.

3.Reformasi pajak

yang lebih adil dengan redistribusi transparan dan berkeadilan.

4.Pengesahan UU Perampasan Aset untuk meningkatkan keadilan dan mengurangi tindak pidana korupsi.

5.Reformasi Polri untuk meningkatkan kinerja dan profesionalisme aparat kepolisian.

6.Kembalikan TNI ke barak dan tidak terlibat dalam kegiatan politik.

7.Bebaskan massa aksi yang masih ditahan oleh aparat kepolisian.

 

Aksi tersebut mendapat respon langsung dari pimpinan DPRD Bojonegoro.

 

Ketua DPRD Abdullah Umar bersama sejumlah anggota dewan lainnya, di antaranya Hj. Mitro’atin,

Drs. Ec. Anis Musthafa, Natasha Devianti, Sigit Kushariyanto, Ahmad Supriyanto, Lasuri, Sudiyono, Sahudi, dan Sally Artasasmi menemui massa.

 

,”Kami akan meningkatkan lagi kinerja kami,” ujar Abdullah Umar. Ia pun menandatangani dokumen tuntutan mahasiswa dan berjanji segera mengirimkannya ke DPR RI.

 

,”Setelah kita tandatangani, hari ini juga akan kita kirim ke DPR RI,” tegas politisi PKB itu.

 

Dokumen tuntutan kemudian diserahkan langsung oleh perwakilan mahasiswa kepada pimpinan DPRD. Aksi berlangsung penuh semangat dengan pengawalan ketat aparat keamanan, dan sekitar pukul 13.30 WIB massa membubarkan diri secara tertib dan damai.

 

(Al)

Rembang, Batara.News– Gelombang demonstrasi mulai merebak di berbagai daerah Indonesia. Aksi ini muncul karena keresahan masyarakat yang merasa tidak dihargai oleh sejumlah pejabat. Bahkan, unjuk rasa terjadi hampir di berbagai provinsi dan kabupaten.

 

Namun, kondisi di Kabupaten Rembang hingga saat ini masih terpantau aman. Menyikapi situasi nasional tersebut, CBP Law Office melalui Advokat Bagas Pamenang, SH., MH, mengajak seluruh masyarakat Rembang untuk tetap menjaga kondusifitas dan tidak mudah terprovokasi isu-isu yang bisa menimbulkan perpecahan.

 

 

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap cinta damai dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas. Rembang adalah rumah kita bersama, maka sudah sepatutnya kita menjaga kedamaian di tanah kelahiran kita ini,” ujar Bagas Pamenang dalam keterangannya. Rabu (3/9/25).

 

Bagas menegaskan, kebebasan berpendapat adalah hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang, namun harus disampaikan dengan cara yang bijak dan tidak menimbulkan kericuhan.

 

“Kalau ada aspirasi, mari kita sampaikan melalui jalur yang tepat. Jangan sampai langkah yang seharusnya memperjuangkan hak justru merugikan masyarakat sendiri,” tambahnya