Berita Daerah

‎Rembang, Batara.News-Ketua Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Pokdarkamtibmas) Kabupaten Rembang, Rachmad Hidayat, turut memberikan ucapan selamat dalam rangka peringatan Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke-284, mingguu (27/7/25).

‎

‎Dalam keterangannya, Rachmad Hidayat menyampaikan rasa bangga atas sejarah panjang dan kemajuan yang telah dicapai oleh Kabupaten Rembang. Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan keamanan sebagai fondasi dalam membangun daerah yang lebih baik.

‎

‎”Atas nama pribadi dan keluarga besar Pokdarkamtibmas Kabupaten Rembang, saya mengucapkan selamat Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke-284. Semoga Rembang semakin jaya, aman, dan masyarakatnya sejahtera,” ujar Rachmad.

‎

‎Ia menambahkan, momentum hari jadi ini merupakan saat yang tepat untuk merefleksikan perjuangan para pendahulu serta memperkuat sinergi antara masyarakat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah demi terciptanya suasana kondusif di wilayah Rembang.

‎

‎”Pokdarkamtibmas berkomitmen terus menjadi mitra strategis Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Kami siap bersinergi demi Rembang yang damai dan harmonis,” tegasnya.

/Mul

‎

BOJONEGORO, Batara.news – Untuk mendukung kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke- 125, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil) menggelar Sosialisasi Administrasi Kependudukan di Balai Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, Jum’at (25/7/2025).

Turut hadir dalam kegiatan ini Danramil 0813-24/Temayang Kapten Cku Parjan, Camat Temayang Moch. Basuki, Kepala Desa Soko Moch. Johan Haryoko, Babinsa Desa Soko Serda Yoeda Prabowo, anggota Satgas TMMD ke- 125 Kodim 0813 Bojonegoro, serta 150 warga masyarakat Desa Soko.

Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Bojonegoro, Adi Santoso, menerangkan, tujuan sosialisasi administrasi kependudukan adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan tertib, serta memberikan pemahaman mengenai prosedur dan manfaat dari administrasi kependudukan.

“Selain itu, sosialisasi ini juga bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik dan hak-hak administratif mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut disampaikan bahwa sosialisasi ini dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, dan dokumen lainnya.

“Kegiatan ini untuk memberikan informasi mengenai prosedur pengurusan dokumen kependudukan, hak dan kewajiban warga negara, serta manfaat dari administrasi kependudukan yang tertib, serta memungkinkan masyarakat untuk lebih mudah mengakses berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial,” kata Adi Santoso.

Ditempat yang sama, Danramil 0813-24/Temayang, Kapten Cku Parjan, mengatakan, sosialisasi atau penyuluhan tentang administrasi kependudukan tersebut sangat diperlukan masyarakat, karena masih banyaknya masyarakat yang belum paham saat akan melakukan kepengurusan administrasi kependudukan seperti KK, KTP, Akta Kelahiran dan lainnya.

“Sehingga, adanya kerjasama dan sinergitas dalam rangkaian mendukung pelaksanaan kegiatan program TMMD di Desa Soko ini kami jajaran TNI Kodim 0813 Bojonegoro bersama Pemkab Bojonegoro dapat membantu masyarakat, untuk mendapatkan kemudahan kepengurusan administrasi kependudukan,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Desa Soko mengucapkan terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro melalui Dispendukcapil dan jajaran TNI Kodim 0813 Bojonegoro yang telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi tentang administrasi pelayanan kependudukan, sehingga masyarakat khususnya warga Desa Soko lebih memahami pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah.

“Alhamdulillah, terima kasih dengan hadirnya Pemkab Bojonegoro melalui sosialisasi oleh Dispendukcapil dalam mendukung kegiatan program TMMD ke- 125 tahun 2025, sehingga kami masyarakat Desa Soko semakin paham dan peduli terhadap administrasi kependudukan,” pungkas Moch. Johan Haryoko.

Rembang, Batara.News-Aktivitas Galian C jenis tanah uruk diduga ilegal bebas beroperasi di wilayah hukum Polres Rembang tepatnya didesa meteseh, Kecamatan Kaliori, kabupaten Rembang, Jawa tengah. kamis (24/07/2025).

Seperti tidak ada efek jera, dengan kegiatan terang-terangan melakukan aktivitas penambangan galian C jenis tanah uruk. Sangat disayangkan, belum ada tindak tegas oleh Aparat Penegak Hukum (APH) setempat.

Seharusnya, sebagai warga Negara Republik Indonesia seharusnya taat dengan aturan dan Undang-undang yang berlaku di NKRI. Setiap para pengusaha haruslah didahului dengan pengurusan Izin. Namun, kenyataannya para pelaku pengusaha tersebut merajalela beraktivitas dengan tambang jenis tanah uruk yang berdampak merusak lingkungan.

Pantauan awak media di lokasi, terlihat dengan jelas dan terang-terangan aktivitas pertambangan jenis Galian (C) tanah uruk yang diduga kuat tidak memilik izin dari dinas terkait alias ilegal

Galian C tersebut yang beroperasi meski belum mengantongi izin penambangan dari Dinas terkait, dan tambang tersebut di ketahui terus beroperasi berjalan dengan lancar seolah kebal hukum.

Meskipun menjadi sorotan masyarakat mulai dari debu yang mencemari lingkungan dari armada pengangkut tanah tersebut namun, penambangan galian C yang diduga tak berizin alias Ilegal ini tetap beroperasi

“Salah satu warga masyarakat setempat yang namanya tidak mau ditulis ketika di mintai keterangan mengatakan, “Ya pak, ini kegiatan sudah berjalan dari kemarin dan pengelola juga bukan warga sini pak, infonya sih dari luar Rembang.

ia juga berharap, aparat penegak hukum (APH) untuk menindak tegas kegiatan tanpa ijin ini sesuai dengan UU yang berlaku.

setelah ketemu warga akhirnya tim media berupaya klarifikasi ke desa meteseh dan tidak menemukan pak kades ditempat, dan akhirnya awak media mencoba menelpon lewat WhatsApp tidak di angkat.

lebih lanjut awak media mencoba chat wa dan akhirnya direspon oleh pak kades,

Assalamualaikum pak kades, saya dari media batara.news ijin klarifikasi terkait galian C yang ada di desa meteseh apakah sudah ijin dengan pihak kades atau pemdes setempat?

pak kades menjawab, Waalaikumsalam,kemarin sudah pemberitahuan ke kami pak,tapi saya tidak memberi izin terus saya kembalikan ke warga yang punya sawah

Karena sawahnya boros air jadi panen dak bisa maksimal. jawaban pak kades saat di chat awak media melalui WhatsApp.

Perlu diketahui, jelas sudah diatur dalam UU, bagi pelaku tambang Galian (C) seharusnya mendahului perizinan seperti – IUP – IPR – dan IUPK, apabila para pelaku usaha tambang Galian (C) Ilegal tanpa memiliki izin dapat dipidana berdasarkan Pasal 158 (UU) Undang-Undang No.3 Tahun 2020 tentang pertambangan, diancam pidana Penjara 10 Tahun, dan denda 10 Milyar Rupiah.

/Red

Bojonegoro, Batara.news – Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro kembali menuai sorotan publik setelah terungkapnya pengadaan kendaraan dinas dengan nilai fantastis. Berdasarkan data Laporan Detail Paket Pengadaan Nasional Tahun 2025, tercatat dua paket belanja mobil dinas dengan total anggaran mencapai lebih dari Rp2,6 miliar.

Pengadaan dilakukan melalui skema E-Katalog 6.0. Paket pertama senilai Rp1.845.758.400 tercatat atas nama penyedia Kartika Sari Mulia, untuk kendaraan dinas pejabat eselon II. Sedangkan paket kedua senilai Rp767 juta diberikan kepada penyedia Srikandi Diamond Indah Motors, untuk kebutuhan pejabat eselon I.

Kedua paket tersebut dikategorikan sebagai Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan dan seluruh dananya bersumber dari APBD 2025. Menariknya, keduanya sepenuhnya mencantumkan nilai Produk Dalam Negeri (PDN), artinya menggunakan kendaraan produksi lokal yang memenuhi komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), sesuai aturan LKPP.

Meski begitu, realisasi pengadaan ini menjadi perhatian karena dilakukan bersamaan dengan belanja kebutuhan lain seperti konsumsi rapat, natura, serta jasa keamanan dan kebersihan. Nilai mobil dinas menempati porsi anggaran terbesar di antara seluruh paket Sekretariat DPRD tahun ini.

Pemerhati kebijakan publik menilai, pengadaan kendaraan dinas dengan anggaran besar seharusnya disertai penjelasan mengenai urgensi dan transparansi penggunaannya, terlebih di tengah desakan efisiensi belanja daerah.

Sorotan terhadap pengadaan ini sebenarnya sudah muncul beberapa bulan lalu. Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (PIPBR), Manan, secara tegas menolak pengadaan mobil dinas baru.

“Menurut kami, DPRD Bojonegoro tidak perlu menganggarkan pembelian mobil dinas baru. Kendaraan yang ada masih sangat layak pakai,” ujarnya.

Ia juga menilai, di tengah angka kemiskinan yang masih tinggi, anggaran daerah seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat secara langsung.

“Tidak ada alasan mendesak mengganti kendaraan dinas. Ini bentuk pemborosan. Apalagi pemerintah pusat sudah mengimbau efisiensi anggaran di semua level,” tegasnya.

Manan menambahkan, masih banyak infrastruktur yang belum selesai, seperti pembangunan jalan poros desa yang belum tuntas sepenuhnya.

“Infrastruktur dasar saja belum sepenuhnya terpenuhi. Seharusnya ini yang menjadi prioritas, bukan membeli kendaraan baru untuk pejabat,” pungkasnya.

Sementara itu, upaya redaksi untuk mengonfirmasi hal ini kepada Sekretaris DPRD Bojonegoro belum membuahkan hasil. Saat didatangi ke kantornya, yang bersangkutan tidak berada di tempat. Pesan yang dikirim melalui aplikasi WhatsApp juga belum direspons.

/Ali

Bojonegoro, Batara.news – Musyawarah Daerah (Musda) ke XI Partai Golkar Bojonegoro dipastikan akan segera digelar. Sekretaris DPD Partai Golkar Bojonegoro, Mochamad Mansur, S.H., M.H., menyatakan bahwa pelaksanaan Musda tinggal menunggu jadwal resmi dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur.

“Dalam Musda ke XI nanti tidak hanya sekedar memilih ketua. Musda ini akan kita jadikan momentum konsolidasi partai,” kata Mansur menegaskan.

Sebelum Musda dilaksanakan, panitia pelaksana akan membuka pendaftaran kepada siapa saja calon ketua yang akan berlaga dalam Musda Partai Golkar Bojonegoro tahun 2025.

Namun dipastikan, Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro saat ini, Hj. Mitro’atin, tidak akan maju lagi.

“Karena pihaknya sudah menjabat sebagai Ketua Golkar Bojonegoro dua periode, dan pihaknya saat ini juga dapat tugas baru dan dipercaya DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur menjadi Ketua KPPG Partai Golkar Jawa Timur dan dipercaya menjadi salah satu Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur hasil Musda ke XI Partai Golkar Jawa Timur,” tutur Mansur.

Dengan tidak majunya Hj. Mitro’atin, perhatian publik internal Partai Golkar kini tertuju pada siapa sosok yang pantas menggantikan mitro’atin. Nama Mas Pri (Ahmad Supriyanto) mencuat kuat sebagai calon pengganti paling potensial.

Gito, salah satu Pimpinan Kecamatan Partai Golkar dari Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro, menyampaikan bahwa Partai Golkar Bojonegoro memiliki banyak kader terbaik. Namun, ia secara terang-terangan menyebut Mas Pri sebagai figur paling tepat untuk menahkodai Partai Golkar Bojonegoro ke depan.

“Menurut saya Golkar adalah partai besar yang tidak kekurangan kader. Hanya saja, yang dibutuhkan Golkar Bojonegoro ke depan adalah sosok ketua yang muda dan berprestasi, bisa mempertahankan suara Golkar ke depan, bahkan bisa meningkatkan suara Golkar mendatang. Selain itu juga dapat bekerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, karena sebuah kelaziman bagi Partai Golkar yang selalu mendukung kebijakan pemerintah,” ungkapnya.

Lebih lanjut Gito mengatakan bahwa sosok yang paling tepat memimpin Partai Golkar Bojonegoro ke depan adalah Mas Pri (Ahmad Supriyanto), karena selain memenuhi kriteria tersebut di atas, Mas Pri juga telah mendapatkan restu dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, dan Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro yang sekarang.

“Saya rasa jelas, restu Ketua Umum Golkar, restu Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur, dan Ketua DPD Partai Golkar Bojonegoro yang sekarang sangat menentukan. Makanya teman-teman Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar seperti saya banyak memberikan dukungan kepada Mas Pri,” tegas Gito.

Ia juga menambahkan bahwa hampir semua PK Partai Golkar Bojonegoro mendukung Mas Pri, selain mempunyai jiwa dan karakter yang cerdas tegas dan bijak mas Pri juga di kenal sosok yang tangguh dan amanah,belum lagi dukungan dari organisasi-organisasi sayap dan sebagian besar teman-teman pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro.

“Semua menginginkan Mas Pri memimpin Golkar Bojonegoro ke depan hasil Musda ke XI Golkar Bojonegoro,” pungkasnya.

/Ali

BOJONEGORO, Batara.news – Sebanyak 113 lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Batch 1, 2, 3 dan SPPI khusus menerima pembekalan dari Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., di Gedung Ahmad Yani Makodim setempat, Senin (21/7/2025).

Ratusan lulusan SPPI tersebut akan bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tersebar diwilayah Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya, mereka ini telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) dan pelatihan manejerial selama 3 bulan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang siap menggerakkan pembangunan nasional khususnya dalam bidang gizi.

Selama masa pendidikannya, para lulusan SPPI telah dibekali berbagai materi mulai dari teori kebangsaan, pembinaan karakter, kedisiplinan hingga pelatihan fisik dan simulasi lapangan. Kelak, mereka akan menjadi agen perubahan yang mampu menularkan nilai-nilai positif dilingkungan sekitar.

Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para lulusan SPPI khususnya dari Kabupaten Bojonegoro yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Dia berharap, apa yang sudah didapat pada saat pendidikan bisa diterapkan dilapangan kerja nantinya.

“Hari ini kita menerima 122 lulusan SPPI Batch 1, 2, 3 dan SPPI khusus, kami berharap apa yang sudah didapat dari lembaga pendidikan bisa diterapkan nantinya di SPPG masing-masing saat bertugas,” ujarnya.

Kepada para lulusan SPPI ini Dandim 0813 Bojonegoro juga berpesan, agar bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang telah dipercayakan oleh negara. Tugas dalam pemenuhan makan bergizi, menurut dia, tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, melainkan harus ada kerjasama yang solid dan matang.

“Tetap jalin komunikasi dan kerjasama dalam hal apapun, serta berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas. Karena program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini merupakan program unggulan Presiden Republik Indonesia, sehingga kita semua wajib ikut serta mensukseskan program tersebut,” pungkasnya. Dandim Bojonegoro Motivasi Ratusan Sarjana Lulusan SPPI

BOJONEGORO, – Sebanyak 113 lulusan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI Batch 1, 2, 3 dan SPPI khusus menerima pembekalan dari Komandan Kodim (Dandim) 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., di Gedung Ahmad Yani Makodim setempat, Senin (21/7/2025).

Ratusan lulusan SPPI tersebut akan bertugas di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dibawah naungan Badan Gizi Nasional (BGN) yang tersebar diwilayah Kabupaten Bojonegoro. Sebelumnya, mereka ini telah mengikuti Pendidikan Dasar Militer (Diksarmil) dan pelatihan manejerial selama 3 bulan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia yang siap menggerakkan pembangunan nasional khususnya dalam bidang gizi.

Selama masa pendidikannya, para lulusan SPPI telah dibekali berbagai materi mulai dari teori kebangsaan, pembinaan karakter, kedisiplinan hingga pelatihan fisik dan simulasi lapangan. Kelak, mereka akan menjadi agen perubahan yang mampu menularkan nilai-nilai positif dilingkungan sekitar.

Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., mengucapkan selamat dan apresiasi kepada para lulusan SPPI khususnya dari Kabupaten Bojonegoro yang telah menyelesaikan pendidikan dan pelatihan. Dia berharap, apa yang sudah didapat pada saat pendidikan bisa diterapkan dilapangan kerja nantinya.

“Hari ini kita menerima 122 lulusan SPPI Batch 1, 2, 3 dan SPPI khusus, kami berharap apa yang sudah didapat dari lembaga pendidikan bisa diterapkan nantinya di SPPG masing-masing saat bertugas,” ujarnya.

Kepada para lulusan SPPI ini Dandim 0813 Bojonegoro juga berpesan, agar bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang telah dipercayakan oleh negara. Tugas dalam pemenuhan makan bergizi, menurut dia, tidak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, melainkan harus ada kerjasama yang solid dan matang.

“Tetap jalin komunikasi dan kerjasama dalam hal apapun, serta berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas. Karena program Makan Bergizi Gratis atau MBG ini merupakan program unggulan Presiden Republik Indonesia, sehingga kita semua wajib ikut serta mensukseskan program tersebut,” pungkasnya.