Pemerintah Pusat Mencanangkan Petani Modern untuk Generasi Z, Apa Kabar Bojonegoro?

Bojonegoro,-Batara.news||

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menegaskan arah kebijakan nasional dengan mendorong transformasi menuju petani modern, menyasar kalangan Generasi Z.

 

Langkah ini lahir dari kekhawatiran atas dominasi petani berusia lanjut, rata-rata di atas 50 tahun. Tanpa regenerasi yang serius, Indonesia menghadapi ancaman krisis petani sekaligus krisis pangan dalam dua dekade mendatang. Konsep petani modern tidak lagi sekadar menanam dan memanen, melainkan mengadopsi teknologi digital, mekanisasi, hingga pengelolaan usaha tani yang efisien dan berdaya saing global.

 

Landasan hukumnya pun sudah jelas. Antara lain, Permentan No. 3 Tahun 2024 tentang Pengembangan Kawasan Pertanian, Perpres No. 192 Tahun 2024 mengenai pembentukan Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BrMP), serta Permentan No. 120 Tahun 2014 yang mengatur pelatihan dan sertifikasi kompetensi petani. Ditambah regulasi pendukung seperti UU No. 19 Tahun 2014 tentang Pangan, PP No. 22 Tahun 2020 tentang RTRWN, dan Permen ATR/BPN No. 10 Tahun 2019 terkait perizinan usaha berbasis resiko.

 

Regulasi tersebut menjadi pijakan lahirnya petani modern yang melek digital, menguasai manajemen, dan mampu menembus pasar global. Namun, pertanyaan penting muncul: Apakah Bojonegoro siap menyambut agenda besar ini? Kabupaten yang dikenal sebagai lumbung pangan Jawa Timur ini memiliki sawah luas, irigasi dari bengawan dan embung, serta potensi hortikultura dan perkebunan yang besar. Sayangnya, wajah pertaniannya masih jauh dari gambaran ideal yang dicanangkan pemerintah pusat.

 

Memang, mekanisasi mulai hadir di sebagian kelompok tani, dari traktor modern, combine harvester, hingga pompa otomatis. Tetapi penyebarannya belum merata. Petani kecil masih bergantung pada cangkul dan irigasi manual yang rawan gagal ketika musim kering. Program Kartu Tani dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian pun belum sepenuhnya efektif, hanya dinikmati sebagian kelompok.

 

Regenerasi menjadi masalah krusial. Data BPS menunjukkan lebih dari separuh petani Indonesia berusia di atas 50 tahun. Kondisi serupa terjadi di Bojonegoro, di mana banyak anak muda desa memilih bekerja di sektor lain atau merantau. Profesi petani dianggap kurang bergengsi, padahal jika ditopang teknologi dan pasar modern, pertanian bisa menjelma menjadi ladang usaha yang menjanjikan.

 

Untuk itu, pemerintah daerah tidak boleh sekadar menunggu arahan pusat. Transformasi harus dibumikan hingga ke desa. Upaya yang perlu dilakukan antara lain: pelatihan generasi muda desa sesuai amanat Permentan No. 120/2014, penguatan akses permodalan lewat KUR dan BUMDes, percepatan mekanisasi dengan bantuan alat pertanian tepat sasaran, serta mendorong hilirisasi agar petani muda tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga produk olahan bernilai tambah.

 

Generasi Z Bojonegoro perlu diyakinkan bahwa bertani adalah profesi masa depan. Dunia sudah berubah, petani muda di negara lain mengoperasikan drone, memakai aplikasi prediksi cuaca, hingga menjual hasil panen di marketplace digital. Pertanyaannya kini, apakah Bojonegoro siap ikut arus pertanian modern, atau justru tertinggal dalam pola lama? Masa depan pangan tidak bisa ditunda. Menjadikan Generasi Z sebagai motor penggerak pertanian modern bukan lagi pilihan, melainkan keharusan.

 

/Al

TMMD 125 Bojonegoro di Desa Soko Resmi Berakhir

BOJONEGORO, – Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke- 125 di Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur, resmi berakhir. Hal ini ditandai dengan Upacara Penutupan dengan Inspektur Upacara (Irup) Kasdam V Brawijaya, Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom., M.M., dilapangan desa setempat, Kamis (21/8/2025).

 

Dalam pelaksanaanya, kegiatan program terpadu dan lintas sektoral TMMD ke- 125 di Desa Soko ini mengerjakan 6 (enam) sasaran fisik yakni pembangunan jalan cor beton, rehabilitasi check dam, peningkatan kualitas atap, lantai dan dinding rumah tinggal layak huni, pembangunan sumur bor, serta pembangunan pagar dan Musholla sekolah.

 

Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Rudy Saladin, M.A., dalam amanatnya yang dibacakan oleh Inspektur Upacara, menyampaikan, selaku Penanggung jawab Keberhasilan Operasional TMMD mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah, seluruh prajurit dan elemen masyarakat serta semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil, sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, aman dan sukses.

 

Program TMMD diselenggarakan 4 kali secara periodik, yang dilaksanakan selama 30 hari, dengan obyek sasaran daerah pedesaan khususnya daerah yang tergolong tertinggal/miskin, terisolasi/terpencil, daerah perbatasan dan daerah kumuh perkotaan serta daerah lain akibat bencana.

 

Kegiatan TMMD ke- 125 tahun ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 23 Juli sampai dengan 21 Agustus 2025 dengan obyek sasaran diwilayah Kodim 0803 Madiun, 0813 Bojonegoro, 0814 Jombang, Kodim 0825 Banyuwangi dan Kodim 0826 Pamekasan.

 

Selain itu, dalam TMMD ke- 125 ini juga melaksanakan sasaran tambahan program unggulan Kasad yaitu TNI AD Manunggal Air Bersih (TMAB), Ketahanan Pangan, Rehab RTLH, Pembangunan MCK, Penurunan Angka Stunting, Penanaman Pohon dan Pembersihan Lingkungan.

 

Hal ini merupakan bukti nyata keseriusan TNI bersama pemerintah dalam rangka mengatasi segala kesulitan masyarakat di daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di daerah.

 

“Saya berharap pencapaian yang telah diraih saat ini, dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat dan harus terus dirawat, sehingga selalu dapat membantu peningkatan kesejahteraan serta bisa di jadikan tolok ukur keberhasilan yang akan datang,” kata Pangdam V Brawijaya, Rudy Saladin, M.A., dalam amanatnya.

 

Wakil Bupati Bojonegoro, Nurul Azizah, menyampaikan apresiasinya atas kontribusi TNI melalui kegiatan program TMMD ke- 125 yang dinilai sangat membantu masyarakat, khususnya bagi warga di Desa Soko Kecamatan Temayang.

 

Hari ini, menurut Wabup Bojonegoro, menjadi sejarah bagi warga Desa Soko, ada percepatan pembangunan yang luar biasa. Konektivitas antar desa semakin terbuka, dan ini tentu membawa dampak positif bagi ekonomi masyarakat.

 

“Sehingga dengan selesainya TMMD ke- 125, masyarakat Desa Soko kini memiliki akses jalan yang lebih mudah, rumah yang lebih layak, serta fasilitas umum yang mendukung kehidupan sehari-hari. Program ini pun membuktikan bahwa sinergi antara TNI dan pemerintah daerah mampu mewujudkan pembangunan merata hingga ke pelosok desa,” ucap Nurul Azizah.

 

Sementara itu Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM., menjelaskan 6 sasaran fisik pembangunan program TMMD ke- 125 tahun 2025 tersebut telah disambut dengan baik oleh masyarakat. Warga sangat terbantu dengan adanya pembangunan tersebut. Terutama pembangunan jalan cor beton sepanjang 1.372 meter yang sangat bermanfaat untuk mempermudah akses warga desa.

 

Selain program fisik, TMMD ke- 125 di Desa Soko ini juga melaksanakan kegiatan non fisik yang diantaranya penyuluhan kesehatan, penyuluhan pertanian, dan pelatihan UMKM, kegiatan non fisik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Soko.

 

Program TMMD ke- 125 tahun 2025 di Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro telah berjalan dengan lancar dan sukses, program ini telah memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Desa Soko.

 

Dandim 0813 Bojonegoro mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan TMMD ke- 125 di Desa Soko, program tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan sinergitas antara TNI-Polri, pemerintah, dan masyarakat dalam membangun desa.

 

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung pelaksanaan program TMMD ke- 125 tahun 2025 di Desa Soko Kecamatan Temayang, semoga sinergitas ini dapat terus terjalin untuk membangun desa dan masyarakat yang lebih baik,” pungkas Letkol Czi Arief Rochman Hakim, SE., MM.

 

/Al

Desa Binaan Imigrasi Jadi Inspirasi di Forum Internasional DGICM 2025

BANDAR SERI BEGAWAN – Indonesia menegaskan perannya dalam memimpin upaya pencegahan penyelundupan manusia di kawasan ASEAN melalui partisipasi aktif pada The 28th ASEAN Directors-General of Immigration Departments and Heads of Consular Affairs Divisions of the Ministries of Foreign Affairs (DGICM) dan pertemuan terkait yang berlangsung pada Selasa (12/8/2025) di Rizqun International Hotel, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, memimpin langsung delegasi Indonesia yang terdiri dari perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, dan KBRI Bandar Seri Begawan, bersama seluruh Kepala Imigrasi negara anggota ASEAN, Timor Leste, dan Sekretariat ASEAN.

 

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia memaparkan keberhasilan mengungkap rute penyelundupan manusia melalui kerja sama efektif antara aparat penegak hukum nasional dan internasional.

 

Keberhasilan ini menjadi salah satu best practice yang diharapkan dapat direplikasi di negara-negara anggota lainnya. Selain membahas penanganan penyelundupan manusia, forum ini juga menyoroti pentingnya peningkatan keamanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi utama.

 

Indonesia menawarkan model transformasi strategis melalui pemanfaatan teknologi canggih seperti autogate dan kecerdasan buatan (AI) untuk mempercepat pemeriksaan sekaligus memperkuat pengawasan. Usulan kerja sama yang diajukan mencakup Border Crossing Agreement, operasi maritim bersama, serta program pelatihan terpadu bagi petugas keimigrasian.

Di forum intelijen keimigrasian, Indonesia memaparkan inisiatif Desa Binaan Imigrasi sebagai langkah preemtif untuk mengedukasi masyarakat sekaligus mencegah praktik penyelundupan

manusia dan tindak pidana perdagangan orang. Langkah ini mendapat perhatian positif dari peserta forum karena memadukan pendekatan teknologi dengan pemberdayaan masyarakat.

 

Pertemuan hari pertama DGICM 2025 menggarisbawahi komitmen bersama seluruh negara anggota ASEAN dan Timor Leste untuk memperkuat kerja sama lintas batas, memerangi penyelundupan manusia, dan meningkatkan keamanan kawasan.

 

“DGICM merupakan forum strategis untuk membangun sinergi antarnegara dalam menjaga keamanan perbatasan, mencegah kejahatan lintas negara, serta meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian,” ujar Yudi Yusman

 

Menutup pernyataannya, Yuldi menegaskan, “Indonesia mendorong kerja sama yang lebih erat di kawasan, baik melalui pertukaran informasi, peningkatan kapasitas, maupun pemanfaatan teknologi mutakhir. Kami percaya, dengan kolaborasi yang solid, kawasan ASEAN dapat

menjadi lebih aman dan tangguh dalam menghadapi tantangan keimigrasian.”tutupnya.

 

/Red

 

 

 

Pembangunan Gedung PAUD di Desa Bogo Mangkrak

Bojonegoro,- Batara.news || Pembangunan gedung PAUD di Desa Bogo, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, yang bersumber dari Pokir (Pokok-Pokok Pikiran) tahun 2023, mangkrak dan belum selesai hingga saat ini.

 

Kepala Desa Bogo, Mursid, menyampaikan bahwa anggaran pembangunan gedung PAUD tersebut bersumber dari bantuan hibah Pokkir sebesar Rp 100 juta. Namun, anggaran sebesar itu tidak cukup untuk menyelesaikan pembangunan gedung PAUD.

 

“Bantuan hibah sebesar Rp 100 juta cukupnya segitu untuk menyelesaikan pembangunan gedung PAUD,” ungkap Mursid.

 

Bejo,nama samaran,warga desa yang biasa berjualan di sekolah sangat berharap gedung PAUD dapat segera dimanfaatkan sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas.kamis(21/08/2025)

 

Warga desa mempertanyakan pertanggungjawaban perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung PAUD yang tidak diselesaikan hingga tahun berikutnya, meskipun anggaran telah dicairkan.

 

“Bagaimana pertanggungjawaban perencanaan pelaksana pekerjaan hingga tahun berikutnya tidak diselesaikan dengan anggaran uang negara?” tanya warga desa.

 

Kabid PAUD Mustain Dinas Pendidikan mengatakan bahwa anggaran sebesar Rp 100 juta memang sudah sesuai dengan RAB. Namun, pengajuan awal dari desa sebesar Rp 200 juta, tetapi hanya Rp 100 juta yang disetujui dari Pokkir. Pihak desa kemudian berencana menambahkan anggaran dari desa di tahun 2023. Namun, bukannya diselesaikan, tetapi malah membangun PAUD/TK di sebelahnya di tahun 2024 yang sudah terselesaikan.

 

“Kalau pokir dari dinas sebesar Rp 100 juta memang sudah sesuai RAB. Pengajuan awal dari desa sebesar Rp 200 juta, tapi dari pokir diberi Rp 100 juta dan pihak desa kemudian akan menambahkan dari anggaran desa di tahun 2023. Namun, bukannya diselesaikan, tetapi malah membangun PAUD/TK di sebelahnya di tahun 2024 yang sudah terselesaikan,” terang Mustain.

 

 

Pembangunan gedung PAUD yang mangkrak ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas pengelolaan anggaran dan perencanaan proyek pembangunan di Desa Bogo. Anggaran sebesar Rp 100 juta yang bersumber dari Pokkir seharusnya dapat digunakan untuk membangun gedung PAUD yang layak dan fungsional.

 

Namun, ironisnya, pembangunan gedung PAUD tahun 2023 belum terselesaikan. Kenyataannya, pembangunan gedung PAUD tidak dapat diselesaikan dengan anggaran yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek pembangunan di Desa Bogo, sehingga anggaran dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kualitas pendidikan di desa.

 

(penulis:Alisugiono)

Komisi B DPRD Bojonegoro Sidak Sumur Tua, Tindaklanjuti Temuan Penyulingan Minyak Ilegal

Bojonegoro, Batara.news – Menindaklanjuti dugaan adanya aktivitas penyulingan minyak ilegal di wilayah penambangan sumur tua tradisional, Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik sumur minyak tradisional, Rabu (20/8/2025).

 

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro menjelaskan, sidak dilakukan di wilayah Kecamatan Malo dan sekitarnya untuk melihat langsung aktivitas eksplorasi serta pengelolaan minyak dari sumur tua yang dikelola oleh PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS).

 

“Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas temuan aktivitas penyulingan minyak mentah yang diduga ilegal,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.

 

Sidak dilakukan oleh seluruh anggota Komisi B DPRD Bojonegoro. Mereka ingin memastikan secara langsung kondisi di lapangan, termasuk dampaknya terhadap pengelolaan minyak sumur tua.

 

Anggota Komisi B, Lasuri, saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp, menyebutkan sidak juga berkaitan dengan turunnya setoran dari PT BBS kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

“Karena ada penurunan setoran PAD, kami turun langsung untuk mencari tahu penyebabnya. Termasuk apakah ada aktivitas penyulingan minyak mentah menjadi solar yang diduga ilegal, sehingga berpengaruh pada hasil pengelolaan PT BBS,” jelas politisi Partai Amanat Nasional ini, Kamis (21/8/2025).

 

Menurut Lasuri, banyaknya sumur tua di Bojonegoro membuka potensi praktik ilegal yang perlu ditindaklanjuti serius. Bahkan, menurutnya, persoalan ini bisa dilaporkan langsung kepada Presiden RI sebagai bagian dari upaya penertiban.

 

“Setelah ini kami akan mengundang pihak-pihak terkait pengelolaan sumur minyak tradisional di Bojonegoro, sesuai arahan Presiden, untuk menentukan langkah penertiban dan pengelolaan yang lebih baik,” tegasnya.

 

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Selasa malam (19/8/2025) menggelar rapat terbatas mendadak di kediaman pribadinya. Dalam rapat yang berlangsung sekitar 4 jam tersebut, Presiden meminta laporan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.

 

Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan itu, antara lain Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Agus Subiyanto.

 

 

/Al

 

Menguak Kebenaran di Balik Sumur Tua Wonocolo

Bojonegoro,-Batara.news||

Pertemuan mendadak Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Selasa malam, 19 Agustus 2025, membawa angin segar bagi upaya pemberantasan tambang ilegal di Indonesia. Presiden menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Namun, di tengah semangat pemberantasan tambang ilegal itu, muncul pertanyaan penting tentang nasib sumur tua Wonocolo di Bojonegoro, Jawa Timur.

 

Laba BBS Merosot Drastis

PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola sumur tua Wonocolo, mengalami penurunan laba yang drastis dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Timur tahun 2024, laba bersih BBS menyusut lebih dari Rp 4,6 miliar atau sekitar 82 persen. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2023, ketika laba anjlok hingga -76,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

 

Dugaan Aktivitas Pengolahan Minyak Liar

Penurunan laba BBS diduga karena minyak mentah dari sumur tua Wonocolo tidak seluruhnya masuk ke jalur resmi. Sebagian disinyalir dialihkan ke aktivitas pengolahan liar melalui “dapur-dapur” tradisional di sekitar lokasi. Minyak mentah itu dimasak, diolah, lalu dijual dalam bentuk produk turunan dengan harga lebih tinggi melalui jalur distribusi yang tidak terpantau pemerintah. Akibatnya, BBS hanya mendapat bagian kecil, sementara keuntungan besar diduga mengalir ke kantong-kantong kelompok tertentu di luar mekanisme resmi.

 

Lingkaran Masalah

Situasi ini menciptakan lingkaran masalah. BBS kehilangan potensi laba karena pasokan minyak mentah terbatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro ikut tergerus, dan ekonomi gelap justru tumbuh subur di jalur ilegal tanpa kontribusi pajak maupun retribusi bagi daerah. Di sisi lain, risiko keselamatan semakin tinggi karena pengolahan minyak dilakukan tanpa standar keamanan, rawan kebakaran, dan berpotensi mencemari lingkungan.

 

Pelajaran

Pertemuan Presiden Prabowo di Hambalang hendaknya menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jika pemerintah pusat mampu bergerak cepat menertibkan tambang ilegal di level nasional, maka Pemkab Bojonegoro tidak punya alasan untuk menutup mata terhadap dugaan aktivitas liar di sumur tua. Pertanyaan “apa kabar Wonocolo?” kini bukan sekadar retorika, melainkan ujian nyata bagi keberanian Pemkab Bojonegoro.

 

Ketegasan Presiden di tingkat nasional harus dijawab dengan keberanian politik di tingkat daerah. Pemkab Bojonegoro harus berani menutup dugaan jalur gelap minyak mentah demi menyelamatkan BBS dan memastikan hasil migas benar-benar memberi manfaat bagi rakyat. Jika tidak, Wonocolo akan terus menjadi ladang kebocoran, bukan berkah.

 

(Red)

Jelang Penutupan, Warga Soko dan Satgas TMMD 125 Bojonegoro Laksanakan Kerja Bakti

BOJONEGORO, – Menjelang berakhirnya kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke- 125 di Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro, puluhan warga masyarakat bersama anggota Satuan Tugas (Satgas) TMMD ke- 125 Kodim 0813 Bojonegoro adakan kerja bakti bersih-bersih lingkungan.

 

Kerja bakti bersama ini dilakukan diseputaran lapangan dan balai desa, kiri-kanan jalan poros Desa Soko Kecamatan Temayang menuju Desa Pajeng Kecamatan Gondang Bojonegoro, serta memasang umbul-umbul. Kegiatan tersebut, untuk menyambut pelaksanaan Upacara Penutupan program TMMD ke- 125 tahun 2025.

 

Ungkapan rasa syukur, apresiasi dan terima kasih disampaikan Ahmad Rusmiadi (57) warga Desa Soko, kepada jajaran TNI yang tergabung dalam Satgas TMMD ke- 125 Kodim 0813 Bojonegoro dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang sudah memperhatikan Desa Soko sebagai sasaran program terpadu dan lintas sektoral TMMD tahun ini.

 

“Terima kasih kepada Pemkab Bojonegoro, dan TNI yang telah bekerja keras membangun desa kami seperti jalan cor beton melalui program TMMD. Alhamdulillah, kini kami warga Soko bisa beraktivitas lancar, melalui akses jalan dengan mudah,” tuturnya, Rabu (20/8/2025).

 

Menanggapi hal ini, Komandan Satuan Setingkat Kompi (SSK) Satgas TMMD ke- 125 Kodim 0813 Bojonegoro, Lettu Inf Setyo Budi, peran serta unsur terkait baik dari TNI-Polri, Pemerintah Daerah dan warga masyarakat Desa Soko Kecamatan Temayang tanpa terkecuali sangat membantu suksesnya program yang mengusung tema ‘Dengan Semangat TMMD Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Ketahanan Nasional di Wilayah’ tersebut.

 

Personel Satgas TMMD ke- 125 Kodim 0813 Bojonegoro, bersama masyarakat dan unsur terkait lainnya tak kenal menyerah, bahkan ditengah terik matahari maupun hujan, tetap saling bahu membahu, bekerja bersama sehingga semua sasaran TMMD dituntaskan, dan saat ini hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh warga masyarakat.

 

“Kami berharap, hasil pembangunan pada program TMMD ini dapat menunjang aktivitas sehari-hari masyarakat baik itu untuk meningkatkan perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan maupun bidang lainnya. Kita juga berharap, hasil dari pembangunan ini bisa dijaga dan dirawat sehingga bermanfaat dalam jangka waktu panjang,” pungkasnya.

 

(Alisugiono/Lis)

Pengadaan Chromebook 2024 Bojonegoro Capai Rp7,8 Miliar, Diduga Ada Harga Lampaui Batas Kontrak Payung

Bojonegoro,–Batara.news|| Program pengadaan laptop Chromebook untuk satuan pendidikan di Bojonegoro tahun anggaran 2024 kembali menuai sorotan. Dari data yang dihimpun, total pengadaan mencapai 1.560 unit untuk 100 satuan pendidikan, terdiri dari 90 Sekolah Dasar (SD) dan 10 Sekolah Menengah pertama, di mana masing-masing sekolah menerima 15 unit perangkat.

 

Sekretaris Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anang, membenarkan adanya program tersebut. tahun 2024 pengadaan diperuntukkan bagi 100 sekolah, masing-masing mendapatkan 15 unit Chromebook,” ujarnya.

 

Dari hasil penelusuran data, terdapat lima paket pengadaan dengan rincian Merdeka Chromebook C120: 510 unit × Rp4.990.000 = Rp2,544 miliar, Merdeka Chromebook C120: 480 unit × Rp4.990.000 = Rp2,395 miliar, Chromebook M432-1: 360 unit × Rp4.975.000 = Rp1,791 miliar, Chromebook M432-1: 150 unit × Rp4.975.000 = Rp746 juta, Chromebook M432-1 (1Y): 60 unit × Rp5.638.333 = Rp338 juta Total anggaran pengadaan mencapai Rp7,815 miliar.

 

Namun, yang menjadi sorotan adalah pengadaan Chromebook M432-1 (1Y) dengan harga satuan Rp5.638.333, atau lebih tinggi sekitar Rp638.333 dibandingkan harga batas kontrak payung LKPP. Dengan jumlah 60 unit, potensi kelebihan anggaran mencapai Rp38,3 juta.

 

Padahal, sesuai Surat Edaran LKPP Nomor 4 Tahun 2023, harga kontrak payung untuk laptop TIK produk dalam negeri telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000 per unit. Harga tersebut sudah mencakup biaya produksi, keuntungan distributor, pengemasan, overhead, serta pajak, dan berlaku sebagai batas tertinggi dalam mekanisme e-purchasing katalog.

 

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas Pendidikan Bojonegoro belum memberikan penjelasan lebih rinci terkait alasan perbedaan harga, khususnya pada paket Chromebook M432-1 (1Y) yang melampaui ketentuan kontrak payung.

 

(Penulis Alisugiono)

Husain Nyatakan Mundur Di Gelombang Demo Jilid 2 Pati

Pati, Batara.news – Aksi unjuk rasa jilid 2 melengserkan bupati Sudewo yang akan digelar pada 25 Agustus mendatang dipastikan batal.

 

Hal itu disampaikan Ketua Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Ahmad Husen melalui live aplikasi tik tok. Selasa (19/8/25)

 

Husen meminta maaf kepada semua warga masyarakat kabupaten Pati lantaran tidak bisa melanjutkan aksi unjuk rasa melengserkan bupati Sudewo.

 

“Mohon maaf semuaya, saya bukan pahlawan, bukanya gimana-gaimana, saya disini juga tidak dapat apa-apa dan mohon maaf tanggal 25 saya tidak bisa jalan dan saya tetap mengundurkan diri.”kata Husen

 

Ia mengaku, pengunduran dirinya bukan tanpa alasan, karena dirinya merasa dimanfaatkan dan dihianati teman – teman seperjuangan.

 

“Mungkin anda semua tidak tau rasanya hati dihianati temen, padahal niat saya tulus dan mendukung. ”sesalnya.

 

/Suf

Tokoh Masyarakat Tlogowungu Anang Afiyana Firdaus Tegaskan Fokus Kerja, Ajak Warga Jaga Kondusivitas Pati

Pati, Batara.news – Tokoh masyarakat sekaligus koordinator lapangan (korlap) aksi demonstrasi Kecamatan Tlogowungu, Anang Afiyana Firdaus, akhirnya angkat bicara terkait isu demo jilid II di Kabupaten Pati. Ia menegaskan tidak akan lagi terlibat langsung dalam aksi lanjutan, dan memilih untuk fokus pada pekerjaannya.

 

“Saya sudah pamit kepada rekan-rekan, termasuk Mas Botok. Saya menarik diri karena ingin fokus kerja saja. Apa lagi yang harus saya kejar? Proses sudah berjalan, termasuk hak angket di DPRD. Jadi, biarlah itu dilanjutkan oleh yang berwenang,” ungkap Anang, Selasa (…/8/2025).

 

Menurut Anang, aksi demo yang sebelumnya digelar diikuti ribuan massa dari berbagai wilayah, termasuk sekitar 1.000 lebih dari Tlogowungu. Sebagai korlap, ia mengaku lebih memprioritaskan keselamatan peserta aksi ketimbang tampil berorasi.

 

“Bagi saya, yang utama adalah menjaga massa yang saya bawa tetap kondusif. Mereka adalah tanggung jawab saya. Makanya kemarin saya tidak sempat orasi, karena fokus mengamankan dan bahkan mengevakuasi korban yang jatuh,” jelasnya.

 

Anang juga menegaskan bahwa massa dari Tlogowungu tidak ada yang terlibat aksi anarkis. Ia bahkan memastikan setelah pukul 14.30 WIB, rombongannya sudah meninggalkan lokasi aksi dengan tertib.

 

Terkait polemik adanya akun media sosial yang mengatasnamakan dirinya, Anang dengan tegas membantah. Ia menyatakan hanya memiliki satu akun resmi, dan jika ada pernyataan darinya, pasti akan disampaikan melalui video, bukan tulisan semata.

 

“Banyak akun palsu yang mengatasnamakan saya. Dugaan saya ada pihak-pihak yang ingin menunggangi gerakan ini. Bagi yang tidak bisa ditunggangi, justru dipelintir atau diframing. Itu juga yang saya alami,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, Anang berpesan agar masyarakat tidak lagi terjebak dalam isu-isu yang justru memecah konsentrasi. Ia mengajak warga Pati untuk kembali fokus bekerja, menjaga kondusivitas, dan mengutamakan kepentingan keluarga.

 

“Pesan saya, mari kita ciptakan suasana Pati yang damai dan kondusif. Tidak perlu membuang energi menanggapi isu-isu yang belum jelas. Fokuslah bekerja, karena kita semua punya keluarga yang harus dinafkahi,” pungkasnya.

 

/Red

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.