Headline News

Tuban,-Batara.news|| Pasca ramainya pemberitaan di media Online, perihal warga pro dan kontra atas pendirian menara tower telekomunikasi, fakta dari potret pewarta.

 

Hasil penelusuran, bahwasanya Sosialisasi warga sudah Dilakukan oleh salah seorang Perwakilan perusahaan Penyedia menara Base transceiver station(BTS).

 

Kades Mojoagung kecamatan Soko kabupaten Tuban Jawa Timur memberikan tanggapan serta klarifikasi, Minggu(23/06/2024).

 

Bahwasanya warga yang berada pada radius ketinggian tower sudah menyetujui dan mendapatkan Tali Asih, bahkan karena girangnya, ada beberapa warga ikut serta Kerja saat pengecoran, adapun Warga yang menolak atas pendirian Menara tersebut bukan Warga Radius koordinat.

 

Di ketahui jika ketinggian tower 50 meter maka warga radius adalah 55 meter dari tiap Leg nya.

 

“Dinamika kecil di lingkungan masyarakat, atas perihal yang baru, bahkan di kabarkan terjadi pro dan kontra, itu hal biasa yang pasti kita ambil sisi positif dan manfaatnya, penyampaian dari perusahaan hal kompensasi hanya untuk warga dalam radius Ketinggian yang mendapatkan, bukan satu kampung yang harus mendapatkan kompensasi” terangnya.

 

Lanjut Kades, semua ada dokumen arsip, kegiatan sosialisasi warga ter dampak yang dalam Radius, saat menyepakati dan menerima uang kompensasi, “harapan kami ke depan, kegiatan bisa berjalan lancar sampai on air,agar warga bisa menikmati sinyal komunikasi dan internet dengan baik dan lancar, seperti apa yang di harapkan warga dan bupati Tuban” Pungkasnya.

 

Terpisah, menurut Yusuf, warga setempat yang merupakan menantu dari pemilik lahan yang digunakan pendirian tower, serta selaku ketua RT 4 mengatakan, perihal perizinan tidak ada kendala, warga ter dampak yang dalam radius sudah sepakat dengan pihak perusahaan, namun sempat ada permintaan warga di luar radius untuk bisa mendapat kompensasi.

 

“Jadi sebenarnya terkait pendirian Menara itu izinnya tidak masalah dengan warga yang ter dampak di area site radius, namun ada yang kontra menggeruduk itu yang jauh dari lokasi dan yang tidak ter dampak radius” terang Yusuf.

 

(Al)

 

Bojonegoro,-Batara.news||

Salah satu pemerhati kebijakan publik sekaligus aktivis informasi Bumi Ledre, Koh Aksin, mendukung upaya Kejaksaan Negeri Bojonegoro, Jawa Timur, dalam menyikapi dugaan skandal mega korupsi pengadaan Mobil Siaga Desa.

 

Menurutnya, Bantuan Keuangan Desa (BKD) tahun 2022 yang dialokasikan untuk pengadaan Mobil Siaga Desa itu sudah sepatutnya dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Penegak Hukum secara detail dan terbuka kepada publik.

 

Hal itu lantaran, uang untuk pembelian Mobil Siaga Desa tersebut bersumber dari uang rakyat Bojonegoro, dan jumlah anggarannya sangatlah fantastis.

 

Bagai mana tidak, dibeberkan Koh Aksin, kala itu mantan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah memiliki progam unggulan bernama Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang sumber biayanya diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

 

Ditahun 2022 uang rakyat Bojonegoro yang di kumpulkan menjadi APBD, diglontorkan milyaran rupiah untuk pengadaan mobil siaga Desa. Hanya saja, ketika proses pengadaan disinyalir ada konspirasi mark up anggaran didalamnya.

 

“Contohnya seperti temuan saya ini. Ada sebuah struk dari penyedia barang yang ditunjukkan kepada bendahara Desa tentang faktur pembelian secara Off The Road (red- harga beli kendaraan yang belum termasuk biaya pengurusan hal lain) senilai Rp 114 000 000.” Ucapnya, Jumat, 31 Mei 2024.

 

Didalam faktur pembelian tersebut, lanjutnya, tertulis :

 

-kwitansi e-billing komponen PPN (Pajak Pertambahan Nilai) senilai Rp 23.882 883.,

-kwitansi e-billing PPH (Pajak Pemghasilan) senilai Rp 3.256.757.,

-Pajak STNKB sebesar Rp 19.980.500.,

-bukti transfer pengembalian lebih salur ke kas Daerah sebesar Rp. 9.000.000.,

 

Sementara pengeluaran kas Desa untuk pengadaan mobil siaga tersebut sebesar Rp. 241 000 000,.

 

“Dari komponen yang dibayarkan sesuai komponen wajib bayar sesuai faktur, kwitansi PPN/PPH, kwitansi STNKB total sebesar Rp 161.120.000. Sehingga ada selisih antara nilai kontrak dengan besaran komponen yang dibayarkan sebesar Rp 79. 880.000.-“ beber Koh Aksin.

 

Lantaran dalam proses pengadaan mobil siaga itu terdapat sisa anggaran sebesar Rp 79.880.000,- per unit, rasio pemikiran Koh Aksin menjadi bertanya-tanya, apakah uang sebanyak itu menjadi laba usaha penyedia atau malah bagian dari skenario ajang bancakan garong uang rakyat secara berjamaah.

 

“Jika per unit Rp 79.880.000., maka akan ketemu jumlah Rp 30.673.920.000., (tiga puluh miliar enam ratus tujuh puluh tiga juta, sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dari seluruh jumlah unit yang berhasil dilelang.” tegasnya,

 

keuntungan fantastis inilah yang menurut Koh Aksin menjadi sebab adanya dugaan mark up dan pengaturan hasil lelang.

 

“Meskipun kerugian Negara masih menunggu hasil dari lembaga auditor yang ditunjuk pihak kejaksaan, akan tetapi estimasi diatas bisa menjadi sinyalemen adanya kerugian keuangan negara yang cukup besar.” tandasnya.

 

(Al)

 

Pati, Batara.news | Polsek Tlogowungu bersama Thibbun Nabawi dari padepokan omah Sapen dan Dokkes Polresta Pati gelar acara Kegiatan Bhakti Sosial dalam bentuk pengobatan massal serta pemberian paket sembako oleh Polsek Tlogowungu dalam rangka HUT Bhayangkara ke 78.

 

Acara tersebut di gelar pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2024 mulai pukul 08.00 WIB s.d. 11.00 WIB, bertempat di Aula ex Kecamatan Tlogowungu telah berlangsung Kegiatan Bhakti Sosial dalam bentuk pengobatan massal Thibbun Nabawi dari padepokan omah Sapen dan Dokkes Polresta Pati serta pemberian paket sembako oleh Polsek Tlogowungu dalam rangka HUT Bhayangkara ke 78.

 

Kegiatan dihadiri oleh Kapolsek Tlogowungu IPTU Mujahid,S.H,M.H, Waka Polsek Tlogowungu IPTU Sudiyanto,S.H, Kasi Dokkes IPDA Jasmani, S.Kep beserta anggota, Para Kanit dan Kasi, Anggota Polsek Tlogowungu, Ketua Bhayangkari ranting Tlogowungu beserta anggota, Team pengobatan dari Padepokan omah Sapen baik terapis pria dan wanita, Peserta pengobatan massal sejumlah 63 orang.

 

Adapun agenda kegiatan yakni, Pengobatan massal Thibbun nabawi oleh terapis dari, padepokan omah Sapen dengan metode Ruqyah, Bekam Dan Al Fasdhu.

 

Kemudian Pengobatan medis dari Dokkes Polresta Pati yang meliputi cek tensi ,pemberian vitamin dan suplemen dan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat, Pemberian bansos sembako.

 

Dalam kesempatan tersebut di berikan testimoni positif dari masyarakat peserta pengobatan terkait dengan kegiatan baksos a.n Sumijan Ketua RT 02 RW 03 dan Sdri Sumiarti warga Desa Tlogorejo.

 

 

Bahwa maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Bhakti Sosial tersebut adalah merupakan wujud implementasi kepedulian dan empati Polsek Tlogowungu kepada masyarakat pada momentum HUT Bhayangkara ke 78

 

 

Secara umum selama pelaksanaan kegiatan Bhakti Sosial tersebut berlangsung lancar dan aman tertib.

 

 

*/Red/hum

 

 

 

JAKARTA – Sebanyak 100 personel ditambahkan di tempat pemeriksaan imigrasi (TPI)

Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Hal tersebut merespon antrean panjang imbas

kendala layanan imigrasi yang terdampak gangguan teknis server pusat data nasional

(PDN) Kementerian Kominfo.

“Hingga saat ini, sistem perlintasan di bandara dan pelabuhan belum dapat beroperasi

normal. Untuk mengatasi situasi tersebut, kami menambah personel di tempat

pemeriksaan imigrasi. Saat ini konter pemeriksaan di seluruh terminal kedatangan

internasional sudah terisi penuh oleh petugas, dan akan kami tambah dengan konter

tambahan,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim saat mengecek antrean dan

sistem pelayanan perlintasan Terminal 3 Internasional Bandara Soekarno-Hatta, Jumat

malam (21/06/2024).

Ia menambahkan, saat ini kondisi antrean di TPI Bandara Soekarno-Hatta sudah lebih

terkendali dibandingkan kemarin. Untuk mengurai antrean, line khusus haji di area

kedatangan juga dibuka.

Sementara ini, pemeriksaan keimigrasian dilakukan secara manual. Petugas

menerakan cap kedatangan dengan menuliskan keterangan tanggal, jam, nomor

penerbangan, paraf petugas serta dilakukan dokumentasi (foto). Bagi warga negara

asing (WNA), dilakukan pula pencatatan nomor visa dan durasi izin tinggal.

“Sedangkan untuk mengantisipasi melintasnya penumpang yang termasuk dalam daftar

cekal, sistem passenger analysis unit telah beroperasi untuk memverifikasi seseorang

masuk kedalam daftar cekal atau tidak dengan menggunakan kamera yang telah

tersedia di setiap konter imigrasi,” lanjut Silmy.

 

Imigrasi juga menyediakan ruang tunggu tambahan dengan 100 tempat duduk bagi

penumpang WNI maupun WNA yang ditempatkan di luar area pemeriksaan imigrasi

guna mengurangi penumpukan antrean pada jam sibuk. Penumpang dapat mengambil

air mineral gratis di ruang tunggu tersebut.

“Kendala kesisteman masih terus ditangani oleh tim dari Kementerian Kominfo. Imigrasi

mengambil langkah-langkah untuk memaksimalkan layanan hingga sistem normal

kembali,” tutupnya.

Jakarta, 21 Juni 2024

Humas Direktorat Jenderal Imigrasi .

 

/Red/Ketua Tim Humas

 

 

Pati, Batara.news || Komandan Kodim (Dandim) 0718/Pati bersama awak media Kabupaten Pati dan beberapa pengurus Squad Nusantara DPC Pati guna mempererat tali silaturahmi gelar coffe morning di lapangan Tembak Kompi C 410 alugoro Pati, Jum’at (21/6/2024.

 

Giat yang dipimpin langsung oleh Dandim 0718/Pati, Letkol Inf. Jon Young Saragi, S.Sos didampingi Kepala Distrik Militer (Kasdim), Danyon (Komandan Yonif), seluruh Danramil dan sejumlah perwira Kodim serta puluhan awak media Online maupun Cetak dan beberapa pengurus Squad Nusantara Pati.

 

Dandim Pati dalam sambutannya menyampaikan, puji syukur kepada tuhan Yang Maha Esa (YME), yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

 

“Sehingga dihari ini bisa melakukan giat bersama teman-teman wartawan dan media,” ungkap Dandim.

 

Dengan adanya giat Coffee Morning bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara jajaran anggota TNI bersama awak media, terutama yang berada di wilayah Kabupaten Pati.

 

“Dengan adanya giat ini keakraban dalam hubungan menjadi semakin erat seperti sebuah kekeluargaan,” tambahnya

 

Lebih lanjut, Dandim juga merasa prihatin atas kejadian yang sudah terjadi di wilayah Sukolilo, walaupun peristiwa itu terjadi di satu Desa saja.

 

“Kita sebagai warga Pati harus bersatu padu, bergotong royong, ikut mengharumkan nama Kabupaten Pati dengan adanya kejadian di satu Desa di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati,” lanjutnya.

 

Seandainya kami jajaran TNI diikut andilkan dalam peristiwa yang tarjadi saat ini, InsyaAllah kami akan berusaha sekuat tenaga untuk membenahi keadaan yang melanda menjadi lebih baik.

 

“Mudah-mudahan, dengan adanya kegiatan ini, anggota TNI dan awak media lebih erat jalinan silaturahminya. Apabila awak media ada hal yang perlu disampaikan, jangan sungkan-sungkan untuk mengabari, kami selalu siap setiap saat jika diperlukan,” pungkas Dandim.

 

*/Red

 

JAKARTA – Layanan keimigrasian pada unit pelaksana teknis (kantor imigrasi, unit layanan paspor, unit kerja keimigrasian) serta tempat pemeriksaan imigrasi pada bandar udara dan pelabuhan untuk sementara mengalami kendala. Hal ini merupakan imbas dari gangguan kesisteman pada pusat data nasional (PDN) Kementerian Kominfo yang sedang berlangsung, Kamis (20/06/2024).

 

“Kami sedang mengupayakan pemulihan aplikasi dan data dengan memanfaatkan data backup PDN di Batam dan kami upayakan agar layanan bisa pulih sesegera mungkin,” ujar Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim pada Kamis (20/06/2024).

 

Adapun masyarakat yang berada di bandar udara internasional dan akan melakukan

penerbangan tetap akan dilayani oleh petugas imigrasi. Dirjen Imigrasi mengatakan, meskipun sistem sedang terkendala, Imigrasi tetap memberikan pelayanan seoptimal mungkin agar penumpang tetap berangkat sesuai jadwal pesawat, begitupun pada saat kedatangan.

 

Untuk sementara, penumpang pesawat dianjurkan agar datang lebih awal ke bandara, mengantisipasi proses pemeriksaan yang belum dapat berjalan sebagaimana mestinya.

 

Sementara itu, masyarakat yang sudah terjadwal datang ke kantor imigrasi hari ini untuk wawancara dan pengambilan data biometrik paspor tetap dilayani seperti biasa.

 

Namun demikian, permohonan percepatan paspor satu hari jadi belum dapat dilayani dan akan segera beroperasi kembali setelah sistem normal.

 

“Ditjen Imigrasi akan segera menyampaikan kepada masyarakat apabila sistem PDN

Kementerian Kominfo sudah kembali normal dan layanan keimigrasian sudah bisa beroperasi sepenuhnya,” tutup Silmy.

 

 

*/Red

 

Rembang, Batara.News-Bertempat di balai manunggal 0720/Rembang Jawa tengah Kamis (20-06-2024) mulai pukul 09:30 sampai selesai pelaksanaan acara giat pelantikan pengurus cabang 1120 KB FKPPI Kabupaten Rembang, Jawa Tengah telah dilaksanakan.

 

Hadir dalam dalam pelaksanaan pelantikan tersebut Dandim 0720/Rembang Letkol Inf. Yudi Yahya. Kapolres rembang yang diwakili kasat Sabhara, Bupati Rembang yang diwakili asisten 1, Kesbangpol rembang, Kasat pol PP, serta segenap anggota FKPPI rembang dan pengurus daerah provinsi Jawa Tengah.

 

Eka Siswa Kartika selaku ketua lama dalam sambutanya berharap ketua FKPPI baru bisa meneruskan dan bertambah anggota serta kegiatan-kegiatan positif dan menjaga keutuhan NKRI.

 

Lebih lanjut eka juga mengatakan supaya FKPPI lepas tidak ikut berperan dalam politik. Tandasnya.

 

Rachmad Hidayat selaku ketua baru FKPPI saat diwawancarai awak media mengatakan, pada era kepemimpinannya, FKPPI akan meningkatkan rasa solidaritas dan persaudaraan, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan.

Di samping itu, FKPPI akan melanjutkan cita-cita juang patriot dan meneruskan apa yang sudah dibangun, terus bersinergi dengan TNI dan Polri serta pemerintah sehingga kenyamanan dan keamanan  terkendali.

 

 

FKPPI akan berada di garis terdepan dalam menghadapi setiap ancaman terhadap negara dan mengisi kemerdekaan dengan pembangunan untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

“Harus kompak dan solid, bekerja dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.

 

 

Lebih lanjut Rachmad mengatakan, segenap keluarga besar FKPPI bisa berbangga hati bahwa di tengah dinamika tahun politik dan kompleksitas tantangan zaman, organisasi ini masih tegak berdiri, solid, dan konsisten mengabdikan diri menjaga Pancasila sebagai ideologi, pandangan hidup, dan dasar negara. Tandasnya.

 

/Mul

 

Bojonegoro – Batara.news||

Paska dihantam isu tak sedap tentang mahalnya biaya pendidikan, kini Kepala Sekolah SMK Negeri 3 Bojonegoro, Jawa Timur, ambil sikap tegas dengan membebaskan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan Uang Gedung bagi pelajar yang memiliki surat keterangan tidak mampu dari pemerintah Desa setempat.

 

Langkah obyektif tersebut buntut dari banyaknya orang tua wali murid yang menggerutu ihwal adanya iuran bertajuk kesepakatan dan sukarela yang dihimpun melalui Komite SMK N 3 Bojonegoro.

 

“Sebenarnya kami sudah membebaskan biaya apapun bagi siswa yang memiliki surat keterangan tidak mampu dari Desa. Hanya saja mungkin hal itu belum tersosialisasikan dengan baik. Sehingga hal ini saya tegaskan kembali.” ucap Cipto, Kepala Sekolah SMK N 3 Bojonegoro. Sabtu, 15 Juni 2024.

 

Lantaran SMK N 3 Bojonegoro merupakan sarana pendidikan yang banyak menelurkan siswa dan siswi berprestasi, lebih lanjut Cipto menjelaskan, tidak menutup kemungkinan ketika ada kegiatan ekstra kurikuler yang sifatnya untuk menunjang prestasi anak didik pihak Komite sekolah akan melakukan musyawarah bersama orang tua wali murid.

 

“Jika ada kegiatan edukasi untuk menunjang prestasi siswa tidak menutup kemungkinan pihak komite akan melakukan musyawarah bersama orang tua wali murid.” imbuhnya,

 

Sementara itu, jelang penerimaan siswa baru Pihak SMK N 3 Bojonegoro juga akan mengedepankan asas sosial ekonomi masyarakat dalam menentukan kebutuhan anak didik yang tidak dapat dicover oleh pemerintah.

 

“Yang pasti kedepan kami akan mengedepankan musyawarah dalam hal anggaran. Sikap fleksibel dalam memberikan keterangan logis saat musyawarah akan kami utamakan, supaya tidak ada lagi orang tua wali murid yang merasa keberatan atas keputusan yang sudah disepakati.” Jlentrehnya,

 

Tak hanya itu, Cipto juga menegaskan dalam menjalankan tugas sebagai orang nomer satu di SMK N 3 Bojonegoro akan bepegang teguh dengan norma aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

 

“Bahkan dari beberapa guru membuat kegiatan patungan untuk uang saku siswa yatim dan tidak mampu, serta ada program orang tua asuh, setiap satu guru menopang keperluan 2 siswa, serta sebulan sekali dari dharma wanita sekolahan, keliling ke rumah siswa yang dalam tanggungan pihak sekolah, bentuk evaluasi perkembangan kondisi dan ekonomi keluarga siswa .” tandasnya.

 

 

(Al)

 

PATI, Batara.news | Kasus pengeroyokan bos rental mobil asal Jakarta oleh Warga Desa Sumbersoko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati berbuntut panjang.

 

Belum lama ini, tim gabungan Polda Jateng dan Polresta Pati melakukan razia motor bodong di Sukolilo. Hasilnya, sekitar 33 motor dan 6 mobil berhasil diamankan dan kini dibawa ke Polresta Pati.

 

Pada saat razia tersebut, Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Satake Bayu Setianto mengatakan, pihaknya masih berada di Sukolilo untuk menindaklanjuti temuan banyaknya kendaraan bodong.

 

”Betul, anggota masih di sana. Itu kendaraan dokumen tidak lengkap,” kata Satake.

 

Menyinggung informasi terkait apakah ada lokasi yang jadi sarang penadah, Satake menegaskan bahwa anggota masih di Pati untuk proses lebih lanjut.

 

Disisi lain, Kapolsek Sukolilo AKP Sahlan mengungkapkan bahwa laporan yang diperoleh dari masyarakat, kejahatan di Sukolilo Pati bukanlah kasus pencurian kendaraan bermotor. Melainkan, didominasi kenakalan remaja.

 

Dari laporan ini, Sahlan menegaskan, Kecamatan Sukolilo bukan sarang bandit maling motor. Oleh karena itu, Sahlan berharap masyarakat tidak mempercayai berita miring yang belum terkonfirmasi. Terlebih berita tersebut ditujukan ke wilayah Sukolilo.

 

”Polisi berdasarkan bukti. Kalau ada aduan kita sidik. Kalau laporan sekarang sangat minim pencurian. Malah kejahatan tawuran sama kenakalan remaja tinggi. Kalau pencurian motor minim,” ujarnya, Kamis (13/6).

 

Kendati demikian, pihak kepolisian menggencarkan razia kendaraan bodong di wilayah Sukolilo usai tragedi bos rental mobil asal Jakarta tewas dihajar massa pada Kamis (6/6) lalu.

 

 

/Red

 

BOJONEGORO JATIM – Batara.news||

Orang nomer satu di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dikabarkan langsung mengintruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyelesaikan kemelut persoalan iuran insidental di SMP N 2 Bojonegoro yang telah menuai sorotan publik.

 

Melalui kesigapan PJ Bupati, Adriyanto, kini SMP N 2 Bojonegoro dinyatakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bojonegoro bersih dari segala macam bentuk pungutan apapun alias gratis.

 

Disampaikan Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Dinas Pendidikan Bojonegoro, Abdul Wahid, paska aksi pungutan berdalih iuran insidental yang dihimpun oleh Komite SMP N 2 Bojonegoro itu mencuat ke publik, PJ Bupati langsung meminta persoalan tersebut segera diatasi.

 

“Berdasarkan intruksi PJ Bupati dan Kepala Dinas sudah tidak boleh ada tarikan apapun. Keterangan itu juga sudah disampaikan ke publik oleh PLT (Pelaksana Tugas) Kepala Sekolah yang baru.” Katanya, selasa, 11 Juni 2024.

 

Aksi pungutan berdalih iuran isidentil itu, lanjutnya, berlangsung di era Kepala Sekolah yang terdahulu. Sementara saat ini SMP N 2 Bojonegoro dipimpin Kepala Sekolah berstatus PLT.

 

“PLT Kepala Sekolah itu baru kemarin masuk, jadi dia gak tau kalau ada iuran insidental itu, lha wong baru kemarin terima SK (Surat Keputusan).” Imbuhnya,

 

Lantaran aksi pungutan berdalih iuran insidental tersebut sudah menjadi buah bibir masyarakat, Humas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang akrab disapa Mbah Dul itu menegaskan, SMP N 2 Bojonegoro mulai sekarang dan seterusnya dinyatakan bersih dari segala macam bentuk pungutan atau iuran.

 

“Tadi sudah diputuskan mulai kepemimpinan PLT Kepala Sekolah yang baru ini, SMP N 2 itu sudah bersih dari tarikan apapun.” pungkasnya,

 

Diberitahukan sebelumnya, peristiwa tersebut mecuat ke publik setelah ada salah satu orang tua wali murid SMP N 2 Bojonegoro yang menggerutu kepada awak media atas penarikan atau iuran insidental dengan jumlah hingga Rp 1.350.000., pertahun ajaran yang dihimpun melalui pihak Komite Sekolah.( Al)