Penulis: admin

 

Pati, Batara.news || Surat rekom dukungan untuk Pasangan Calon (Paslon) Bupati dan Calon Wakil Bupati (Cawabup) Pati dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi diberikan Budiyono-Novi bukan Sudewo-Chandra, Jum’at (30/8/2024).

 

Sebelumnya, sempat beredar foto surat memberikan dukungan untuk pasangan calon (Paslon) Sudewo dan Risma Candra sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pati periode 2024-2029 sempat dinilai abal-abal.

 

Dimana Sekertaris DPC PPP Kabupaten Pati, Zamroni seperti diberitakan sebelumnya saat dikonfirmasi sempat membantah adanya surat rekomendasi tersebut. Sebab menurutnya, surat yang dikeluarkan oleh DPP PPP untuk dukungan Sudewo dan Risma Candra itu “Abal-Abal” (Palsu).

 

Lantaran, surat yang beredar itu belum dicantumkan nomor dan tanggal ditetapkan. Bahkan, foto surat yang tersebar itu belum ada tanda tangan dari Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, baru tanda tangan Sekjen Moh. Arwani Thomafi. DPP belum mengeluarkan surat rekomendasi resmi, dan foto surat rekomendasi yang beredar itu abal-abal,” katanya.

 

Ubaidillah Wahab, Ketua DPC Partai PPP Pati mengatakan, rekom adalah Produk hukum untuk membantu kebutuhan masyarakat, terutama untuk konstelasi pesta demokrasi politik, tentu ada celah-celah yang akan membuka ruang berkreasi ketika mengimplementasikannya.

 

“Wallahu ‘a’lam bishahowab. Regulasinya DPC hanya menerima pendaftaran dan menyampaikannya ke DPP. Surat Rekom terbitnya dari DPP yang diberikan kepada Budiyono dan Novi Eko Yulianto,” jawabnya melalui pesan via WhatsApp.

 

Sudahlah, jika timnya yang pegang tanggung jawab pendaftaran di silon tidak ceroboh. Insyaallah tidak terjadi PPP dan Golkar ditinggal saat pendaftaran administratif.

 

“Tadinya cuma, dari partai Gerindra sebanyak 6 kursi, Nasdem ada 3. Nah, begitu PKB masuk lebih awal tambah 6, totalnya bertambah menjadi 15 kursi, dan ternyata langsung digunakan untuk mendaftar di Seleksi Calon Kepala Daerah (Selonkada). Tanpa sabar menunggu dari PPP dan Golkar,” tambahnya.

 

Berkas itulah yang digunakan mendaftar, untuk informasi lebih detail, bisa lanjut konfirmasi ke KPUD. Tentang artinya apa?. Instruksi DPC PPP diminta untuk mendaftar, itu sungguh di injury time.

 

Jika bukan karena pertolongan Allah Ta’ala, sangat tidak mungkin mampu menunjukkan berkas persyaratan yang full. Secara khusus saya ingatkan kepada tim desk Pilkada, al Insan bit Tafkiir wa Allahu bit Tadbiir,” tutupnya.

 

Sebelumnya, Sudewo juga berstagmen yang diunggah pada sejumlah media yang menyatakan, bahwa PPP Pati dianggap memutarbalikkan fakta.

 

*/red

 

Rembang, Batara.news- pasar mbrumbung sukses menyelenggarakan acara pasar mbrumbung Bersholawat yang dihadiri oleh ribuan jamaah dari lokal maupun luar wilayah pasar mbrumbung. Acara yang berlangsung di pasar mbrumbung, desa Banggi, kecamatan Kaliori kabupaten Rembang. pada pukul 13.00 hingga selesai. Kamis (29/08/2024).

 

Acara ngaji dan bersholawat menghadirkan

KH. Anwar Zahid atau yang biasa dikenal dengan sebutan KH. Anza dari Bojonegoro, K.H Musta’in, dari Kaliori Rembang, dan untuk memeriahkan acara dihadirkan juga group hadroh Syifaul Qulub Zahir Mania Rembang.

 

Dalam sambutanya kepala desa Banggi petak mengucapkan banyak terimakasih terhadap mas Rachmad Gunawan yang banyak membantu kegiatan di desa Banggi petak dan atas terselenggaranya ngaji dan bersholawat dalam rangka memeriahkan HUT kemerdekaan RI yang ke-79 yang bertempat di pasar mbrumbung .

 

Lebih lanjut pak kades menyampaikan bahwa di acara ngaji dan bersholawat ini juga ada acara santunan terhadap janda dan anak yatim, dan semua itu berkat bantuan dari mas Rachmad Gunawan. Ujarnya.

 

 

Selama acara, ribuan jamaah terlihat khusyuk mengikuti lantunan sholawat yang dibawakan oleh grup Hadroh Syifaul Qulub Zahir mania rembang. Suasana semakin meriah dengan kehadiran KH Anwar Zahid yang memberikan tausiyah menyejukkan hati.

 

Dalam sambutanya KH Anwar Zahid mengajak semua jamaah berdoa mendoakan pak Ahmad Luthfi dan Gus Taj Yasin semoga nanti akan terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, dan jika terpilih semoga menjadi pemimpin yang amanah, Amin.

 

Lebih lanjut KH Anwar Zahid melanjutkan tausiyah yang menyejukkan hati para jamaah yang hadir di pasar mbrumbung, Banggi petak hingga selesai.

 

 

Panitia pelaksana acara pasar mbrumbung Bersholawat bekerja keras untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan acara ini. Upaya mereka membuahkan hasil, terbukti dengan lancarnya acara yang mampu menarik ribuan jamaah. Acara ini menjadi momentum kebersamaan dan mempererat tali silaturrahmi antar warga, sekaligus menjadi wadah untuk meningkatkan kecintaan terhadap sholawat.

 

Acara ditutup dengan doa bersama, membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh yang hadir. Kesuksesan pasar mbrumbung Bersholawat tahun ini diharapkan menjadi inspirasi bagi kegiatan serupa di masa mendatang.

 

/Mul

 

 

Rembang , batara.news-Diduga Belum Mengantongi ijin Pembangunan tiang Tower Base transceiver Station (BTS) yang berlokasi di Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang di sorot sejumlah awak media. Rabu (28/08/2024)

 

Tidak dipungkiri bahwa keberadaan tower BTS di Kabupaten Rembang telah banyak memberikan manfaat, salah satunya yaitu memudahkan masyarakat dalam mengakses internet.

 

Namun disisi lain, siapa yang akan menjamin keselamatan di lingkungan jika terjadi sesuatu pada BTS, seperti efek dari radiasi pancaran gelombang magnetik, sehingga berdampak negatif pada reproduksi manusia, khususnya ibu hamil, selain itu dampak paling buruknya yaitu tower bisa saja roboh.

 

Banyaknya pembangunan menara telekomunikasi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan, bahkan tak sedikit dari provider internet tower BTS yang tidak memiliki izin alias bodong.

 

Seperti proyek pembangunan menara telekomunikasi atau Tower Base Transceiver Station (BTS) yang berlokasi di Desa Candimulyo ini, yang diduga tak kantongi izin, mengingat lokasinya tak jauh dari pemukiman warga.

 

Selain diduga tak kantongi izin, para pekerja di sana nampak tidak mengenakan Alat Pelindung Diri (APD) saat mereka sedang bekerja.

 

“Utamakan keselamatan Dan Kesehatan Kerja”

 

Begitulah kira-kira bunyi tulisan yang berada paling atas banner informasi peringatan Keselamatan, Kesehatan, Kerja (K3) di setiap lokasi proyek tower BTS.

 

Kendati demikian, tulisan tersebut sepertinya hanya menjadi slogan belaka, karena dalam pelaksanaannya para pekerja di sana telah abaikan keselamatan serta kesehatan, kerja. Bahkan banner pemberitahuan nomor-nomor penting/Emergency terlihat kosong, seperti nomor Rumah Sakit/Puskesmas, nomor polisi, nomor Pemadam kebakaran

 

Sementara itu pelaksana lapangan ‘Hendra saat dikonfirmasi awak media ini dilokasi proyek mengatakan,” Untuk Pembangunan menara ini setahu saya BTS milik Telkomsel,” tuturnya.

 

Mengingat tanpa ditemukannya papan informasi dilokasi pembangunan, lantas pertanyaan berlanjut pada perijinannya, “kalau izinnya nggak tau mas, belum dikirim, katanya.

 

Kepala Desa Candimulyo Zaenuri saat dikonfirmasi awak media membenarkan bahwa ada pembangunan menara BTS diwilayahnya, namun perlu diketahui sebelum proses pembangunan telah diadakan sosialisasi kepada warga,” ujarnya

 

“Dalam proses sosialisasi tersebut memang dari warga menyetujui akan adanya pembangunan menara BTS, namun diakui oleh kades pada awal pembangunan, dari pihak vendor belum menunjukkan bukti perizinan ataupun rekomendasi dari dinas terkait perihal pembangunan menara BTS, hingga pembangunan menara telah mencapai tahap akhir,” imbuhnya.

 

Di tempat terpisah, dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang saat dikonfirmasi awak media melalui chat WhatsApp, mengatakan bahwa pihak dinas (DPMPTSP) setempat belum mengeluarkan izin terkait pembangunan menara BTS yang ada di desa candimulyo, kecamatan sedan, kabupaten Rembang.

 

“Perlu diketahui, sebagaimana yang terdapat dalam peraturan undang-undang serta peraturan pejabat pemerintah setempat yang berkewenangan dalam perihal terkait perizinan pelaksanaan pembangunan Sarana Tower BTS bersama adalah, Undang-Undang No. 1/1970 dan No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja,

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Nomor 18 Tahun 2009; Nomor: 07/Prt/M/2009; Nomor: 19/Per/M.Kominfo/03/2009; Nomor: 3 /P/2009.

 

Bersambung.

 

/Mul

Pati, Batara.news || Kejadian Karnaval berujung perkara hukum di Desa Ngepongrojo, kini pelaku penganiayaan terhadap salah satu pemuda warga Ngepongrojo mulai dipanggil oleh pihak penyidik Polresta pati satreskrim Unit V untuk pertanggung jawabkan perbuatannya.

 

Pertanggal 23/8/24 Unit V satreskrim Polresta pati keluarkan SP2HP yang pertama terkait tindak kriminal kasus penganiayaan di Desa Ngepongrojo, dalam poin isi surat hasil penanganan kepolisian Polresta pati, kepolisian telah memeriksa korban dan Saksi-Saksi kejadian,

 

Menurut informasi yang dihimpun oleh awak media, terlapor inisial TT akan di panggil oleh penyidik oleh penyidik satreskrim Unint V polresta pati selasa 27 Agustus 2024,

 

Disisi lain dari pihak keluarga pelapor berharap kepolisian tetap tegak lurus dalam menangani perkara tersebut, tidak ada keberpihakan di dalam penanganan kasus tersebut kepada pelaku kriminal kejadian itu.

 

“Kami selalu pihak korban berharap pihak kepolisian dapat secepatnya memproses perkara ini sampai tuntas, biarkan pelaku dapat pertanggung jawabkan perbuatannya sesuai hukum, agar menjadi pembelajaran pribadi dan contoh kepada orang lain agar tidak ada kejadian lagi dikemudian hari” Teganya saat di wawancarai awak media 26/8/24.

 

Tak sampai disitu ibuk korban penganiayaan berharap tidak hanya dua nama yang akan di periksa oleh pihak kepolisian namun semua pelaku yang terlibat dalam kejadian tersebut, menurutnya pelaku pengeroyokan tidak hanya dua orang melainkan beberapa orang yang terlibat dan nama-nama tersebut sudah disampaikan oleh pihak penyidik.

 

” Karena anak saya di kroyok sampai anak saya masuk opname di rumah sakit bahkan menurut hasil pemeriksaan ada luka dalam di bagian kepala dekat dengan otak kecil yang terindikasi membahayakan, orang tua mana yang tidak sedih melihat anaknya disiksa sekejam itu”, imbuhnya.

 

Dalam poin perkara ini, pihak korban berharap perkara tersebut pihak kepolisian polresta pati dapat cepat tepat dan sigap menangani perkara tersebut dan tetap tegak lurus.

 

/red

 

 

 

 

 

 

BOJONEGORO,-Batara.news|| Hati-hati ! Beredar sebuah akun WhatsApp palsu dengan nomor Hand Phone dan foto profile yang mengatasnamakan Komandan Kodim 0813 Bojonegoro.

 

Melalui pesan singkat WhatsApp, Letkol Czi Arief Rochman Hakim SE,.MM., Dandim 0813/Bojonegoro menjelaskan bahwa nomor +62 852-1188-2229 itu mengatasnamakan dirinya.

 

 

“Nomor telephone atau Whatsapp tersebut di tulis atas nama saya, dan foto profil yang di unggah juga menggunakan foto saya”, terang Dandim. Sabtu (24/08/2024).

 

Dandim juga menegaskan himbauan kepada masyarakat dan warga Bojonegoro khususnya agar tidak merespon nomor tersebut jika menghubungi nomor Hp saudara mengatasnamakan saya dan Kodim 0813 Bojonegoro.

 

“Abaikan dan jika perlu laporkan kepada pihak berwajib jika berupaya merugikan saudara”, tambahnya.

 

Komandan Kodim 0813 Bojonegoro juga menginstruksikan agar masyarakat tanggap dan berhati-hati atas banyaknya penipuan di sosial media yang mengatasnamakan pejabat.

 

“Jangan mudah percaya sebelum jelas kebenarannya”, tutup Letkol Czi Arief Rochman Hakim Komandan Kodim 0813 Bojonegoro.

 

 

(Hum/Ali)

Bojonegoro,-Batara.news||

Fakta mengejutkan diungkapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) ihwal ratusan Desa di Bojonegoro, Jawa Timur, yang dinyatakan belum lunas Pajak.

 

Hal itu mencuat tatkala Dinas PMD dan KPP Pratama menggelar sosialisasi bersama seluruh jajaran Pemerintah Desa di ruang Angkling Dharma Pemkab Bojonegoro beberapa waktu yang lalu, baru-baru ini.

 

Menurut Kadin DPMD melalui Imam Rasidi, staf PMD bagian Pembinaan Pemdes yang membidangi menyampaikan, agenda sosialisasi yang dilaksanakan bertujuan untuk menekan pelunasan pajak secara umum pada tahun 2022 dan 2023.

“Secara umum dalam pengelolaan APBDES sesuai ketentuan Permendagri No. 20 tahun 2018, di tindak lanjut dari Pemkab Bojonegoro melalui Perbup 58 tahun 2021, dijelaskan bahwa adanya pajak kegiatan di tingkat Desa terkait pengadaan barang dan jasa, biaya pegawai, belanja modal, harus tunduk dengan undang-undang Perpajakan.” Tuturnya, Kamis, 22 Agustus 2024.

Berdasarkan data yang dimiliki KPP PRATAMA dan Data Dinas PMD, lanjutnya, ada beberapa Desa yang belum terpenuhi wajib pajaknya.

“Beberapa alasan belum terbayar wajib pajak oleh Pemdes, terkadang mereka melakukan pembayaran melalui pihak rekanan adapula langsung atas nama Pemdes. Sehingga dari hasil evaluasi dan koreksi ditemukan beberapa Desa yang diminta untuk menyelesaikan komitmentnya.” Jlentreh Imam Rosidi,

Dikatakan pula, alasan kegiatan sosialisasi dan evaluasi yang diselenggarakan oleh KPP Pratama bersama Dinas PMD, disinyalir lantaran ada kesalahan dalam melakukan perhitungan. Selain itu, bisa juga ada kesalahan memasukkan kode rekening belanja pada aplikasi APBDes.

“Manakala sudah diinput pada aplikasi Siskeudes (sistem keuangan Desa) otomatis, akan muncul pada buku kas pajak, namun ada yang belum disetor secara manual.” imbuhnya,

Selain karena alasan diatas, Imam Rasidi juga menjelaskan, menurut data yang terhimpun KPP PRATAMA, secara akumulasi perhitungan ternyata masih berjubal wajib pajak yang belum dipenuhi oleh pemerintah Desa.

 

“Sehingga harus dilakukan inisiasi dan upaya koordinasi evaluasi bersama PMD, serta penyidik PNS secara internal pengelolaan keuangan, supaya tidak menimbulkan polemik hukum yang harus melibatkan APH (Aparat Penegak Hukum).” tegasnya,

Menurut perhitungan, dari 419 Pemerintah Desa ada sekitar 181 Desa yang belum melakukan pelunasan pelunasan pajak.

“Ini berkenaan dengan pajak pusat yang berhubungan dengan PPN dan PPPH, Karena melibatkan KPP PRATAMA, tidak terintegrasi dengan pendapatan Daerah, untuk pajak Daerah menjadi kewenangan Bapanda.” ucap Imam Rosidi,

Lebih detail staf PMD mengungkapkan, permasalahan tersebut setiap tahun selalu ada upaya sosialisasi, namun tingkat kesadaran dan keperluan pada tiap-tiap Desa berbeda, sehingga hal itu kerap dijadikan dalih alasan untuk tidak memprioritaskan pelunasan wajib pajak.

“Makanya diberikan ruang dan waktu, jika memang ada kesalahan hitung, kesalahan kode, dapat dibenahi dalam kegiatan koordinasi yang dilaksanakan dalam kurun waktu 3 hari tersebut, jika memang sudah dipungut namun belum disetorkan, minta komitmen nya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut”. pungkasnya,

Dinas PMD juga berharap kepada pihak KPP Pratama selaku pelaksana hasil kegiatan agar melaporkan kinerjanya kepada PJ Bupati, kemudian ditembuskan kepada PMD.

 

(Red/tim)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pati, Batara.news || Hadir Aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) merupakan sebuah sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi pengelolaan arsip dinamis secara instansional maupun eksternal berbasis Cloud pada kementerian lembaga dan pemerintah daerah.

 

Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan sebuah aplikasi umum pertama yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis (AUBKD).

 

Aplikasi SRIKANDI adalah kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang hadir untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.

 

Srikandi bertujuan menciptakan kelancaran dalam persyaratan dan kearsipan secara elektronik yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan pembuatan surat menyurat dan arsip elektronik secara online secara integrasi serta terekam pada pusat data nasional Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Dinarpus) setempat mengupayakan pengimplementasian pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, salah satunya di bidang kearsipan melalui pemanfaatan Aplikasi Sistem Kearsipan Berbasis Elektronik yang dinamakan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Penerapan Aplikasi yang berlaku nasional tersebut.

 

Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan sosialisasi dan penerapan secara langsung aplikasi SRIKANDI untuk mendukung kelancaran implementasi SPBE menyesuaikan diri di era digitalisasi ini dan memastikan untuk selalu update dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elekronik. Dengan penggunaan dan penerapan aplikasi SRIKANDI diharapkan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Pati serta bermanfaat dalam memberikan layanan administrasi bagi masyarakat.

 

Plt Kepala DPUTR Pati Riyoso SOS,.M,.M.  sangat mengapresiasi saat di konfirmasi awak media 22/8/24 adanya aplikasi SRIKANDI adanya aplikasi tersebut yang berbasis online,

“Tentu akan lebih memudahkan banyaknya pekerjaan yang menyangkut layanan adminitrasi dan sangat bermanfaat sekali untuk kinerja DPUTR pati”, tegasnya.

 

/red