Gedung TPQ di Kedungadem Beralih Fungsi Jadi Dapur Umum Program MBG, Muncul Perbedaan Klaim Kepemilikan

Bojonegoro, – Batara.news — Polemik mencuat di wilayah Kedungadem, Bojonegoro, menyusul alih fungsi gedung Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Darul Falah menjadi dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bangunan yang disebut-sebut dibangun secara swadaya oleh warga kini memunculkan perbedaan klaim antara masyarakat dan pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.

 

Informasi awal diperoleh dari seorang warga berinisial S saat ditemui di sebuah warung. Ia menyebut, pembangunan TPQ tersebut dulunya terlaksana berkat gotong royong warga setempat.

“Lebih lengkapnya langsung datang ke lokasi saja, Pak,” ujarnya singkat, seakan menyiratkan ada cerita lebih dalam.

 

Saat wartawan menelusuri ke lokasi, pemilik dapur umum berinisial W—yang juga mantan kepala desa—tidak berada di rumah. Melalui sambungan telepon WhatsApp, W menyampaikan versi berbeda.

“Itu tanah pribadi saya dan tidak ada pembangunan swadaya. Kalaupun ada, ya hanya sebatas bantuan tenaga gotong royong saat pengecoran,” tegasnya.

 

W menyatakan siap ditemui oleh pihak yang merasa keberatan. Ia juga menegaskan bahwa pemindahan kegiatan TPQ bersifat sementara.

“Ini hanya sementara karena ada kesempatan menjalankan program MBG. Selanjutnya kita akan bangun lagi gedung untuk TPQ,” ujarnya.

 

Dari penelusuran di lapangan, warga setempat membenarkan bahwa gedung TPQ sedang direhabilitasi dengan penambahan bangunan di sisi belakang untuk memperluas area dapur. Sementara kegiatan belajar TPQ dipindahkan ke rumah warga di sebelah barat lokasi.

“Insya Allah tanggal 25 nanti dapur umum mulai beroperasi,” ungkap seorang warga.

 

Menurut warga, dapur umum awalnya beroperasi di rumah mantan kepala desa. Namun karena dinilai sempit dan tidak memenuhi standar, kegiatan dipindahkan ke gedung TPQ, sehingga siswa pun sementara belajar di rumah warga.

 

 

/red

 

Pulsa DP3AKB Bojonegoro Capai Rp 3 Miliar, 3.006 Penerima Hanya Terima 10 Kali Setahun

Bojonegoro, Batara.news – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran belanja pulsa dan tagihan telepon sebesar Rp 3.006.000.000 pada tahun anggaran 2025. Anggaran ini tercatat dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan kode RUP 57805082, menggunakan mekanisme E-Purchasing melalui E-Katalog, dan bersumber dari APBN lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

 

Paket pengadaan yang diumumkan 3 Maret 2025 itu diberi nama Belanja Tagihan Telepon dan diperuntukkan bagi 3.006 orang penerima, guna mendukung komunikasi petugas lapangan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Meski dihitung per bulan, penyaluran pulsa hanya dilakukan 10 kali dalam setahun.

 

Kepala Dinas P3AKB, dr. Ahmad Hernowo Wahyutomo, M.Kes, menyatakan program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional. “Tujuannya untuk mendukung kelancaran komunikasi petugas dan pelaksana lapangan, terutama dalam layanan sosial berbasis komunitas,” ujarnya.

 

Berdasarkan data SPSE, realisasi awal tercatat pada 5 Maret 2025 dengan kontrak senilai Rp 300.600.000. Hingga awal Agustus, belum ada laporan realisasi berikutnya di sistem tersebut.

 

Dengan nilai anggaran yang tergolong besar, publik menuntut keterbukaan pelaksanaan dan pelaporan secara berkala untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran.

 

 

/Red

 

 

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Minta Evaluasi Kenaikan 250% PPBB Kabupaten Pati: “Jangan Bebani Masyarakat”

SEMARANG, Batara.news  – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, termasuk rencana kenaikan Biaya Pokok Produksi (BPP), harus benar-benar dikaji secara matang dan tidak boleh membebani rakyat.

 

“Ini sudah saya sampaikan kepada para bupati agar membuka ruang komunikasi publik. Keluhan masyarakat (public complaint) di berbagai wilayah harus segera ditindaklanjuti secara terbuka,” ujar Gubernur Luthfi dalam keterangannya.

 

Ia menjelaskan bahwa prinsip utama dalam menyusun kebijakan adalah mempertimbangkan kemampuan daerah dan memastikan dampaknya tidak memberatkan masyarakat. Gubernur juga menegaskan pentingnya sosialisasi yang masif dan dialog terbuka agar masyarakat memahami konteks kebijakan secara utuh.

 

“Kalau perlu diturunkan, ya diturunkan. Jangan berlama-lama. Kebijakan itu harus cepat, tidak boleh menunggu terlalu lama. Yang paling penting, jangan sampai menyulitkan masyarakat,” tegasnya.

 

Gubernur Luthfi mengatakan telah memerintahkan kepada para bupati untuk segera melakukan evaluasi dan kajian terkait rencana kenaikan BPP. Bila dalam kajian ditemukan bahwa kebijakan tersebut belum tepat, maka langkah penurunan atau penundaan harus segera dilakukan.

 

“Ini semua dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Maka harus dikaji dengan jujur dan terbuka,” pungkasnya.

 

 

/Red

 

Anggaran Ratusan Juta, Dinsos Bojonegoro Baru Salurkan 20 Mesin Jahit untuk Disabilitas

Bojonegoro – Batara.news |

Dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp600 juta, Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro tercatat baru menyalurkan 20 unit perlengkapan menjahit kepada penyandang disabilitas produktif hingga awal Agustus 2025. Bantuan ini merupakan bagian dari program Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, yang terdata dalam sistem Sirup LKPP dengan kode RUP 54631191.

 

Plt Kepala Dinsos Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, mengatakan bahwa penyaluran dilakukan secara bertahap dan didahului dengan pelatihan dasar keterampilan menjahit bagi para penerima.

 

“Setelah pelatihan selesai, bantuan langsung kami distribusikan. Sampai saat ini baru 20 unit yang tersalurkan,” ungkapnya, Rabu (6/8/2025).

 

 

Padahal, total rencana distribusi sepanjang tahun 2025 mencapai 60 unit. Artinya, sejauh ini realisasi program belum menyentuh setengah dari target. Setiap paket bantuan terdiri dari satu mesin jahit, gunting kain, dan kain panjang, dengan pengadaan menggunakan skema belanja pemerintah.

 

Jika dibagi rata, anggaran sebesar Rp598.506.000 mengindikasikan nilai pengadaan sekitar Rp9,9 juta per paket. Namun hingga kini, publik belum mendapat informasi detail mengenai efisiensi, transparansi pengadaan, maupun progres percepatan distribusi.

 

Program ini menyasar kelompok disabilitas produktif, namun dengan kecepatan distribusi yang lambat, efektivitasnya dalam mendorong kemandirian ekonomi kelompok rentan patut menjadi sorotan.

 

 

/Al

 

 

Polres Bojonegoro Ungkap Kasus Pencurian Rel Kereta Api, Satu Penadah Ikut Diamankan

Bojonegoro, Batara.news || Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro berhasil mengungkap kasus pencurian rel kereta api yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bojonegoro. Dalam pengungkapan ini, tiga pelaku utama berhasil ditangkap bersama seorang penadah. Sementara enam pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Selasa (05/08/2025).

 

Kejadian ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat dan hasil penyelidikan polisi atas kasus pencurian yang terjadi pada Minggu, 8 Juni 2025, sekitar pukul 00.30 WIB di jalur rel Desa Tikusan, Kecamatan Kapas. Pencurian serupa juga terjadi sebelumnya, yakni pada 23 Mei 2025 di jalur rel Desa Kebonagung, Kecamatan Padangan dan Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.

 

Keempat tersangka yang berhasil diamankan adalah B (55), warga Randublatung sebagai pelaku utama; S (48), warga Semanggi sebagai sopir truk; AR (30), warga Banyuasin sebagai kernet; dan IM (46), warga Andongrejo sebagai penadah. Sedangkan enam pelaku lainnya yang masih buron adalah K, J, ST, W, KR, dan adik dari K.

 

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku menggunakan gergaji besi untuk memotong rel menjadi beberapa bagian. Potongan rel kemudian dimuat ke dalam truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi K 8720 ES, lalu dibawa untuk dijual. Namun, saat proses pemuatan, aksi mereka diketahui warga dan sempat dikejar hingga ke wilayah Kecamatan Trucuk. Para pelaku melarikan diri dan meninggalkan truk beserta barang bukti yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian.

 

Barang bukti yang berhasil disita antara lain satu unit truk Mitsubishi, satu buah tali tampar besi, empat balok kayu berukuran 12x12x50 cm, tiga buah gergaji besi, serta 24 potongan rel kereta api berbagai ukuran. Atas aksi pencurian ini, PT KAI DAOP 8 Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp 57 juta.

 

Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi, S.H., S.I.K., M.I.K. melalui Kasat Reskrim menyampaikan bahwa pihaknya terus mendalami kasus ini dan memburu para pelaku yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Ia menegaskan, Polres Bojonegoro berkomitmen menindak tegas setiap bentuk kejahatan yang mengganggu fasilitas umum dan merugikan masyarakat luas.

 

Para tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, serta Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Dinas PU SDA Bojonegoro Klarifikasi Pengadaan Grease: Realisasi 1.024 Kg Sesuai SSH 2025

Bojonegoro – Batara.news

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro memberikan penjelasan resmi terkait pengadaan grease atau stempet dalam tahun anggaran 2025 yang sempat menjadi sorotan publik. Klarifikasi disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PU SDA, Helmi Elisabeth, pada Selasa (5/8/2025).

 

Dalam keterangannya, Helmi memastikan bahwa pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Satuan Harga (SSH) yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/181/KEP/412.013/2024 tentang SSH Tahun 2025.

 

“Pengadaan stempet ini sepenuhnya sudah sesuai dengan SSH terbaru tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Tidak ada penyimpangan harga ataupun volume,” ujar Helmi.

 

Ia juga menjelaskan bahwa angka 500 kilogram yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP LKPP) hanyalah bagian dari rencana awal, bukan data realisasi.

 

“Data yang ada di SIRUP merupakan perencanaan. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan aktual mencapai 1.024 kilogram, dengan anggaran sebesar Rp102.400.000. Semua dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang sah dan terdokumentasi,” tambahnya.

 

Helmi menekankan pentingnya membedakan antara dokumen perencanaan dan realisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia memastikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai aturan dan terbuka terhadap audit serta pengawasan publik.

 

“Kami terbuka untuk semua bentuk pengawasan. Data pengadaan kami lengkap dan dapat ditelusuri. Kami pastikan anggaran digunakan sesuai peraturan dan kebutuhan teknis,” tegasnya.

 

Melalui klarifikasi ini, Dinas PU SDA berharap masyarakat dapat memahami bahwa seluruh kegiatan pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

 

/Ali

 

Bantu jaga keamanan anak didik Dan lingkungan sekolah, Satgas TMMD 125 Bojonegoro Bangun Pagar

Bojonegoro,-Batara.news|| Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum pada pelaksanaan kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke- 125 tahun 2025 di Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro terus berlanjut, termasuk pembangunan pagar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Soko IV.

 

Program TMMD dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan, dan keterlibatan anggota TNI dari Tiga Matra, Darat, Laut dan Udara yang tergabung pada Satuan Tugas (Satgas) TMMD ke- 125 di Desa Soko dalam membangun pagar sekolah merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan dan masyarakat guna menyiapkan generasi penerus bangsa.

 

Komandan Peleton (Danton) 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Satgas TMMD ke- 125 Kodim 0813 Bojonegoro Letda Inf Moh. Fathurrozi, Senin (4/8/2025), mengatakan, ketersediaan bangunan pagar sekolah di SDN Soko IV dengan tinggi 2 meter dan panjang 56 meter ini nantinya diharapkan dapat membantu menjaga keamanan anak didik, maupun lingkungan sekolah, serta juga demi kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.

 

“Dibangunnya pagar ini bisa memberikan kesan positif pada terhadap sekolah, menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih kondusif, dan tidak terganggu dengan aktivitas orang yang lalu lalang dilingkungan sekolah,” ujarnya.

 

“Kami berharap, dengan adanya pagar baru yang baik ini nanti bisa mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Lingkungan sekolah, menjadi lebih aman dan nyaman,” tambah Letda Inf Moh. Fathurrozi.

 

Kepala SDN Soko IV, Dewanto, S.Pd., merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan jajaran TNI Satgas TMMD ke- 125 Kodim 0813 Bojonegoro atas dibangunkannya pagar sekolah. Pagar sekolah, menurut dia adalah salah suatu kebutuhan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar di sekolah.

 

“Dengan adanya pagar ini tentunya bisa memberikan dampak secara langsung pada proses penyiapan sumber daya manusia. Sebelum ada pagar, di sekolah kami ini banyak hewan-hewan peliharaan seperti ayam bebas keluar masuk. Siang dibersihkan, besok paginya banyak kotoran hewan ternak di teras ruang kelas maupun halaman sekolah, sehingga mengganggu sekali,” tuturnya.

 

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro Lettu Kav Sujirman, mengungkapkan bahwa selain membangun pagar sekolah program terpadu dan lintas sektoral TMMD ke- 125 tahun 2025 ini juga membangun sasaran fisik lainya yakni jalan beton, musholla sekolah, serta pembangunan sumur bor, rehabilitasi check dam dan peningkatan kualitas atap, lantai dan dinding rumah tinggal layak huni.

 

“Sedangkan sasaran non fisik, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan semangat gotong royong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

 

/Al

Polri dan Kemenkumham Perkuat Sinergi, Teken MoU Kerja Sama Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan

Jakarta, Batara.news – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang imigrasi dan pemasyarakatan, Senin (4/8/2025), di Jakarta Pusat. Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kedua lembaga menghadapi tantangan global yang berdampak langsung pada stabilitas nasional.

 

Dalam sambutannya, Kapolri menyoroti dampak situasi global terhadap keamanan dalam negeri, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang, serta berbagai krisis kemanusiaan dan ekonomi. Menurutnya, dinamika global tersebut turut mendorong meningkatnya tantangan transnasional, seperti penyelundupan barang dan narkoba, hingga perdagangan manusia.

 

“Kondisi negara kita dan situasi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mau tidak mau, setiap negara harus berpikir keras untuk bisa bertahan,” ujar Jenderal Sigit.

 

Ia menegaskan bahwa Indonesia menghadapi kerawanan tinggi dalam kejahatan lintas negara (transnational crime), mengingat posisi geografis yang berbatasan langsung dengan banyak negara, baik di laut maupun daratan.

 

“Ini tentunya memunculkan berbagai permasalahan seperti illegal fishing, penyelundupan senjata, narkoba, dan barang terlarang lainnya,” jelasnya.

 

Jenderal Sigit juga menuturkan bahwa MoU yang ditandatangani kali ini merupakan pembaruan dari nota kesepahaman sebelumnya, dengan penambahan sejumlah poin penting yang disesuaikan dengan perkembangan tantangan saat ini.

 

“Nota kesepahaman ini akan membuat pelaksanaan tugas masing-masing menjadi lebih optimal,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Kapolri berharap kerja sama ini akan mendukung peningkatan sektor pariwisata melalui kelancaran pengawasan wisatawan asing dan tenaga kerja asing, serta memperkuat sumber daya manusia dan pertukaran sarana prasarana antara kedua institusi.

 

“Sinergisitas adalah kunci. Dengan kekuatan Polri sekitar 490 ribu personel dan Imipas sekitar 64 ribu yang tersebar hingga ke atase-atase luar negeri, jika kita satukan dan padukan, maka potensi besar ini bisa dimaksimalkan untuk mendukung tugas dan pengabdian kepada bangsa,” pungkasnya.

 

/Rudi

 

Santri di Pati Alami Dugaan Kekerasan oleh Oknum Pengasuh, Kuasa Hukum Lapor ke Polisi

Pati, Batara.news — Seorang santri putra dari sebuah pondok pesantren (ponpes) di wilayah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dilaporkan mengalami perlakuan tidak pantas oleh oknum pengasuh. Peristiwa yang diduga telah berlangsung cukup lama ini akhirnya dilaporkan ke Polresta Pati oleh pihak kuasa hukum korban, pada Sabtu (2/8/2025).

 

Kuasa hukum korban, Deddy Gunawan, mengatakan bahwa kliennya mengalami tekanan psikologis yang cukup berat akibat kejadian tersebut. Korban disebut baru berani menceritakan peristiwa yang dialaminya setelah keluar dari pondok.

 

“Korban mengalami tekanan batin dan rasa takut yang mendalam. Setelah meninggalkan lingkungan pondok, korban akhirnya berani bicara,” ujar Deddy kepada wartawan.

 

Menurut keterangan yang disampaikan, korban telah mondok di ponpes sejak duduk di bangku sekolah dasar. Dugaan tindakan menyimpang tersebut disebut terjadi ketika korban sudah menginjak usia remaja. Namun karena tekanan dan perasaan takut, korban baru mengungkapkannya kepada keluarga beberapa waktu terakhir.

 

Dugaan tindakan itu, menurut Deddy, dilakukan dalam situasi yang berkedok kegiatan pembinaan atau pendisiplinan. Ada indikasi bahwa peristiwa tersebut terjadi di beberapa lokasi dalam lingkungan ponpes, meskipun rincian kejadian belum dapat disampaikan lebih lanjut demi menjaga privasi dan pemulihan psikologis korban.

 

“Kami sudah sampaikan laporan kepada pihak kepolisian dan berharap kasus ini bisa diusut tuntas. Korban juga saat ini sedang kami dampingi untuk proses pemulihan secara menyeluruh,” jelasnya.

 

Pihak kepolisian sendiri belum memberikan pernyataan resmi terkait proses penyelidikan atas laporan ini. Hingga kini, belum ada tanggapan dari pengelola ponpes yang bersangkutan.

 

Kuasa hukum korban juga mengimbau agar masyarakat tidak berspekulasi dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada pihak berwenang.

 

/Ali

 

Percobaan Penculikan di Pati Bikin Geger! Ini Langkah Cepat Polisi

Pati, Batara.news – Sebuah percobaan penculikan terhadap siswi sekolah menengah pertama (SMP) mengguncang ketenangan warga Kabupaten Pati, setelah pesan peringatan dari pihak sekolah viral di berbagai grup WhatsApp dan media sosial. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa, 29 Juli 2025, sekitar pukul 14.10 WIB, di depan salah satu SMP di wilayah Pati Kota.

 

Korban, siswi kelas VII asal Desa Purworejo, saat itu tengah menunggu angkutan umum di tepi jalan depan sekolah. Tiba-tiba, dua pria tak dikenal turun dari sebuah mobil dan berusaha menarik korban ke dalam kendaraan. Beruntung, aksi tersebut digagalkan oleh penjaga sekolah yang segera menghampiri dan membuat para pelaku panik hingga melarikan diri.

 

Kejadian tersebut sontak menyita perhatian publik setelah pihak sekolah menyebarkan pesan peringatan melalui WhatsApp yang berbunyi: “Kemarin hari Selasa 29 Juli 2025 terjadi percobaan penculikan setelah pulang sekolah.” Pesan ini dengan cepat menyebar luas dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan orang tua dan masyarakat.

 

Sebagai respons, Polsek Pati Kota melakukan klarifikasi dan deteksi dini pada Rabu, 30 Juli 2025, dengan melibatkan unsur sekolah, Bhabinkamtibmas, Babinsa, hingga orang tua korban. Meski lokasi kejadian berada di depan sekolah, pihak kepolisian menyampaikan bahwa aksi tersebut tidak terekam CCTV, karena kamera tidak menjangkau titik kejadian.

 

Kapolsek Pati Kota IPTU Heru Purnomo mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan imbauan dan edukasi kepada sekolah agar meningkatkan sistem keamanan, termasuk meminta siswa menunggu jemputan di dalam area sekolah dan menambah titik CCTV yang mencakup jalan raya depan sekolah.

 

“Kami minta agar lingkungan sekolah dijaga secara maksimal. Guru dan satpam harus standby di pintu gerbang saat jam pulang untuk mengawasi siswa,” tegas IPTU Heru.

 

 

 

Selain itu, Polsek juga akan mengintensifkan patroli siang hari (AG siang) di sekitar sekolah-sekolah guna memastikan keamanan para pelajar saat pulang sekolah.

 

Pihak sekolah dan orang tua korban memilih untuk tidak memberikan pernyataan resmi kepada media, dengan alasan menjaga kondisi psikologis anak dan menghindari keresahan yang lebih luas.

 

IPTU Heru menegaskan bahwa pihaknya menangani kasus ini secara serius dan meminta masyarakat agar tetap waspada tanpa terprovokasi oleh isu yang belum jelas sumbernya.

 

“Jika ada informasi terkait percobaan penculikan, segera laporkan ke kantor polisi terdekat atau melalui layanan 110. Jangan mudah percaya kabar viral tanpa klarifikasi,” pungkasnya.

 

 

 

/Ali

 

 

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.