Penulis: admin

Pati //Jateng–Sabtu, 10 Mei 2025 Program percepatan pendirian Koperasi Merah Putih di setiap desa di Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 kecamatan, 401 desa, dan 5 kelurahan menuai kritik tajam dari sejumlah kalangan. Program ini merupakan bagian dari strategi pembangunan nasional yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui penguatan koperasi di tingkat desa.

Namun, pelaksanaan program ini mendapat sorotan dari kalangan notaris dan praktisi hukum. Mereka menilai proses pendirian koperasi secara massal tersebut terindikasi mengandung praktik monopoli dan pelanggaran terhadap kode etik profesi notaris.

AB Purwanto mengatakan kepada awak media langkah baik sudah dari awal dilakukan Program Percepatan Pendirian Koperasi Merah Putih oleh Bupati Pati H Sudewo, sosialisasi sudah dilakukan tanggal 25 Maret 2025 di Pendopo, tanggal 27 Maret 2025 keluar Inpres .
Tanggal 15 April 2025 ajukan berkas NPAK keluar SK penunjukan NPAK dari PP. INI tanggal 30 April 2025.
Hari Senin, 5 Mei 2025 adakan Zoom meting dari jam 13.00 sampai 17.00 wib dengan di kenai biaya dua ratus ribu rupiah.
Tanggal 7 Mei 2025 Tanda tangan pendirian Koperasi , tinggal kecamatan Juwana dan Winong yang belum, ungkapnya.

Awal Notaris yang dapat penunjukan SK di kabupaten Pati ada 14 NPAK dari PP.INI, kenapa yang mengerjakan hanya 5 NPAK, inilah yang menjadi pertanyaan dan tanda tanya besar, ungkapnya.

Sebagai anak bangsa seharusnya bisa ikut berpartisipasi, sebagai program nasional yang sudah di rencanakan Presiden Prabowo dan sudah di sosialisasikan Bupati Pati H Sudewo dengan baik jangan sampai ternodai, jelasnya.

“Pelibatan pihak tertentu secara eksklusif dalam proses legalisasi badan hukum koperasi patut dipertanyakan. Ini berpotensi melanggar asas keadilan dan persaingan tak sehat dalam profesi notaris,” ujar AB Purwanto satu notaris

Menurutnya, jika proses pengesahan koperasi hanya dilakukan oleh kelompok atau pihak tertentu, maka hal ini bisa menimbulkan dugaan praktik tidak transparan dan berpotensi merugikan masyarakat serta mencederai prinsip profesionalisme.

Menurut AB Purwanto kepada awak media ini melanggar kode etik profesi Notaris.

Pasal 4 Ayat (4) dan Ayat (14) dalam Kode Etik Notaris mengatur kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi oleh notaris dalam menjalankan jabatannya. Berikut adalah uraian umum mengenai dua ayat tersebut (dalam konteks Kode Etik Notaris Indonesia yang diatur oleh Ikatan Notaris Indonesia):

Pasal 4 Ayat (4):

> Notaris wajib memberikan pelayanan kepada penghadap tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, atau latar belakang sosial.

Di sisi lain, pihak pelaksana program berdalih bahwa percepatan pendirian koperasi merupakan bentuk dukungan terhadap program nasional yang bertujuan meningkatkan kemandirian desa serta memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan berbasis komunitas.

Meski demikian, berbagai pihak meminta agar pemerintah daerah dan pusat lebih terbuka dan akuntabel dalam menjalankan program ini, serta melibatkan unsur masyarakat dan lembaga profesional secara adil agar tujuan mulia program tidak tercoreng oleh praktik-praktik yang menimbulkan polemik.

Red / Tio

Bojonegoro,–Batara.news|| Warga Desa Mayangrejo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, menggerutu ihwal adanya cairan berwarna hitam pekat dan berbau tidak sedap yang mengaliri saluran irigasi pertanian.

 

Usut punya usut, cairan tersebut ternyata ditenggarai berasal dari limbah pabrik roti PT Laskar Buah Indonesia yang bermarkas di Desa Mayangrejo pula.

 

Dimana, perusahan yang dinakhodai oleh salah satu Wakil Rakyat Bojonegoro itu juga dianggap dapat mencemari sumber air bersih warga.

 

Anto, salah satu warga setempat mengungkapkan, bau aroma limbah tersebut sangat menyengat, terutama pasca hujan turun.

 

“Kalau pas hujan turun bau sampah tersebut sangat luar biasa mas,” ucapnya, Rabu, 07 Mei 2025.

 

Kondisi itu, lanjut Anto, sudah berlangsung lama dan menimbulkan kekhawatiran akan dampak kesehatan bagi warga.

 

“Harapannya, limbah ini segera diatasi agar tidak lagi mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan kami.” harapnya,

 

Selain itu, Warga Desa Mayangrejo juga berharap pemerintah dan instansi terkait dapat segera turun tangan untuk menindak PT LBI agar bertanggung jawab atas pencemaran tersebut dan melakukan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah kejadian serupa terulang.

 

“Mereka mendesak agar pencemaran dihentikan dan lingkungan sekitar dipulihkan.” tandasnya.

 

Sementara itu, dijelaskan manager PT LBI, Juwanto, bahwa limbah cair sudah dibuatkan penampungan dan beberapa waktu lalu telah dilakukan penyedotan.

 

“Sudah kita lakukan penyedotan dan rencana akan kita buatkan penampungan (Bak Kontrol),Dan IPAL (Instalasi Pengelolaan Air Limbah).” terangnya

 

Akan tetapi, berdasarkan pantauan di lapangan menunjukkan bahwa kolam penampungan limbah sudah nampak penuh dan tidak mampu menampung seluruh volume air limbah, hingga akhirnya meluber masuk ke lahan pertanian dan sumur air bersih milik warga.

 

Sementara terpisah, Luluk Alifah kepala Dinas Lingkungan Hidup(DLH)saat di konfirmasi perihal limbah tersebut pihaknya akan menindak lanjuti pengawasan di lapangan dan dampaknya,”

kita tindaklanjuti pengawasan dilapangan dan langkah langkah penanganan dampak lingkungan,”Pungkasnya.

 

(Al)

Batara.news Bojonegoro. – Mantan Napi (Nara Pidana) Teroris Bojonegoro dan juga mantan Anggota JI (Jamaah Islamiyah) Bojonegoro yang tergabung dalam Yayasan KARIMON (Karya Inspirasi Harmoni) Bojonegoro melaksanakan kegiatan silaturahmi ke Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono di Rumah Dinas Bupati, Selasa (6/5/2025).

 

Kegiatan bertemu Bupati Bojonegoro ini, Karimon memperkenalkan diri sebagai perkumpulan yang terdiri dari mantan Napiter dan Mantan JI yang sudah kembali ikrar ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan kembali di masyarakat untuk berbuat manfaat kepada masyarakat Bojonegoro baik melalui bidang pendidikan, dakwah, maupun kesejahteraan.

 

Disampaikan oleh Ketua Yayasan KARIMON Arif Budi Setiawan dihadapan bupati Bojonegoro menjelaskan sekilas tentang kondisi para mantan Napiter dan JI Bojonegoro yang ingin melanjutkan kegiatan kebaikan dan memberikan manfaat kepada masyarakat, dannkuga beberapa kendala upaya dalam berbagai kegiatan terutama dalam bidang pendidikan dan juga kesejahteraan.

 

“Kita Karimon ini berasal dari Jaringan dimana banyak masyarakat yang tidak suka pada kami yang dulu, namun kami sekarang terus berupaya bagaimana bisa memberikan manfaat kebaikan bagi masyarakat dan juga Pemerintah, dengan upaya berjamaah dalam Karimon kami berharap pemerintah dan masyarakat membuka peluang kepada kami untuk bergerak dalam bidang kebaikan di masyarakat,” Terang Arif.

 

Ustad Handoko juga menyampaikan bahwa tentang sejarah perubahan Jamaah Islamiyah setelah pembubaran adalah ingin berkolaborasi dengan pemerintah dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan berakhlak Islami.

 

Beberapa masukan dan usulan dari beberapa lainnya juga disampaikan kepada Bupati Setyo Wahono terutama soal Pendidikan dan juga Kegiatan sosial serta Kesejahteraan masyarakat.

 

Hadir dalam kegiatan silaturahmi ini, diantaranya Petinggi Jamaah Islamiyah ustad Hanodok, Ustad, Abror dan juga mantan Eks JI dan Eks Napiter lainnya yang didampingi oleh Tim dari Densus 88 AT (Detasmen Khusus Anti Teror) sekaligus sebagai Pengawas Karimon, dan Juga Sasmito yang juga Pengawas dari Karimon.

 

Dihadapan para eks JI dan Eks Napiter yang hadir, Bupati Setyo Wahono menyampaikan bahwa Secara pribadi dirinya tidak pernah mendengar ada penolakan terhadap aktivitas dakwah dan sosial yang dilakukan oleh mereka ketika dulu masih di Jamaah Islamiyah, menurutnya Mungkin karena tidak tahu atau menganggap itu bukan masalah, karena semua orang akan fokus pada perilaku. Bukan pada afiliasi kelompok.

 

“Saya Sebagai bupati tidak membeda-bedakan antara mantan pengikut kelompok tertentu dengan masyarakat pada umumnya. Asalkan semua berperilaku baik dan ingin bekerjasama dalam kebaikan, pihaknya akan siap mendukung,” Ungkap Mas Bupati Bojonegoro.

 

Mas Bupati (Panggilan Akrab Setyo Wahono. Red) juga menyampaikan akan menindak lanjuti apa yang menjadi usul saran serta harapan dan keinginan untuk memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat.

 

“Untuk soal pendidikan guna memperbaiki akhlak yang mulia di masyarakat saya sangat mendukung, dan akan kita bantu sesuai regulasi pemerintahan untuk kebaikan semua,” Ujar Mas Wahono.

 

Bupati juga mengajak para mantan Eks Jamaah Islamiyah dan Mantan Teroris ini untuk menjaga kebersamaan dimasyarakat saling mengasihi dan meningkatkan toleransi demi sebuah harapan besar untuk menjalankan misi visi Yayasan KARIMON dan demi kebaikan semua.

 

(*/Red)

Pati – Dalam suasana penuh kehangatan pasca Idulfitri 1446 H, Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Pimpinan Anak Cabang (PAC) Kecamatan Tlogowungu, menggelar acara Halal Bihalal bersama sejumlah tokoh masyarakat. Kegiatan tersebut berlangsung di kediaman Kepala Bidang Organisasi dan Kaderisasi Keanggotaan (Kabid OKK) GRIB Jaya Kabupaten Pati, yang dulunya menjabat sebagai Kabid Humas.

 

Acara ini menjadi momentum penting untuk mempererat tali silaturahmi antaranggota serta meneguhkan kembali semangat kebersamaan dan loyalitas dalam berorganisasi.

 

Kabid OKK GRIB Jaya DPC Pati, Anang Afiyana Firdaus, dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa acara ini difokuskan pada konsolidasi internal, khususnya bagi PAC Tlogowungu.

 

“Malam ini kami melaksanakan acara halal bihalal yang diinisiasi oleh PAC Tlogowungu. Karena kebetulan Ketua PAC juga memiliki tugas di Tangerang, maka saya mewakili dalam pelaksanaannya,” ujar Anang.

 

Ia menambahkan, sebanyak 57 anggota PAC Tlogowungu hadir dalam acara ini, sementara 11 anggota lainnya berhalangan. Tak hanya itu, GRIB Jaya juga turut mengundang perwakilan dari PAC lainnya, seperti PAC Pati Kota dan Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Pati.

 

Anang berharap agar ke depan Ketua DPC dapat terus memberikan arahan dan bimbingan guna memperkuat soliditas dan kesatuan organisasi.

 

“Kami berharap DPC bisa terus memberi bimbingan agar kita tetap solid, satu komando, dan taat pada arahan pimpinan,” tegasnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Ketua GRIB Jaya Pati, Rustam, turut menyampaikan harapannya bagi perkembangan organisasi, khususnya di PAC Tlogowungu.

 

“Semoga GRIB Jaya PAC Tlogowungu semakin solid, semakin jaya, dan membawa berkah bagi seluruh anggotanya serta masyarakat, khususnya di Kecamatan Tlogowungu,” tutup ketua DPC Grib Jaya Pati.

 

/red

Batara.News Bojonegoro ||merasa tak puas dan dirugikan dengan adanya bus gratis milik Pemkab Tuban,

Sejumlah pengemudi online dan offline di Bojonegoro yang tergabung dalam komunitas Transportasi Stasiun (Tatas)
Mengeluh pendapatan menurun.
Jum’at(02/05/2025)

Keluhan itu di sampaikan melalui
Ketua Tatas kepada awak media, Dwi atau yang akrab biasa disapa Bang Dwi, pendapatan mereka menurun drastis sejak transportasi dengan julukan “Bus Ganteng” itu beroperasi.

“Pendapatan kami menurun drastis sejak Bus Ganteng beroperasi. Banyak penumpang yang beralih menggunakan bus gratis tersebut, sehingga kami merasa dirugikan,” ujar Bang Dwi.

Bang Dwi menjelaskan bahwa komunitas Tatas telah beroperasi di Bojonegoro selama beberapa tahun dan telah menjadi salah satu pilihan transportasi bagi masyarakat. Namun, dengan adanya Bus Ganteng, banyak penumpang yang beralih menggunakan transportasi gratis tersebut.

“Bus Ganteng memang sangat membantu masyarakat, tapi kami juga perlu diperhatikan. Kami memiliki keluarga yang harus dibiayai, dan pendapatan kami yang menurun drastis membuat kami khawatir,” tambah Bang Dwi.

Menurut Bang Dwi, solusi yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan titik penjemputan Bus Ganteng ke Jalan MH Thamrin atau Maliogoro, dan bukan di stasiun/terminal. “Alangkah baiknya jika titik penjemputan dialihkan ke Jalan MH Thamrin atau Maliogoro, dan jangan di stasiun/terminal. Dengan demikian, penumpang yang mau naik Bus Ganteng bisa menggunakan jasa transportasi di stasiun, seperti tukang becak, ojek pangkalan, taksi stasiun, dan taksi online,” kata Bang Dwi.

Pemkab Tuban sendiri telah meluncurkan Bus Ganteng sebagai salah satu program untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan mengurangi kemacetan di jalan. Namun, program ini juga memiliki dampak pada pengemudi online dan offline di Bojonegoro.

Dalam waktu dekat, komunitas Tatas berencana untuk melakukan audiensi dengan Pemkab Bojonegoro untuk membahas masalah ini dan mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak. Bang Dwi berharap bahwa Pemkab Bojonegoro dapat memahami kesulitan yang dihadapi oleh pengemudi online dan offline di Bojonegoro dan memberikan kebijakan yang tepat.

 

(*Lis/Red)

Batara.news || Salatiga, 21 April 2025 – Korem 073/Makutarama merampungkan program karya bakti TNI berupa renovasi menyeluruh di Yayasan Panti Asuhan Masithoh, Salatiga. Proyek renovasi ini mencakup perbaikan di 11 titik penting yang bertujuan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan kelayakan lingkungan bagi para penghuni panti.

 

Selama beberapa minggu pelaksanaan, kegiatan ini meliputi perbaikan fasilitas utama seperti kamar mandi, mushola, plafon, keramik dapur, serta tangga. Boven kamar tidur santri putri juga direnovasi untuk menciptakan ruang istirahat yang lebih aman dan nyaman.

 

Sentuhan estetika dan keamanan turut menjadi perhatian melalui pengecatan aula dan tembok luar, pengecoran halaman, pemasangan pintu gerbang baru, serta pengecatan plafon aula. Seluruh pekerjaan telah diselesaikan 100 persen dan kini menunggu proses peresmian serta serah terima resmi kepada pihak yayasan.

 

Danrem 073/Makutarama, Kolonel Inf Ari Prasetya, S.E., M.Han., menyampaikan bahwa karya bakti ini merupakan bagian dari komitmen TNI dalam mendukung pembangunan fasilitas sosial yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.

 

“Kami berharap hasil karya bakti ini menjadi bukti nyata kehadiran TNI di tengah masyarakat serta memberikan manfaat jangka panjang bagi anak-anak di Panti Asuhan Masithoh,” ujarnya.

 

Perwakilan Yayasan Masithoh turut menyampaikan apresiasi atas perhatian dan bantuan yang diberikan. Renovasi ini dinilai sangat membantu menciptakan lingkungan yang lebih layak dan ramah bagi anak-anak asuh.

 

Prosesi peresmian dan serah terima hasil renovasi dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat.

 

(*/red)

 

Bojonegoro,–Batara.news|| Publik di Kecamatan Kedungadem, Kabupaten Bojonegoro, Jatim, digemparkan dengan insiden pembacokan brutal yang terjadi di dalam Mushola Al-Manar, turut Dukuh Krajan, RT 04, RW 02 Desa Kedungadem.

 

Mirisnya lagi, peristiwa tersebut mengakibatkan sepasang suami istri dan seorang pria renta mengalami luka berat.

 

Menurut sumber yang dihimpun, korban meninggal dunia berinisial AZ (63), sementara istrinya berinisial AW (60) dan seorang pria berinisial CR (63) mengalami luka bacok di bagian tangan dan kepala.

 

“Pelaku bernama Sujito, saat itu sekitar pukul 04.30 pagi, pelaku masuk ke musholla membawa parang dan langsung membacok CR secara membabi buta sambil berteriak Mafia Tanah.” ucap sumber yang dihimpun media ini. Selasa, 29 April 2025.

 

Lebih lanjut, saat CR dibacok, kemudian AZ mencoba untuk melerai, sehingga membuat pelaku semakin brutal melakukan pembacokan terhadap AZ dan istrinya AW.

 

“Korban AZ mengalami luka bacok di bagian leher dan kepala hingga mengakibatkan meninggal ditempat. Sementara istri dan CR mengalami luka di bagian tangan dan kepala, dan saat ini masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit Sosodoro.” pungkasnya.

 

Sementara, setelah melakukan aksi bengisnya pelaku langsung menyerahkan diri ke Polsek Kedungadem. Dan saat ini pihak Aparat Penegak Hukum Polres Bojonegoro masih mendalami motif pelaku.

 

Perlu diketahui, berdasarkan informasi yang beredar, korban AZ merupakan mantan Sekretaris Kecamatan Kedungadem.

 

reporter : Al

Bojonegoro,– Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, mengaku ketika proses pengadaan barang dan jasa selalu bersurat kepada pihak Aparat Penegak Hukum untuk melakukan pendampingan.

 

Dijelaskan Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan, Dinas Kesehatan Bojonegoro, Imam Wahyudi, selama ini dalam proses belanja atau pengadaan Alat Kesehatan (Alkes), pihaknya didampingi oleh Kejaksaan Tinggi dan Polda Jawa Timur .

 

“Hampir semua belanja di Dinkes (Dinas Kesehatan) itu saya mintakan pendampingan, baik itu dari Kejaksaan, Polda, dan Kejati (Kejaksaan Tinggi), jadi kami sudah sangat hati-hati.” ucap Imam ketika dikonfirmasi diruang kerjanya, kemarin, Jumat, 25 April 2025.

 

Lantaran takut salah melangkah dalam proses pengadaan, lanjutnya, sebisa mungkin Dinas Kesehatan selalu meminta pendampingan dari institusi penegakan hukum, mengingat anggaran yang digunakan untuk kegiatan tersebut terlalu besar.

 

“Karena anggarannya besar pasti ini banyak orang yang kepengen tau dan kepengen merasakan juga, sehingga kami ini perlu betul-betul dikontrol dan gak boleh seperti ini itu dan harus seperti ini.” imbuhnya,

 

Tak hanya itu, Imam Wahyudi juga mengaku hampir 2 bulan sekali Dinas Kesehatan dipanggil ke Kantor Kejati dan Polda Jawa Timur untuk menyampaikan progres penggunaan anggaran.

 

“Kami intens ke Jawa Timur, hampir 2 bulan sekali kami dipanggil kesana untuk ditanya prosesnya seperti apa.” jelasnya,

 

Namun ironisnya, ketika disinggung ihwal kenapa nota pembelian barang yang dilakukan secara digital atau e-purchasing tersebut tidak dipublikasikan, Imam Wahyudi menjawab, kalau itu merupakan dokumen Negara yang tidak bisa disebar luaskan kepada masyarakat, dan harus dirahasiakan.

 

“Itu gak boleh diekspos, ada yang bisa mengekspos tapi dari lembaga yang berkompeten, misalnya inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ini juga sudah diaudit BPK.” tandasnya,

 

Sementara, menyoal atas statement Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan yang menganggap nota pembelian barang suatu dokumen rahasia, Koh Aksin, salah satu aktivis penggiat informasi di Bojonegoro menganggap bahwa itu keterangan ngawur.

 

“Kalau nota pembelian barang itu dianggap dokumen rahasia, yang ngomong berarti tidak pernah membaca Undang – Undang Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.” cetusnya,

 

Dimana, menurut Koh Aksin, Undang-Undang tersebut tegas mengamanatkan kalau setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan informasi dalam bentuk dokumen tentang pengguna anggaran yang bersumber dari uang rakyat.

 

“Jadi intinya, mesin-mesin itukan dibeli menggunakan uang rakyat, dalam hal ini APBD Bojonegoro tahun 2024, maka dari itu kalau nota pembelian barang tersebut dianggap suatu dokumen rahasia nanti kita buktikan melalui sengketa informasi di pengadilan saja.” Pungkasnya.

 

Reporter : Ali sugiono

Bojonegoro,–Batara.news|| Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melalui Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan, Imam Wahyudi, akhirnya beri penjelasan ihwal uang rakyat puluhan miliar rupiah yang digunakan untuk membeli peralatan medis.

 

Menurutnya, uang rakyat Bojonegoro yang terserap kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tahun 2024, sebanyak Rp 55 miliar rupiah itu, digunakan untuk membeli alat kesehatan di RSUD Sosrodoro, bukan di Rumah Sakit Kecamatan Temayang.

 

“Ngisi Sirup (Sistem Informasi rencana umum pengadaan ) itu by sistem, kita entri-entri seperti itu, jadi mungkin semua belanja modal seperti itu, penempatan per paket di Rumah Sakit di Sosrodoro, kemudian Monologi yang X-ray itu, sama yang di Temayang, jadi tiga itu.” kata Imam, ketika dikonfirmasi diruang kerjanya kemarin, Jumat, 25 April 2025.

 

Terkait kesalahan dalam penyajian informasi kepada publik, dirinya menjelaskan, kemungkinan itu terjadi karena typo (salah ketik), kemudian by entri, atau by sistem.

 

“Iya yang upload sistem informasi itu kita.” jelasnya,

 

Sementara, ketika disinggung ihwal uang rakyat Bojonegoro sebanyak Rp 55 Milyar Rupiah yang digunakan untuk pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit Temayang, Imam Wahyudi, menegaskan kalau barangnya saat ini berada di Rumah Sakit Sosrodoro.

 

“Barangnya itu ada di sana, Karena RS Sosrodoro belum mempunyai mata anggaran belanja, jadi belanjanya nitip ke kita (Dinas Kesehatan), cuma kita itu ketempat untuk membelanjakan saja. Jadi yang Ter upload pada sistem informasi itu sesuai dengan judul paket, bukan pada detail lokasi, karena barangnya berada di Sosrodoro.” paparnya,

 

Perlu diketahui, berdasarkan laman sistem informasi rencana umum pengadaan yang dikelola oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Negara, Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro, telah meng-upload pembelian tiga alat kesehatan di detail lokasi RS Temayang.

 

Tiga alat kesehatan yang dibeli dengan uang rakyat Bojonegoro sebesar Rp 55 miliar rupiah, dan di upload Dinas Kesehatan pada sistem informasi tersebut ialah, mesin CT Scan, X-ray, dan C-Arm.

 

bersambung…..

 

Reporter :Al