BATARA.NEWS
PATI _: Sebagaimana mestinya pemdes adalah ujung tombak pemerintah skala desa yang menjadi ujung tombak kinerja pemerintahan Presiden Jokowi, sebagaimana telah di atur dalam UU DESA bahkan dana desa terus di anggarkan oleh pemerintah pusat lewat APBN melalui Dispermades setempat, rabu tgl (18/05/22).
Transparansi sangatlah penting mengingat anggaran terus digelontorkan oleh pemerintah demi kemajuan dalam pembangunan setiap desa bahkan anggaran bantuan lewat, Banprov, Bankeu, Bankab maupun aspirasi menjadi kegiatan rutin setiap ada perubahan dan murni setiap tahunnya.
Hal inilah yang menjadi problema tersendiri, tidak ada transparansi di pemerintahan desa Ngemplak Kidul kec. Margoyoso Pati. Telah terjadi gonjang ganjing ditubuh pemerintah desa Ngemplak Kidul, setelah di adakan rapat kerja dengan lembaga desa BPD yang merasa timpang dengan kinerja kades Selamet.
Carut marut pemerintahan desa Ngemplak Kidul atas kepemimpinan kades Slamet ini membuat kinerja pemerintahan desa Ngemplak Kidul makin parah dalam hal tata kelola keuangan maupun tata kelola pemerintahan, yang seharusnya semua lembaga di libatkan dalam musyawarah untuk melibatkan semua unsur yang ada agar pembangunan yang ada lebih baik dari sebelumnya.
Pasalnya BPD yang seharusnya dapat memberi masukkan dan kontrol selama pemerintah desa berlangsung, untuk saling sinergi dan mendukung untuk memajukan desa, namun tidak pernah dilibatkan dalam artian kinerjanya tidak sesuai di tupoksinya alias dikebiri oleh kepala desa Ngemplak Kidul.
Dalam pertemuan ini BPD meminta pertanggung jawaban kepala desa menyangkut aliran dana aspirasi dan LPJ – LPJ lainnya sebagai bentuk pertanggung jawaban selaku kepala desa saat ini.
Ketua BPD Joko Suyono juga menanyakan hal hal mengenai hak anggotanya salah satunya adalah seragam, seragam ini adalah seragam kepanitiaan pemilihan kepala desa tahun lalu, namun sampai saat ini belum ada kejelasan, selain itu sebelumnya kisruh di pemerintahan desa Ngemplak kidul ada kegaduhan yang dilansir oleh beberapa media ada dugaan jual beli jabatan pengisian perangkat desa tahun 2022 pada april dan pelantikannya terkesan tergesa gesa yang dilaksanakan pada bulan mei kemarin.
Bahkan sampai saat ini masih berjalan proses hukum dan sudah dilaporkan ke Kepolisian Resort Pati. Sebelumnya desa Ngemplak kidul yang dipimpin oleh kades Slamet agar beberapa bantuan yang mengalir ke desa dapat lebih dipertanggungjawabkan agar semua pihak yang terkait dilibatkan untuk musyawarah dalam melaksanakan program pembangunan tersebut, biar lebih terbuka dan transparan kedepannya,” tutup ketua BPD Joko Suyono.
/Red
