BOJONEGORO – Di tengah bayang-bayang ketidakpastian ekonomi global, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mulai merumuskan langkah strategis untuk menjaga arah pembangunan tetap stabil dan terukur.
Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Musrenbangkab) Tahun 2026, arah kebijakan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 mulai dipertegas: bertahan dengan efisiensi, melaju dengan prioritas yang terfokus.
Forum yang digelar di Ruang Angling Dharma, Jumat (27/3/2026), ini bukan sekadar agenda tahunan. Ia menjadi titik temu antara realitas global yang tak menentu dengan kebutuhan lokal yang mendesak.
Hadir dalam forum tersebut jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para kepala OPD, camat, hingga perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, akademisi, organisasi perempuan, dan tokoh masyarakat.
Menariknya, sejumlah daerah sekitar seperti Blora, Ngawi, Tuban, Lamongan, Jombang, dan Nganjuk turut ambil bagian. Kehadiran mereka memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tak lagi bisa berdiri sendiri—melainkan membutuhkan sinergi lintas wilayah yang lebih kuat dan terintegrasi.
Dalam arahannya, Bupati Bojonegoro, Setyo Wahono, menegaskan bahwa situasi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Gejolak geopolitik dan tekanan ekonomi dunia, menurutnya, telah merembet hingga ke level daerah.
“Kondisi ekonomi global saat ini tidak sedang baik-baik saja. Dampaknya terasa hingga ke daerah, termasuk Bojonegoro. Saya minta seluruh OPD dan BUMD fokus meningkatkan pendapatan, menekan biaya, dan mengedepankan efisiensi,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa tahun-tahun ke depan bukan hanya soal ekspansi pembangunan, tetapi juga tentang bagaimana bertahan dengan cerdas di tengah keterbatasan.
Namun demikian, optimisme tetap dijaga. Untuk tahun 2027, Pemkab Bojonegoro menetapkan dua sektor utama sebagai jangkar pembangunan: pertanian dan kesehatan.
Di sektor pertanian, perhatian diarahkan pada penguatan tata kelola air. Isu ini bukan sekadar teknis, melainkan menyangkut keseimbangan lingkungan sekaligus keberlanjutan produktivitas petani—dua hal yang kerap berjalan di jalur yang tak selalu seiring.
Sementara di sektor kesehatan, peningkatan fasilitas dan layanan rumah sakit menjadi fokus. Di tengah kesadaran publik yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan kesehatan, langkah ini menjadi investasi jangka panjang untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.
Lebih jauh, Bupati Wahono menegaskan bahwa Musrenbang tidak boleh berhenti sebagai forum formalitas. Ia harus menjadi ruang hidup bagi gagasan, kritik, dan solusi yang benar-benar dapat diterjemahkan dalam kebijakan nyata.
“Sinergi yang telah terjalin selama ini, khususnya bersama Forkopimda, menjadi kunci agar pembangunan di Bojonegoro tetap berjalan aman, lancar, dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Di titik ini, Musrenbangkab 2026 seolah menjadi cermin: antara harapan besar pembangunan dan realitas yang menuntut kehati-hatian. Sebuah pengingat bahwa di tengah tekanan global, arah yang tepat sering kali lebih penting daripada langkah yang cepat.
Al/lis
