Bojonegoro,— Batara.news ||
Jalan Nasional Babat–Bojonegoro tak lagi sekadar rusak. Ia berubah menjadi arena judi nyawa, tempat keselamatan warga dipertaruhkan setiap kali roda kendaraan melintas.
Lubang-lubang kejut yang menganga dibiarkan seperti ranjau darat—tanpa rambu memadai, tanpa penanganan darurat, tanpa rasa bersalah dari pemilik kewenangan.
Ini bukan lagi soal kualitas aspal. Ini soal negara yang absen di jalan nasionalnya sendiri.
Menanggapi situasi yang telah melampaui batas kewajaran, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Supriyanto, melontarkan instruksi keras kepada seluruh struktur partai untuk turun ke ruang publik dan menyuarakan aspirasi rakyat secara terbuka, Minggu (25/1/2026).
Aspal Hancur, Negara Mengendur
Ahmad Supriyanto menegaskan bahwa dalih klasik soal “kewenangan pusat” atau “menunggu anggaran” tak lagi relevan ketika korban terus berjatuhan.
“Ini bukan lagi soal lubang jalan. Ini soal nyawa manusia. Setiap hari dibiarkan, berarti negara sadar membiarkan warganya bertaruh hidup,” tegasnya.
Menurutnya, pembiaran kerusakan jalan nasional adalah bentuk pengingkaran tanggung jawab konstitusional negara. Jalur Babat–Bojonegoro—urat nadi logistik, kendaraan berat, dan angkutan publik—telah berulang kali menjadi saksi kecelakaan serius, namun perbaikannya selalu kalah cepat dibanding jatuhnya korban.
Instruksi Politik, Teguran Moral
Golkar, kata Ahmad, tak ingin hanya menjadi komentator di pinggir jalan rusak. Karena itu Fraksi Partai Golkar DPRD Bojonegoro diperintahkan mengambil langkah konkret:
Menggelar aspirasi terbuka di Rumah Aspirasi DPD Golkar Bojonegoro
Mengirim ultimatum resmi kepada Kementerian PUPR, Ditjen Bina Marga, dan BBPJN
Menembuskan tekanan politik ke Komisi V DPR RI, Gubernur Jawa Timur, hingga Bupati Bojonegoro
Langkah ini dimaksudkan untuk memutus kebiasaan buruk birokrasi: saling lempar tanggung jawab sambil menghitung korban.
Lubang Jalan Bukan Takdir, Tapi Kelalaian
Ahmad juga menyentil keras logika “menunggu proses” yang kerap dijadikan tameng pembiaran.
“Kalau prosedur lebih penting dari nyawa, berarti ada yang salah dalam cara negara bekerja,” ujarnya.
Ia menegaskan gerakan ini bukan agenda politik murahan, melainkan teriakan etis agar negara kembali ingat siapa yang seharusnya dilindungi.
Jalan Nasional, Luka Nasional
Kasus Jalan Babat–Bojonegoro adalah potret telanjang pembangunan:
anggaran tersedia, lembaga lengkap, pejabat berlapis—
namun lubang tetap menganga, korban tetap berjatuhan.
Lubang-lubang kejut itu bukan hanya menggerogoti aspal,
tetapi juga mengikis kepercayaan rakyat terhadap negara.
Kini publik tak lagi menuntut janji.
Mereka hanya menunggu satu hal sederhana tapi mendesak:
apakah negara akan hadir memperbaiki jalan,
atau terus menunggu korban berikutnya sebagai alarm kejut?
Penulis: Alisugiono
Batara.news
