Ciawi — Temu Tani Nasional dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Kerukunan Tani Nelayan Indonesia (HKTI) 2025 di Ciawi, Jawa Barat, Rabu (3/12/2025), menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani untuk memperkuat kembali fondasi pangan nasional. Kegiatan yang dihadiri petani dari berbagai daerah ini menyampaikan satu pesan utama: kesejahteraan petani harus menjadi pusat kebijakan pangan, ekspor, dan tata kelola pertanian nasional.
Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) yang juga Ketua Umum HKTI, Sudaryono, menegaskan bahwa sektor pertanian tengah memasuki momentum penting. Ia menyebut dalam satu tahun terakhir, petani kembali melihat harapan berkat kebijakan Presiden Prabowo yang secara langsung menyentuh kebutuhan dasar mereka—mulai dari pupuk, harga gabah, hingga hilirisasi.
“Presiden bekerja dengan keberpihakan yang jelas kepada petani. Tugas kita memastikan kebijakan ini dijaga, dibela, dan dijalankan sampai tuntas,” ujarnya.
Wamentan juga meminta HKTI bersatu dan bergerak satu arah untuk memperkuat kebijakan pemerintah, terutama dalam program pupuk, benih, kesejahteraan petani, dan pembangunan subsektor peternakan serta perkebunan.
“Ada semangat baru, ada perubahan nyata, dan ada keberpihakan yang sangat kuat kepada petani. Inilah tujuan besar pemerintah menghadirkan kembali kejayaan sektor pertanian,” tambahnya.
Di sisi perdagangan, Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso, menyoroti peluang besar ekspor bagi produk pertanian dan UMKM. Ia menyampaikan bahwa ekspor sektor pertanian Januari–Oktober tahun ini tumbuh 26,56 persen—tertinggi dibanding sektor lain—dan membuka pintu besar bagi anggota HKTI untuk masuk pasar global.
“Kami ingin ekspor tidak hanya untuk perusahaan besar, tapi juga untuk petani dan UMKM. Sistemnya sudah kami buat mudah: produk dikurasi, kami hubungkan langsung dengan buyer di luar negeri, dan transaksi dilakukan transparan,” ujarnya.
Mendag juga mengingatkan pentingnya menjaga kualitas dan konsistensi produk karena permintaan terus meningkat, termasuk pada ajang Trade Expo Indonesia.
“Banyak buyer menunggu. Tinggal kualitasnya dijaga. HKTI punya banyak anggota yang siap ekspor—ayo manfaatkan peluang ini,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Heriyadi yang biasa disapa Titiek Soeharto, menegaskan komitmen legislatif untuk memperkuat fondasi hukum pangan dan kehutanan.
Ia menyampaikan bahwa revisi Undang-Undang Pangan dan pembahasan RUU Kehutanan menjadi prioritas Prolegnas 2026 karena tantangan pangan kini berubah lebih cepat dari regulasinya.
“Kedaulatan pangan bukan slogan. Ukurannya sederhana: petani hidup lebih sejahtera. Harga adil, akses benih dan pupuk lancar, dan regulasi tidak mempersulit,” tegas Titiek.
Titiek menilai peran HKTI semakin strategis di tengah tantangan agraria, perubahan iklim, dan kebutuhan teknologi pertanian yang lebih maju.
“Komisi IV membuka pintu selebar-lebarnya untuk dialog. Suara petani tidak boleh berhenti di forum, tapi harus menjadi kebijakan,” pungkasnya.
/red
