BOJONEGORO – Batara.news||
Mobil Siaga Desa seharusnya menjadi “nyawa” pelayanan publik: mengantar warga sakit, melayani darurat, dan jadi andalan masyarakat.
Namun, kendaraan vital ini berjalan tanpa aturan baku, BBM “menguap” tanpa jejak, kalibrasi nyaris tak pernah dilakukan, dan administrasi operasionalnya amburadul.Rabu(8/4/2026)
Ironisnya, ASN disarankan “bike to work” demi efisiensi energi, sementara mobil yang seharusnya melindungi warga justru boros tanpa pengawasan.
Terpisah, Camat Malo, Agus Saeful Aries, menegaskan sorotan tajam terhadap praktik operasional mobil siaga di wilayahnya:
“Belum ada Perbup yang mengatur kalibrasi dan rasio BBM mobil siaga. Banyak APBDes desa memprihatinkan, gaji pegawai saja kadang cuma cukup sampai Oktober. Pengawasan mobil siaga nyaris sepenuhnya diserahkan ke desa,
Menurut Camat Malo, verifikasi anggaran selama ini hanya berdasarkan perkiraan jarak tempuh, medan, dan frekuensi warga sakit.
Tanpa standar rasio BBM, mobil siaga berpotensi menjadi lubang boros anggaran yang tidak terlacak.
Dani, Irban 1 Inspektur Pembantu Wilayah Bojonegoro, menambahkan bahwa audit mobil siaga dilakukan bersamaan audit keuangan desa via Siswaskeudes, namun rasio BBM dan kalibrasi diserahkan ke desa.
“Pengawasan rutin tetap kewajiban camat, hasil monitoring wajib direkap dan diteruskan ke Inspektorat. Kondisi ini menegaskan administrasi mobil siaga masih amburadul dan minim dokumentasi, membuka ruang kecurigaan publik.padahal camat seharusnya aktif memonitor.”Ungkapnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Bojonegoro, Joko Lukito, menegaskan:
“Penggunaan mobil siaga itu kewenangan desa. Pendanaan operasional sepenuhnya tanggung jawab desa.”
Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan: jika operasional sepenuhnya di tangan desa tanpa standar baku, siapa yang menjamin BBM tidak disalahgunakan atau boros?
Pemkab wajib menetapkan standar rasio BBM per km dan kalibrasi rutin. Camat harus aktif memastikan administrasi desa tertata rapi. Hasil monev desa wajib direkap dan diteruskan ke Inspektorat.
Implementasi sistem laporan digital real-time dapat memastikan efisiensi dan akuntabilitas berjalan seiring.
Ironisnya jelas: ASN bersepeda demi hemat BBM, sementara mobil vital desa menghabiskan anggaran tanpa aturan, tanpa jejak, tanpa pengawasan camat.
Jika kondisi ini dibiarkan, hemat energi tinggal slogan, mobil siaga tinggal formalitas, dan publik hanya bisa melihat BBM “menghilang” tanpa kejelasan.
Penulis: Alisugiono
