Bojonegoro,— Batara.news||
Di balik padatnya agenda dan deretan rapat yang tersusun rapi, DPRD Kabupaten Bojonegoro justru menunjukkan arah kerja yang semakin terukur: tidak hanya fokus pada penyusunan regulasi, tetapi juga memperkuat kehadiran nyata di tengah masyarakat.kamis(2/4/2026)
Memasuki April 2026, ritme kerja dewan terlihat dinamis. Melalui Panitia Khusus (Pansus) I hingga IV, pembahasan lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis berjalan simultan di berbagai komisi. Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa proses legislasi terus didorong agar lebih responsif terhadap kebutuhan daerah.
Sejumlah Raperda yang dibahas pun menyentuh sektor penting. Mulai dari pembaruan regulasi desa,
pengelolaan aset daerah, hingga penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan 2026–2030 yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Tak hanya itu, perhatian terhadap kelompok rentan juga semakin diperkuat. Pembahasan regulasi terkait perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, serta penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak, menjadi bukti komitmen untuk menghadirkan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan.
Memasuki pertengahan bulan, agenda dewan tidak hanya berhenti di ruang sidang. Pada 15 April 2026, pimpinan DPRD bersama Komisi A dan D dijadwalkan turun langsung ke lapangan melalui inspeksi ke lokasi longsor di Desa Sarirejo, Kecamatan Balen.
Langkah ini menunjukkan upaya memperkuat fungsi pengawasan sekaligus memastikan penanganan bencana berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Keterlibatan berbagai instansi seperti Dinas PU SDA, BPBD, hingga pemerintah kecamatan dan desa diharapkan mampu mempercepat solusi yang dibutuhkan masyarakat.
Di sisi lain, DPRD juga terus membuka ruang dialog dengan warga, termasuk dalam menyikapi persoalan sengketa tanah. Pendekatan ini menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi yang lebih terbuka, sekaligus mencari solusi yang adil dan berimbang.
Padatnya agenda April 2026 menjadi momentum penting bagi DPRD Bojonegoro untuk memperkuat sinergi antara regulasi dan implementasi. Tidak sekadar menghasilkan kebijakan di atas kertas, tetapi juga memastikan setiap keputusan berdampak nyata bagi masyarakat.
Dengan langkah yang semakin terarah, DPRD Bojonegoro diharapkan mampu menjawab harapan publik: menghadirkan pemerintahan yang responsif, efektif, dan benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat.
Penulis:Alisugiono.
