Bojonegoro — Batara.news||
Di tengah riuhnya polemik seputar persoalan BPR yang menyedot perhatian publik, Fraksi Partai Golkar (FPG) diingatkan agar tidak terjebak dalam pusaran isu yang minim dampak langsung bagi masyarakat kecil.
Penegasan ini disampaikan oleh KH Tammam Syaefudin, Penasehat DPD Partai Golkar, Senin (30/3/2026), yang menilai arah perhatian politik saat ini mulai melenceng dari kebutuhan riil rakyat.
Menurutnya, persoalan BPR memang penting, namun nuansanya lebih kental pada konflik kepentingan elit dibandingkan urgensi kebutuhan masyarakat luas.
“Jangan sampai energi politik habis hanya untuk isu yang secara politis tidak signifikan bagi rakyat kecil. Itu lebih terlihat seperti rebutan kepentingan, bukan perjuangan kepentingan publik,” tegasnya.
Ia mengingatkan, Fraksi Golkar harus mampu membaca situasi secara jernih dan berpihak. Di saat rakyat berhadapan langsung dengan tekanan ekonomi, justru isu-isu mendasar seperti kelangkaan elpiji dan sulitnya akses BBM jenis solar bagi petani belum mendapat perhatian serius.
“Rakyat tidak butuh polemik. Mereka butuh solusi. Gas langka, solar sulit, harga sembako naik—ini yang dirasakan setiap hari,” lanjutnya.
Sejumlah persoalan krusial yang dinilai mendesak antara lain:
Kelangkaan elpiji yang membebani rumah tangga kecil
Sulitnya akses solar bagi petani yang mengganggu produktivitas
Kenaikan harga kebutuhan pokok pasca Lebaran
Dihapusnya anggaran santunan kematian
Program angkutan gratis sekolah yang belum merata
Ketidakjelasan tambahan penghasilan (tukin) bagi guru madin dan honorer
Program beasiswa yang secara anggaran ada, namun sulit diakses karena birokrasi berbelit
Tunggakan biaya pendidikan hingga berujung penahanan ijazah siswa
Ia juga menyinggung praktik baik di daerah lain yang dinilai lebih berpihak kepada rakyat. Pemerintah Kota Surabaya, misalnya, hadir dengan solusi konkret dengan membantu melunasi tunggakan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu.
“Bandingkan dengan di sini. Rakyat kecil justru dipersulit oleh sistem. Padahal solusi itu ada, tinggal keberpihakan saja yang sering absen,” kritiknya tajam.
Lebih jauh, KH Tammam mendorong Fraksi Golkar untuk keluar dari zona nyaman wacana dan mulai bergerak nyata di lapangan. Ia menekankan pentingnya inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan dialog langsung dengan petani serta masyarakat kecil.
“Jangan hanya aktif di ruang rapat dan gaduh di isu yang tidak menyentuh rakyat. Turun ke pasar, cek harga, dengarkan petani. Itu baru politik yang punya makna,” pungkasnya.
Pernyataan ini menjadi alarm keras bagi Fraksi Golkar agar kembali ke rel perjuangan: hadir, bekerja, dan berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat, bukan terseret arus konflik kepentingan yang jauh dari denyut kehidupan rakyat kecil.
Penulis: Alisugiono
