Mojokerto, Batara.news || Kasus yang menjerat Muhammad Amir Asnawi di Mojokerto tidak bisa dilihat sebagai perkara pidana biasa.
Narasi yang berkembang—tentang dugaan permintaan uang untuk take down berita yang kemudian berujung Operasi Tangkap Tangan (OTT)—justru membuka pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah ini murni penegakan hukum, atau praktik yang berpotensi menekan kemerdekaan pers?
Peristiwa di sebuah kafe di Mojosari, dengan barang bukti Rp3 juta, kini bukan sekadar soal dugaan pemerasan.
Ia telah berubah menjadi simbl tarik-menarik antara hukum pidana, etika jurnalistik, dan kebebasan pers.
Dari Takedown ke OTT: Pola yang Mengkhawatirkan
Kita tidak bisa menutup mata bahwa praktik takedown berita memang menjadi problem serius di dunia jurnalistik. Namun ketika isu ini tiba-tiba berujung pada OTT, publik patut bertanya: apakah proses ini berjalan natural, atau ada skenario yang disusun?
Jika benar uang diberikan dalam konteks negosiasi penghapusan berita, maka persoalan utamanya bukan semata pidana, melainkan juga pelanggaran etik jurnalistik.
Ini wilayah yang seharusnya lebih dulu disentuh mekanisme pers, bukan langsung dilompatkan ke operasi penindakan.
Di sinilah letak keganjilan itu muncul.
UU Pers Ditinggalkan, Pidana Didahulukan?
Dalam sistem hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menempatkan sengketa pers dalam koridor penyelesaian melalui Dewan Pers.
Artinya, ketika seseorang mengaku wartawan dan terkait dengan produk jurnalistik, maka langkah pertama bukanlah penangkapan, melainkan verifikasi dan mediasi melalui mekanisme pers.
Namun dalam kasus ini, publik melihat kecenderungan berbeda: pendekatan pidana justru tampil di garis depan, sementara mekanisme pers seperti ditinggalkan.
Jika pola ini terus terjadi, maka ini bukan sekadar kasus individu. Ini bisa menjadi preseden berbahaya—sebuah kemunduran dalam implementasi UU Pers.
OTT atau Penjebakan? Garis Tipis yang Harus Dijaga
OTT kerap dipahami sebagai simbol keberhasilan aparat. Namun, dalam praktiknya, ada batas yang tidak boleh dilanggar: negara tidak boleh menciptakan kejahatan untuk kemudian menangkap pelakunya.
Jika uang Rp3 juta itu muncul dari inisiatif pihak pelapor dengan koordinasi aparat, maka publik berhak mempertanyakan: apakah ini penindakan, atau justru penjebakan?
Hukum pidana tidak mengenal skenario “memancing” seseorang agar melakukan tindak pidana yang sebelumnya belum tentu terjadi. Jika itu yang terjadi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya satu kasus, tetapi integritas sistem hukum itu sendiri.
Status Wartawan: Titik Kunci yang Tidak Boleh Diabaikan
Menentukan apakah Amir benar wartawan atau bukan adalah titik krusial. Jika ia bagian dari media yang sah, maka pendekatan hukum harus tunduk pada rezim pers. Jika tidak, barulah hukum pidana menjadi pintu masuk.
Namun yang perlu digarisbawahi: status ini tidak boleh ditentukan sepihak, melainkan melalui verifikasi independen oleh Dewan Pers.
Mengabaikan proses ini sama saja dengan mengaburkan batas antara kriminalitas dan kerja jurnalistik.
Ancaman Nyata bagi Kebebasan Pers
Kasus seperti ini memiliki dampak yang jauh lebih luas dari sekadar individu yang ditangkap.
Bayangkan jika setiap interaksi wartawan dengan narasumber—termasuk dalam konteks negosiasi atau sengketa pemberitaan—berpotensi berujung OTT.
Maka yang terjadi adalah efek gentar (chilling effect).
Wartawan akan bekerja dalam bayang-bayang kriminalisasi.
Dan ketika itu terjadi, yang sebenarnya terancam bukan hanya wartawan—melainkan hak publik untuk mendapatkan informasi yang bebas dan independen.
Praduga Tak Bersalah Harus Dijaga
Di tengah hiruk-pikuk opini publik, satu prinsip hukum tidak boleh dilupakan: asas praduga tak bersalah.
Tidak boleh ada vonis di ruang publik sebelum pengadilan memutuskan. Tidak boleh ada stigma yang dibangun sebelum fakta diuji secara objektif.
Karena dalam negara hukum, keadilan bukan hanya soal menghukum yang bersalah, tetapi juga melindungi yang belum tentu bersalah.
Penutup: Jangan Jadikan Hukum Alat Tekan Pers
Kasus Mojokerto adalah ujian serius.
Ujian bagi aparat penegak hukum—apakah mampu bertindak profesional tanpa melampaui batas.
Ujian bagi ekosistem pers—apakah tetap teguh menjaga marwah jurnalistik.
Dan ujian bagi kita semua—apakah masih konsisten menjaga semangat reformasi yang melahirkan kebebasan pers.
Jangan sampai praktik takedown berujung OTT menjadi pintu masuk baru untuk menekan kerja jurnalistik.
Karena ketika hukum mulai digunakan tanpa kehati-hatian dalam konteks pers, maka yang terancam bukan hanya satu orang wartawan tetapi masa depan kemerdekaan pers itu sendiri.
/red
