BOJONEGORO — Batara.news ||
Forum dialog publik “Sapa Bupati” yang digelar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Senin (19/1/2026), mendadak menjadi panggung pengakuan mengejutkan. Bukan dari aktivis atau warga, melainkan dari kontraktor lokal sendiri.
Adalah Olivia, perwakilan dari salah satu CV kontraktor lokal Bojonegoro, yang secara terbuka menyampaikan keluhan pahit di hadapan Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, jajaran OPD, dan peserta forum.
Dengan nada getir namun tegas, Olivia mengungkap realitas yang selama ini hanya dibicarakan di belakang layar proyek:
“Kalau tidak pakai orang dalam, jangan harap dapat proyek.”
Pernyataan itu sontak membuat suasana forum hening.
Kalimat singkat tersebut seolah membuka tirai tebal praktik pengelolaan proyek daerah yang selama ini ditutup rapat.
Pengakuan Terbuka, Bukan Isu Pinggiran
Olivia menegaskan bahwa kontraktor kecil dan menengah kerap tersingkir bukan karena kalah teknis atau administrasi, melainkan karena tidak memiliki akses ke jaringan internal.
Ia menyebut, prosedur resmi sering kali hanya menjadi formalitas, sementara keputusan sesungguhnya telah “ditentukan” sebelum proses berjalan.
Pengakuan ini menjadi alarm keras bahwa problem proyek daerah bukan semata pada kualitas pekerjaan, melainkan struktur distribusi proyek yang timpang.
Bukan Lagi Dugaan, Tapi Testimoni
Selama ini isu “orang dalam” kerap dibantah sebagai fitnah atau sentimen pribadi. Namun pengakuan Olivia mengubah posisi persoalan secara fundamental.
Ini bukan lagi tuduhan dari luar, melainkan testimoni pelaku usaha yang hidup dari sistem tersebut.
Jika kontraktor sendiri mengakui adanya keharusan akses informal, maka persoalan ini telah melampaui level oknum dan masuk ke wilayah masalah sistemik.
Mens Rea Kebijakan Dipertanyakan
Pengakuan terbuka di forum resmi negara memunculkan pertanyaan serius:
Mengapa pernyataan tersebut tidak langsung diluruskan?
Mengapa tidak ada koreksi tegas bahwa praktik “orang dalam” adalah pelanggaran?
Apakah sistem memang secara diam-diam membenarkan mekanisme tersebut?
Dalam hukum administrasi dan pidana, pembiaran terhadap praktik menyimpang yang diketahui dapat dibaca sebagai bentuk kesadaran (mens rea) institusional.
Ujian Serius Kepemimpinan
Forum “Sapa Bupati” sejatinya dirancang sebagai ruang aspirasi. Namun pernyataan Olivia menjadikannya ujian integritas pemerintahan daerah.
Apakah pengakuan ini akan:
Ditindaklanjuti dengan audit sistem pengadaan?
Dibuka secara transparan ke publik?
Atau justru dilupakan setelah forum berakhir?
Publik kini menunggu bukan sekadar respons verbal, melainkan pembongkaran mekanisme proyek yang selama ini hanya menguntungkan segelintir pihak.
Jika proyek hanya bisa diakses lewat “orang dalam”, maka:
Persaingan sehat telah mati
Kontraktor jujur disingkirkan
Mutu pekerjaan terancam
Dan uang publik kehilangan pengawas alaminya
Pengakuan Olivia adalah cermin retak birokrasi proyek daerah.
Pertanyaannya tinggal satu:
apakah cermin itu akan dibersihkan, atau justru dipecahkan agar pantulannya hilang?
(Tim Batara.news)
