SEMARANG – Ketegangan menyelimuti Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu (24/12/2025), ketika Gubernur Ahmad Luthfi secara langsung menghadapi ribuan buruh yang menggelar aksi demonstrasi besar-besaran.
Pertemuan mendadak ini terjadi sesaat setelah Luthfi mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) untuk tahun 2026.
Para buruh telah membanjiri area depan kantor gubernur, menyuarakan ketidakpuasan mereka atas keputusan upah minimum tersebut.
Pengumuman yang menjadi puncak penantian panjang kalangan pekerja ini memicu reaksi spontan dari serikat buruh dan organisasi pekerja di seluruh Jawa Tengah.
Mereka menilai angka upah minimum yang baru ditetapkan belum sepenuhnya mengakomodir kebutuhan hidup layak dan kenaikan biaya kebutuhan pokok yang terus melonjak.
Aksi demo ini menjadi manifestasi dari kekecewaan kolektif terhadap proses dan hasil penetapan upah yang dianggap belum berpihak pada kesejahteraan buruh.
Di hadapan kerumunan massa yang memadati jalanan, Gubernur Luthfi menyampaikan penjelasan komprehensif mengenai dasar penetapan UMP dan UMK Jawa Tengah.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang, termasuk kondisi ekonomi makro dan mikro daerah, tingkat inflasi, serta rekomendasi dari Dewan Pengupahan.
Luthfi juga menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah provinsi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh di luar skema upah minimum, seperti program pelatihan peningkatan kapasitas dan bantuan sosial.
Meski demikian, respons dari para buruh tetap beragam. Sejumlah perwakilan menyambut baik kesediaan Gubernur untuk berdialog langsung dan mendengarkan aspirasi mereka.
Namun, mereka menegaskan bahwa perjuangan untuk upah yang lebih layak dan partisipasi yang lebih substansif dalam setiap proses pengambilan kebijakan terkait pengupahan akan terus berlanjut.
Aksi ini menunjukkan bahwa dialog antara pemerintah dan serikat pekerja merupakan kunci untuk mencapai keadilan ekonomi dan stabilitas ketenagakerjaan di Jawa Tengah.
