Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Bojonegoro resmi menggelar Musyawarah Daerah (MUSDA) Dekopinda Bojonegoro Tahun 2025, Rabu (17/12/2025). Forum tertinggi organisasi koperasi di tingkat daerah ini menjadi momentum konsolidasi gerakan koperasi sekaligus penguatan sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Kegiatan MUSDA dihadiri unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta perwakilan gerakan koperasi se-Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan banner kegiatan, MUSDA 2025 diselenggarakan dengan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis koperasi.
Ketua Dekopinda Bojonegoro Dr. H. Sriyadi Purnomo, S.E., M.M. menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro beserta jajaran Forkopimda. Menurutnya, kehadiran pimpinan daerah menjadi bukti nyata dukungan pemerintah terhadap eksistensi dan penguatan koperasi di Bojonegoro.
“Alhamdulillah, Pak Bupati dan Wakil Bupati bisa hadir dan memberikan dukungan yang luar biasa. Ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menggerakkan koperasi di Bojonegoro,” ujar Sriyadi.
Ia berharap kepengurusan baru hasil MUSDA mampu memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, khususnya dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor koperasi. Sriyadi menegaskan, Dekopinda memiliki posisi strategis sebagai induk organisasi koperasi di daerah.
“Dekopinda adalah wadah tunggal organisasi koperasi. Semua jenis koperasi berhimpun di dalamnya. Karena itu, kami siap menjadi mitra pemerintah daerah untuk mengembangkan koperasi dan usaha masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sriyadi menyampaikan bahwa arah gerakan koperasi ke depan akan difokuskan pada penguatan usaha produktif melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), yang merupakan program strategis pemerintah pusat. Pengembangan usaha KDMP akan diarahkan pada sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
“Kita akan latih koperasi untuk benar-benar berusaha. Potensinya besar, mulai pertanian, peternakan, hingga perikanan. Seperti yang disampaikan Pak Bupati, ilmu yang kita miliki harus ditularkan agar koperasi bisa mandiri,” jelasnya.
Menurut Sriyadi, penguatan KDMP menjadi penting karena saat ini sejumlah kebutuhan program nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), masih bergantung pada pasokan dari luar daerah. Ia mencontohkan kebutuhan ikan lele dan telur yang selama ini masih didatangkan dari Lamongan, Nganjuk, dan Tulungagung.
“Padahal kebutuhan di Bojonegoro sangat besar. Ini peluang yang harus kita tangkap bersama agar Bojonegoro bisa berdiri sendiri dan tidak terus bergantung pada daerah lain,” tegasnya.
Ia juga menyoroti kontribusi koperasi dalam pembangunan daerah. Dengan jaringan koperasi yang luas—mulai dari koperasi karyawan, koperasi konsumen, KUD, hingga KPRI—koperasi dinilai berperan aktif dalam membuka lapangan kerja dan membantu pemerintah daerah menekan angka pengangguran.
Selain pengembangan usaha, Dekopinda Bojonegoro berkomitmen memberikan edukasi, pendampingan, dan pelatihan berkelanjutan kepada para pengurus KDMP. Pengurus diharapkan memiliki kapasitas manajerial, ketangguhan, serta integritas dalam menjalankan program strategis pemerintah pusat.
“Pengurus KDMP harus benar-benar handal dan amanah. Ini program pusat, jadi harus dijalankan secara profesional agar memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
Penulis:Alisugiono.
