Kota Pekalongan secara aktif terus menggenjot program Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan sebagai upaya strategis untuk memastikan kesehatan ibu dan pengendalian populasi yang berkelanjutan.
Hingga akhir November 2025, capaian program krusial ini di wilayah Kota Pekalongan telah mencapai sekitar 60 persen. Angka ini menjadi indikator penting sekaligus pendorong bagi pemerintah kota untuk semakin memperkuat inisiatif dalam mendukung kesehatan reproduksi ibu pascamelahirkan serta menata laju pertumbuhan penduduk.
Sekretaris Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan, Nur Agustina, menyoroti pentingnya program KB pascapersalinan.
Menurutnya, metode kontrasepsi yang dilakukan segera setelah melahirkan atau setelah keguguran ini memiliki berbagai keuntungan, terutama dalam mencegah kehamilan yang terlalu rapat.
Penjarangan kehamilan sangat vital untuk memulihkan kondisi fisik ibu, mengurangi risiko komplikasi kehamilan berikutnya, serta memastikan tumbuh kembang optimal bagi bayi yang baru lahir dan anak-anak sebelumnya.
Meskipun capaian sudah di angka 60 persen, Nur Agustina mengakui bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami atau mengakses layanan KB pascapersalinan, baik karena kurangnya informasi, mitos yang beredar, maupun kendala akses.
Menanggapi hal ini, Dinsos P2KB Kota Pekalongan terus mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, bekerja sama dengan fasilitas kesehatan, kader posyandu, serta tokoh masyarakat. Kampanye proaktif digencarkan untuk meningkatkan kesadaran akan manfaat jangka panjang KB bagi ibu, anak, dan keluarga secara keseluruhan.
Peningkatan capaian KB pascapersalinan ini bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan komitmen Kota Pekalongan dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan sehat.
Dengan ibu yang sehat dan keluarga yang mampu merencanakan jumlah serta jarak kelahiran anak, diharapkan kualitas hidup masyarakat dapat meningkat secara signifikan.
Program ini juga selaras dengan agenda pembangunan nasional dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berkelanjutan, menegaskan peran krusial pemerintah daerah dalam menopang kesejahteraan komunitasnya.
