PATI, Batara.news — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam berbagai elemen gerakan masyarakat melakukan pertemuan dengan Bupati Pati, H. Sudewo, di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin siang. Pertemuan yang dimulai sekitar pukul 12.00 WIB itu membahas upaya rekonsiliasi serta dukungan moral terkait proses hukum yang menimpa dua aktivis, Boto dan Teguh, yang saat ini ditahan di Polda Jawa Tengah.
Perwakilan aktivis, Sumadi dari LSM GJL, mengungkapkan bahwa inisiatif rekonsiliasi bermula dari diskusi di grup WhatsApp yang membahas kemungkinan upaya meringankan hukuman hingga peluang pembebasan terhadap keduanya. Gagasan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan agenda audiensi resmi bersama Bupati.
“Hari ini kami menyampaikan keinginan untuk membuka ruang rekonsiliasi antara aktivis dan Bupati Pati, terkait nasib saudara Boto dan Teguh. Alhamdulillah beliau menerima dengan baik,” ujar Sumadi.
Dalam pertemuan itu, Bupati Sudewo menegaskan kesediaannya mendukung setiap langkah yang memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk mekanisme rekonsiliasi maupun opsi restorative justice. Namun ia mengingatkan agar tidak muncul framing seolah-olah dirinya berperan dalam proses penahanan dua aktivis tersebut.
“Beliau menekankan bahwa masuknya Botok dan Teguh ke tahanan bukan kewenangannya, dan berada sepenuhnya dalam ranah yudikatif,” jelas Sumadi.
Bupati juga menyampaikan bahwa secara pribadi dirinya tidak memiliki konflik apa pun dengan kedua aktivis tersebut. Ia menegaskan selama ini memilih bersikap tenang dan tidak membalas setiap serangan atau isu yang diarahkan kepadanya.
Lebih lanjut, para aktivis berkomitmen menindaklanjuti audiensi tersebut dengan membangun komunikasi lanjutan, termasuk dengan Polresta Pati, agar langkah rekonsiliasi ini dapat dipahami seluruh pemangku kebijakan. Mereka berharap upaya ini bisa membuka ruang keringanan hukuman, bahkan peluang penghentian tuntutan jika memungkinkan secara hukum.
“Yang kami lakukan ini murni panggilan hati. Botok dan Teguh adalah aktivis yang selama ini memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk terkait isu PBB-P2. Maka ketika mereka mengalami persoalan hukum, kami merasa perlu hadir untuk membantu,” tambah Sumadi.
Bupati Sudewo juga berpesan agar para aktivis ikut menjaga kondusivitas daerah apabila nantinya ada perkembangan positif dalam proses hukum Botok dan Teguh.
/Red
