BOJONEGORO, Batara.news — Sekretariat DPRD Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi sorotan tajam setelah terungkapnya pengadaan kendaraan dinas senilai lebih dari Rp2,6 miliar pada tahun anggaran 2025. Informasi ini terpantau melalui Laporan Detail Paket Pengadaan Nasional 2025 yang tercatat dalam sistem E-Katalog 6.0.
Terdapat dua paket pengadaan kendaraan: pertama, senilai Rp1.845.758.400 yang dimenangkan penyedia Kartika Sari Mulia untuk mobil dinas pejabat eselon II, dan kedua, senilai Rp767 juta oleh Srikandi Diamond Indah Motors untuk pejabat eselon I. Keduanya diklasifikasikan sebagai Belanja Modal Kendaraan Bermotor Perorangan dan bersumber penuh dari APBD 2025.
Kendati kedua kendaraan tercatat sebagai produk dalam negeri (PDN) dengan komponen Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sesuai regulasi LKPP, pengadaan tersebut tetap mengundang kritik keras dari publik. Alasannya, belanja kendaraan mewah ini dilakukan di tengah pelaksanaan belanja lainnya seperti konsumsi rapat, natura, serta jasa keamanan dan kebersihan—di mana anggaran mobil menjadi yang terbesar dalam belanja Sekretariat DPRD tahun ini.
Ketua LSM Perkumpulan Independen Peduli Rakyat Bojonegoro (PIPRB), Manan, menyebut pengadaan ini sebagai bentuk pemborosan anggaran yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat.
> “Menurut kami, DPRD Bojonegoro tidak perlu beli mobil dinas baru. Kendaraan yang ada masih layak pakai,” tegasnya.
Ia menilai, di tengah tingkat kemiskinan yang masih menjadi tantangan, alokasi anggaran seharusnya difokuskan pada kebutuhan publik seperti penyelesaian infrastruktur dan layanan dasar.
“Infrastruktur jalan poros desa masih banyak yang belum selesai. Seharusnya ini yang diprioritaskan, bukan mobil baru untuk pejabat,” pungkasnya.
Sorotan ini bukan yang pertama kali muncul. Isu pengadaan kendaraan mewah DPRD Bojonegoro telah mencuat sejak awal tahun, namun tetap berlanjut tanpa penjelasan memadai kepada publik.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum berhasil memperoleh keterangan resmi dari Sekretaris DPRD Bojonegoro. Upaya konfirmasi melalui kunjungan langsung ke kantor serta pesan singkat via WhatsApp belum mendapatkan tanggapan.
/Ali
