Bojonegoro,-Batara.news||
Barisan Republik adalah Lembaga layanan sosial (Social Trust) yang berdiri pada tanggal 14 September 2014 dengan nama Brigade Barisan Republik sebagai wadah yang bisa dimanfaatkan oleh para anggota untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pelatihan-pelatihan.
dalam rangka menunjang perekonomian rakyat, yang berorientasi pada pengembangan ekonomi kerakyatan di sektor UMKM, pertanian, perikanan dan peternakan yang kompetitif dan berorientasi pasar serta memberikan ruang kepada kesempatan kerja.
Di wilayah Jawa Timur, Barisan Republik sedang melakukan restrukturisasi secara penuh dan menyeluruh dengan di nahkodai oleh R. H. Ahmad Ali Asyhari, SH. MM sebagai ketua DPW Jatim. Dalam prakteknya, DPW bergerak cepat dengan membentuk DPD Kabupaten dan DPC tingkat kecamatan, tidak terkecuali di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Sosialisasi program kerja organisasi dilakukan di beberapa titik secara serentak di tiap-tiap DPC bersama dengan DPD dibawah naungan DPW, bahkan di beberapa titik banyak anggota baru yang langsung melakukan pengajuan manfaat berupa pinjaman lunak tanpa agunan dengan metode sharing profit.
“kita bukan lembaga perbankan, kita adalah Lembaga bukan bank dan disini kita ingin memberikan pendampingan dan modal usaha yang lunak serta tanpa agunan kepada para anggota Barisan Republik, ” ungkap Gus Ali panggilan akrab ketua DPW. Sabtu, 23 Maret 2024.
Saat awak media mengkonfirmasi perihal modal usaha tanpa agunan, Gus Ali menjelaskan bahwa program ini adalah bentuk tanggung jawab sosial sekaligus sinergitas Barisan Republik dengan Pemerintah, dalam mendukung dan melaksanakan nilai-nilai yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945 terutama yang berkaitan dengan pembangunan sosial ekonomi bagi masyarakat.
“usaha mikro, kecil dan menengah, rata-rata kesulitan menyediakan agunan padahal mereka yang paling membutuhkan modal. Logikanya, kalau mereka punya agunan besar secara otomatis akan menjadi usaha besar sejak dulu, dan disini kami ingin menjadi bagian dari suksesor pemerintah dalam menanggulangi hambatan ini. Kredit Tanpa Agunan di mungkinkan oleh undang-undang kok! Ungkap Gus Ali dengan penuh semangat.
Perihal adanya desas-desus disebuah grup WA mengenai perkumpulan tanpa izin pemilik wilayah dan banyaknya korban yang dimintai dana untuk seragam, Gus Ali sempat tersenyum sebelum akhirnya menjelaskan secara singkat bahwa pemberitahuan dan pemberian salinan legal formal organisasi sudah dilakukan tidak hanya di wilayah Mayangrejo saja tetapi juga di seluruh wilayah yang ditempati DPC dan tempat kegiatan, termasuk kesbangpol Kabupaten Bojonegoro. Mengenai korban yang katanya dimintai dana jutaan itu hanya hoax, karena yang ada hanya biaya ganti 2 (dua) seragam, biaya cetak KTA, biaya notaris dan pelantikan serta pin dan emblem itupun di bawah setengah juta.
“benar Mas, kebetulan saya termasuk salah satu yang mengantarkan salinan (legal formal) itu ke balaidesa, namun Pak Kades tidak ada dan sempat akan kami titipkan kepada perangkat yang saat itu ada tetapi enggan menerima dan menyarankan untuk diantarkan ke rumah Pak Kades saja” sahut Heriyanto ketua bidang industri.
“ingat banget Mas, saat itu saya sempat selfie di depan balai desa tapi secara tiba-tiba beberapa orang perlahan pergi, mungkin mereka orang proyek yang sedang mengawasi kiriman padel (limestone) untuk jalan dan berfikir saya wartawan yang sedang melakukan liputan. Tambah Heriyanto yang kebetulan juga ketua Ormas Patriot Garuda Nusantara.
“kalau seragam itu hanya anggota pengurus, tidak untuk anggota penerima program manfaat. Mosok nang sawah gawe seragam putih Mas! Tutup Heriyanto yang awak media kenali sebagai Pimpinan Redaksi beberapa media.
Secara umum program kerja Barisan Republik terlihat sangat baik, menyasar langsung ke pelaku UMKM dan petani yang ada di bawah, sehingga lebih mudah dan terarah terutama bagi masyarakat yang telah menjadi anggota penerima program manfaat. Bahkan dari beberap.
/Ali
