KOTABARU, BATARA.NEWS – Diawal tahun 2023 ini ternyata masih banyak proyek pembangunan tahun 2022 yang di kerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, yang belum rampung.
Adanya ihwal tersebut, membuat publik Bumi Sa Ijaan mempertanyakan kualitas dan kuantitas kinerja akademis jajaran pejabat teras Pemerintah Kabupaten Kotabaru, khususnya yang bermarkas di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR).
Bagaimana tidak, anggaran negara yang seharusnya dapat diimplementasikan selesai diakhir tahun 2022, nampaknya hanya dijadikan bualan birokrasi eksekutif belaka.
Hal itu terbukti dengan banyaknya proyek pembangunan infrastruktur yang semestinya rampung di tahun 2022, namun hingga awal tahun 2023 ini belum juga selesai dikerjakan.
Misalnya seperti pekerjaan di Bidang Cipta Karya, dan beberapa kegiatan pembangunan jalan dan jembatan yang progresnya berada dibawah kedali Bidang Bina Marga, Kantor DPU-PR Kotabaru ini.
Berdasarkan informasi yang dihimpun dilapangan, dari sekian kegiatan pembangunan yang belum rampung dikerjakan itu, ternyata dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Artinya menggunakan uang masyarakat Kotabaru.
Namun ironisnya, Tri Suprapti Hastuti, Kepala DPU-PR Kotabaru, yang kondang mempunyai penyakit alergi terhadap awak media itu, ketika hendak dimintai tanggapan mengenai hal tersebut mengaku tidak bisa karena mau ada rapat.
“tadi pas ketemu di halaman Kantor Bupati saya sudah minta izin untuk wawancara, tapi yang bersangkutan katanya mau rapat.” ujar salah satu pewarta, Kamis, 19 januari 2023.
Lebih lanjut, senada dengan sang Kepala Dinas, alasan sedang rapat juga dilontarkan Agus Tri Prasetiawan, Kepala Bidang Bina Marga, melalui resepsionis Kantor DPU-PR Kotabaru.
Nampaknya, bahasa rapat menjadi alasan krusial bagi pejabat publik DPU-PR Kotabaru untuk menghindari pertanyaan dari para juru warta yang bertugas di Bumi Sa Ijaan Kotabaru.
Bersambung…
/Ari
