Aksi 13 Agustus Tetap Jalan, Yayak Gundul Ingatkan Warga Tidak Terprovokasi

PATI – Aktivis Yayak Gundul menyampaikan apresiasi setelah Bupati Pati, Sudewo, membatalkan rencana kenaikan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen. Kepastian tersebut disampaikan Yayak usai menghadiri pertemuan bersama sejumlah tokoh masyarakat, Kapolresta Pati, dan Dandim 0718/Pati pada Jumat (8/8/2025).

 

“Dengan kerendahan hati, Pak Bupati Sudewo hadir dalam diskusi dan memberi penjelasan terkait isu kenaikan PBB-P2. Alhamdulillah, kebijakan tersebut dibatalkan,” kata Yayak.

 

Meski rencana kenaikan pajak telah dibatalkan, Yayak menyatakan akan tetap hadir dalam aksi yang dijadwalkan pada 13 Agustus mendatang. Namun, ia mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi, mengingat tuntutan warga telah dipenuhi pemerintah daerah, mulai dari pembatalan kenaikan PBB-P2 hingga pengembalian sistem enam hari sekolah bagi santri dan pelajar.

 

“Oleh sebab itu, warga Pati, karena tuntutan sudah dipenuhi, mohon tanggal 13 Agustus tidak ada kegiatan yang mengatasnamakan PBB-P2 turun. Artinya, ini akan kembali seperti tahun 2024. Untuk para santri, sekolah dikembalikan dari lima hari menjadi enam hari,” jelasnya.

 

Yayak juga mengajak masyarakat menjaga kondusivitas dalam aksi damai tersebut. Ia menilai Bupati Sudewo telah menunjukkan keterbukaan terhadap masukan warga, dibuktikan dengan kesediaannya berdialog langsung.

 

“Ayo peduli Pati, jangan sampai dimasuki orang-orang yang tidak bertanggung jawab hingga membuat gaduh. Nyatanya, Pak Bupati mau diskusi bareng dan tidak anti menemui warganya,” tandas Yayak.

 

 

/red

 

Fasilitas Wisata Rp 680 Juta Diduga Mangkrak, Efektivitas Dana Desa Ngujung Dipertanyakan

Bojonegoro, Batara.news – Pembangunan sarana dan prasarana wisata di Desa Ngujung, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, kembali menuai sorotan. Sejak 2021 hingga 2024, Dana Desa (DD) terus mengalir untuk proyek pengembangan wisata, namun sebagian fasilitas terlihat terbengkalai dan belum memberi manfaat nyata bagi warga.

 

Berdasarkan data yang dihimpun, pada 2021 dialokasikan Rp 206 juta untuk sektor pariwisata. Tahun 2022 sebesar Rp 136 juta, tahun 2023 Rp 137 juta, dan kembali melonjak menjadi Rp 204 juta pada 2024 untuk pembangunan kolam renang anak. Totalnya hampir Rp 700 juta dana publik terserap dalam empat tahun terakhir.

 

Namun, hasil di lapangan jauh dari harapan. Pantauan awak media menunjukkan, sejumlah fasilitas seperti jalur kayu yang dibangun untuk kawasan wisata tampak lapuk, miring, bahkan membahayakan pengunjung. Beberapa bagian ditumbuhi rumput liar, dan kolam renang anak yang menjadi proyek tahun 2024 belum rampung hingga pertengahan 2025.

 

Kepala Desa Ngujung, Eko Puryanto, mengakui pekerjaan belum selesai meski seluruh anggaran telah terserap.

“Sudah dikerjakan, hanya saja belum selesai. Untuk kolam renang tahun ini masih pengurukan kiri kanan dan toilet,” ujarnya.

 

Ia juga mengungkap adanya perubahan konsep pada proyek jalur kayu.

“Yang pekerjaan sebelumnya kita mau rubah konsepnya dulu, Mas,” tambahnya.

 

Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar terkait perencanaan dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Proyek wisata yang terus mendapat suntikan dana tanpa evaluasi berisiko menjadi pemborosan, apalagi jika fasilitas tak segera menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PAD) atau memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

 

Ironisnya, warga sekitar mengaku prihatin karena area wisata mangkrak itu kerap digunakan untuk aktivitas tidak senonoh.

“Pernah menemukan kondom di lokasi tersebut,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

 

Seorang petani yang berladang di sekitar lokasi juga mengaku malu karena pernah menyaksikan pasangan muda melakukan perbuatan mesum di kawasan tersebut.

 

Sorotan publik kini tertuju pada transparansi, pengawasan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa, agar setiap rupiah benar-benar berujung pada manfaat yang dirasakan warga, bukan sekadar proyek fisik yang tak kunjung hidup.

 

 

/Al

 

 

Gedung TPQ di Kedungadem Beralih Fungsi Jadi Dapur Umum Program MBG, Muncul Perbedaan Klaim Kepemilikan

Bojonegoro, – Batara.news — Polemik mencuat di wilayah Kedungadem, Bojonegoro, menyusul alih fungsi gedung Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPQ) Darul Falah menjadi dapur umum program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bangunan yang disebut-sebut dibangun secara swadaya oleh warga kini memunculkan perbedaan klaim antara masyarakat dan pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan.

 

Informasi awal diperoleh dari seorang warga berinisial S saat ditemui di sebuah warung. Ia menyebut, pembangunan TPQ tersebut dulunya terlaksana berkat gotong royong warga setempat.

“Lebih lengkapnya langsung datang ke lokasi saja, Pak,” ujarnya singkat, seakan menyiratkan ada cerita lebih dalam.

 

Saat wartawan menelusuri ke lokasi, pemilik dapur umum berinisial W—yang juga mantan kepala desa—tidak berada di rumah. Melalui sambungan telepon WhatsApp, W menyampaikan versi berbeda.

“Itu tanah pribadi saya dan tidak ada pembangunan swadaya. Kalaupun ada, ya hanya sebatas bantuan tenaga gotong royong saat pengecoran,” tegasnya.

 

W menyatakan siap ditemui oleh pihak yang merasa keberatan. Ia juga menegaskan bahwa pemindahan kegiatan TPQ bersifat sementara.

“Ini hanya sementara karena ada kesempatan menjalankan program MBG. Selanjutnya kita akan bangun lagi gedung untuk TPQ,” ujarnya.

 

Dari penelusuran di lapangan, warga setempat membenarkan bahwa gedung TPQ sedang direhabilitasi dengan penambahan bangunan di sisi belakang untuk memperluas area dapur. Sementara kegiatan belajar TPQ dipindahkan ke rumah warga di sebelah barat lokasi.

“Insya Allah tanggal 25 nanti dapur umum mulai beroperasi,” ungkap seorang warga.

 

Menurut warga, dapur umum awalnya beroperasi di rumah mantan kepala desa. Namun karena dinilai sempit dan tidak memenuhi standar, kegiatan dipindahkan ke gedung TPQ, sehingga siswa pun sementara belajar di rumah warga.

 

 

/red

 

Pulsa DP3AKB Bojonegoro Capai Rp 3 Miliar, 3.006 Penerima Hanya Terima 10 Kali Setahun

Bojonegoro, Batara.news – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Bojonegoro mengalokasikan anggaran belanja pulsa dan tagihan telepon sebesar Rp 3.006.000.000 pada tahun anggaran 2025. Anggaran ini tercatat dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan kode RUP 57805082, menggunakan mekanisme E-Purchasing melalui E-Katalog, dan bersumber dari APBN lewat Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

 

Paket pengadaan yang diumumkan 3 Maret 2025 itu diberi nama Belanja Tagihan Telepon dan diperuntukkan bagi 3.006 orang penerima, guna mendukung komunikasi petugas lapangan layanan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Meski dihitung per bulan, penyaluran pulsa hanya dilakukan 10 kali dalam setahun.

 

Kepala Dinas P3AKB, dr. Ahmad Hernowo Wahyutomo, M.Kes, menyatakan program ini merupakan bagian dari kebijakan nasional. “Tujuannya untuk mendukung kelancaran komunikasi petugas dan pelaksana lapangan, terutama dalam layanan sosial berbasis komunitas,” ujarnya.

 

Berdasarkan data SPSE, realisasi awal tercatat pada 5 Maret 2025 dengan kontrak senilai Rp 300.600.000. Hingga awal Agustus, belum ada laporan realisasi berikutnya di sistem tersebut.

 

Dengan nilai anggaran yang tergolong besar, publik menuntut keterbukaan pelaksanaan dan pelaporan secara berkala untuk memastikan penggunaannya tepat sasaran.

 

 

/Red

 

 

Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Minta Evaluasi Kenaikan 250% PPBB Kabupaten Pati: “Jangan Bebani Masyarakat”

SEMARANG, Batara.news  – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup masyarakat, termasuk rencana kenaikan Biaya Pokok Produksi (BPP), harus benar-benar dikaji secara matang dan tidak boleh membebani rakyat.

 

“Ini sudah saya sampaikan kepada para bupati agar membuka ruang komunikasi publik. Keluhan masyarakat (public complaint) di berbagai wilayah harus segera ditindaklanjuti secara terbuka,” ujar Gubernur Luthfi dalam keterangannya.

 

Ia menjelaskan bahwa prinsip utama dalam menyusun kebijakan adalah mempertimbangkan kemampuan daerah dan memastikan dampaknya tidak memberatkan masyarakat. Gubernur juga menegaskan pentingnya sosialisasi yang masif dan dialog terbuka agar masyarakat memahami konteks kebijakan secara utuh.

 

“Kalau perlu diturunkan, ya diturunkan. Jangan berlama-lama. Kebijakan itu harus cepat, tidak boleh menunggu terlalu lama. Yang paling penting, jangan sampai menyulitkan masyarakat,” tegasnya.

 

Gubernur Luthfi mengatakan telah memerintahkan kepada para bupati untuk segera melakukan evaluasi dan kajian terkait rencana kenaikan BPP. Bila dalam kajian ditemukan bahwa kebijakan tersebut belum tepat, maka langkah penurunan atau penundaan harus segera dilakukan.

 

“Ini semua dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Maka harus dikaji dengan jujur dan terbuka,” pungkasnya.

 

 

/Red

 

Anggaran Ratusan Juta, Dinsos Bojonegoro Baru Salurkan 20 Mesin Jahit untuk Disabilitas

Bojonegoro – Batara.news |

Dengan pagu anggaran mencapai hampir Rp600 juta, Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro tercatat baru menyalurkan 20 unit perlengkapan menjahit kepada penyandang disabilitas produktif hingga awal Agustus 2025. Bantuan ini merupakan bagian dari program Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat, yang terdata dalam sistem Sirup LKPP dengan kode RUP 54631191.

 

Plt Kepala Dinsos Bojonegoro, Agus Susetyo Hardiyanto, mengatakan bahwa penyaluran dilakukan secara bertahap dan didahului dengan pelatihan dasar keterampilan menjahit bagi para penerima.

 

“Setelah pelatihan selesai, bantuan langsung kami distribusikan. Sampai saat ini baru 20 unit yang tersalurkan,” ungkapnya, Rabu (6/8/2025).

 

 

Padahal, total rencana distribusi sepanjang tahun 2025 mencapai 60 unit. Artinya, sejauh ini realisasi program belum menyentuh setengah dari target. Setiap paket bantuan terdiri dari satu mesin jahit, gunting kain, dan kain panjang, dengan pengadaan menggunakan skema belanja pemerintah.

 

Jika dibagi rata, anggaran sebesar Rp598.506.000 mengindikasikan nilai pengadaan sekitar Rp9,9 juta per paket. Namun hingga kini, publik belum mendapat informasi detail mengenai efisiensi, transparansi pengadaan, maupun progres percepatan distribusi.

 

Program ini menyasar kelompok disabilitas produktif, namun dengan kecepatan distribusi yang lambat, efektivitasnya dalam mendorong kemandirian ekonomi kelompok rentan patut menjadi sorotan.

 

 

/Al

 

 

Polres Bojonegoro Ungkap Kasus Pencurian Rel Kereta Api, Satu Penadah Ikut Diamankan

Bojonegoro, Batara.news || Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Bojonegoro berhasil mengungkap kasus pencurian rel kereta api yang terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Bojonegoro. Dalam pengungkapan ini, tiga pelaku utama berhasil ditangkap bersama seorang penadah. Sementara enam pelaku lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Selasa (05/08/2025).

 

Kejadian ini terungkap setelah adanya laporan masyarakat dan hasil penyelidikan polisi atas kasus pencurian yang terjadi pada Minggu, 8 Juni 2025, sekitar pukul 00.30 WIB di jalur rel Desa Tikusan, Kecamatan Kapas. Pencurian serupa juga terjadi sebelumnya, yakni pada 23 Mei 2025 di jalur rel Desa Kebonagung, Kecamatan Padangan dan Desa Sudu, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro.

 

Keempat tersangka yang berhasil diamankan adalah B (55), warga Randublatung sebagai pelaku utama; S (48), warga Semanggi sebagai sopir truk; AR (30), warga Banyuasin sebagai kernet; dan IM (46), warga Andongrejo sebagai penadah. Sedangkan enam pelaku lainnya yang masih buron adalah K, J, ST, W, KR, dan adik dari K.

 

Dari hasil pemeriksaan, para pelaku menggunakan gergaji besi untuk memotong rel menjadi beberapa bagian. Potongan rel kemudian dimuat ke dalam truk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi K 8720 ES, lalu dibawa untuk dijual. Namun, saat proses pemuatan, aksi mereka diketahui warga dan sempat dikejar hingga ke wilayah Kecamatan Trucuk. Para pelaku melarikan diri dan meninggalkan truk beserta barang bukti yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian.

 

Barang bukti yang berhasil disita antara lain satu unit truk Mitsubishi, satu buah tali tampar besi, empat balok kayu berukuran 12x12x50 cm, tiga buah gergaji besi, serta 24 potongan rel kereta api berbagai ukuran. Atas aksi pencurian ini, PT KAI DAOP 8 Surabaya mengalami kerugian sekitar Rp 57 juta.

 

Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi, S.H., S.I.K., M.I.K. melalui Kasat Reskrim menyampaikan bahwa pihaknya terus mendalami kasus ini dan memburu para pelaku yang masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Ia menegaskan, Polres Bojonegoro berkomitmen menindak tegas setiap bentuk kejahatan yang mengganggu fasilitas umum dan merugikan masyarakat luas.

 

Para tersangka dijerat dengan Pasal 363 KUHP tentang Pencurian dengan Pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, serta Pasal 480 KUHP tentang Penadahan dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara.

Dinas PU SDA Bojonegoro Klarifikasi Pengadaan Grease: Realisasi 1.024 Kg Sesuai SSH 2025

Bojonegoro – Batara.news

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Kabupaten Bojonegoro memberikan penjelasan resmi terkait pengadaan grease atau stempet dalam tahun anggaran 2025 yang sempat menjadi sorotan publik. Klarifikasi disampaikan langsung oleh Kepala Dinas PU SDA, Helmi Elisabeth, pada Selasa (5/8/2025).

 

Dalam keterangannya, Helmi memastikan bahwa pengadaan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Standar Satuan Harga (SSH) yang tertuang dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor: 188/181/KEP/412.013/2024 tentang SSH Tahun 2025.

 

“Pengadaan stempet ini sepenuhnya sudah sesuai dengan SSH terbaru tahun 2025 yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati. Tidak ada penyimpangan harga ataupun volume,” ujar Helmi.

 

Ia juga menjelaskan bahwa angka 500 kilogram yang tercantum dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP LKPP) hanyalah bagian dari rencana awal, bukan data realisasi.

 

“Data yang ada di SIRUP merupakan perencanaan. Dalam pelaksanaannya, kebutuhan aktual mencapai 1.024 kilogram, dengan anggaran sebesar Rp102.400.000. Semua dilakukan melalui mekanisme pengadaan yang sah dan terdokumentasi,” tambahnya.

 

Helmi menekankan pentingnya membedakan antara dokumen perencanaan dan realisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia memastikan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai aturan dan terbuka terhadap audit serta pengawasan publik.

 

“Kami terbuka untuk semua bentuk pengawasan. Data pengadaan kami lengkap dan dapat ditelusuri. Kami pastikan anggaran digunakan sesuai peraturan dan kebutuhan teknis,” tegasnya.

 

Melalui klarifikasi ini, Dinas PU SDA berharap masyarakat dapat memahami bahwa seluruh kegiatan pengadaan dilakukan secara transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

 

 

/Ali

 

Bantu jaga keamanan anak didik Dan lingkungan sekolah, Satgas TMMD 125 Bojonegoro Bangun Pagar

Bojonegoro,-Batara.news|| Pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum pada pelaksanaan kegiatan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke- 125 tahun 2025 di Desa Soko Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro terus berlanjut, termasuk pembangunan pagar Sekolah Dasar Negeri (SDN) Soko IV.

 

Program TMMD dilaksanakan dengan tujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam pemerataan pembangunan, dan keterlibatan anggota TNI dari Tiga Matra, Darat, Laut dan Udara yang tergabung pada Satuan Tugas (Satgas) TMMD ke- 125 di Desa Soko dalam membangun pagar sekolah merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian TNI terhadap dunia pendidikan dan masyarakat guna menyiapkan generasi penerus bangsa.

 

Komandan Peleton (Danton) 2 Satuan Setingkat Kompi (SSK) Satgas TMMD ke- 125 Kodim 0813 Bojonegoro Letda Inf Moh. Fathurrozi, Senin (4/8/2025), mengatakan, ketersediaan bangunan pagar sekolah di SDN Soko IV dengan tinggi 2 meter dan panjang 56 meter ini nantinya diharapkan dapat membantu menjaga keamanan anak didik, maupun lingkungan sekolah, serta juga demi kelancaran proses belajar mengajar di sekolah.

 

“Dibangunnya pagar ini bisa memberikan kesan positif pada terhadap sekolah, menjadikan proses belajar mengajar menjadi lebih kondusif, dan tidak terganggu dengan aktivitas orang yang lalu lalang dilingkungan sekolah,” ujarnya.

 

“Kami berharap, dengan adanya pagar baru yang baik ini nanti bisa mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Lingkungan sekolah, menjadi lebih aman dan nyaman,” tambah Letda Inf Moh. Fathurrozi.

 

Kepala SDN Soko IV, Dewanto, S.Pd., merasa bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan jajaran TNI Satgas TMMD ke- 125 Kodim 0813 Bojonegoro atas dibangunkannya pagar sekolah. Pagar sekolah, menurut dia adalah salah suatu kebutuhan dalam rangka menunjang proses belajar mengajar di sekolah.

 

“Dengan adanya pagar ini tentunya bisa memberikan dampak secara langsung pada proses penyiapan sumber daya manusia. Sebelum ada pagar, di sekolah kami ini banyak hewan-hewan peliharaan seperti ayam bebas keluar masuk. Siang dibersihkan, besok paginya banyak kotoran hewan ternak di teras ruang kelas maupun halaman sekolah, sehingga mengganggu sekali,” tuturnya.

 

Sementara itu dikonfirmasi terpisah, Pasiter Kodim 0813 Bojonegoro Lettu Kav Sujirman, mengungkapkan bahwa selain membangun pagar sekolah program terpadu dan lintas sektoral TMMD ke- 125 tahun 2025 ini juga membangun sasaran fisik lainya yakni jalan beton, musholla sekolah, serta pembangunan sumur bor, rehabilitasi check dam dan peningkatan kualitas atap, lantai dan dinding rumah tinggal layak huni.

 

“Sedangkan sasaran non fisik, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta menumbuhkan ekonomi kerakyatan dan semangat gotong royong dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

 

/Al

Polri dan Kemenkumham Perkuat Sinergi, Teken MoU Kerja Sama Bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan

Jakarta, Batara.news – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang imigrasi dan pemasyarakatan, Senin (4/8/2025), di Jakarta Pusat. Penandatanganan MoU ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi kedua lembaga menghadapi tantangan global yang berdampak langsung pada stabilitas nasional.

 

Dalam sambutannya, Kapolri menyoroti dampak situasi global terhadap keamanan dalam negeri, seperti konflik Rusia-Ukraina, perang dagang, serta berbagai krisis kemanusiaan dan ekonomi. Menurutnya, dinamika global tersebut turut mendorong meningkatnya tantangan transnasional, seperti penyelundupan barang dan narkoba, hingga perdagangan manusia.

 

“Kondisi negara kita dan situasi global saat ini sedang tidak baik-baik saja. Mau tidak mau, setiap negara harus berpikir keras untuk bisa bertahan,” ujar Jenderal Sigit.

 

Ia menegaskan bahwa Indonesia menghadapi kerawanan tinggi dalam kejahatan lintas negara (transnational crime), mengingat posisi geografis yang berbatasan langsung dengan banyak negara, baik di laut maupun daratan.

 

“Ini tentunya memunculkan berbagai permasalahan seperti illegal fishing, penyelundupan senjata, narkoba, dan barang terlarang lainnya,” jelasnya.

 

Jenderal Sigit juga menuturkan bahwa MoU yang ditandatangani kali ini merupakan pembaruan dari nota kesepahaman sebelumnya, dengan penambahan sejumlah poin penting yang disesuaikan dengan perkembangan tantangan saat ini.

 

“Nota kesepahaman ini akan membuat pelaksanaan tugas masing-masing menjadi lebih optimal,” ujarnya.

 

Lebih lanjut, Kapolri berharap kerja sama ini akan mendukung peningkatan sektor pariwisata melalui kelancaran pengawasan wisatawan asing dan tenaga kerja asing, serta memperkuat sumber daya manusia dan pertukaran sarana prasarana antara kedua institusi.

 

“Sinergisitas adalah kunci. Dengan kekuatan Polri sekitar 490 ribu personel dan Imipas sekitar 64 ribu yang tersebar hingga ke atase-atase luar negeri, jika kita satukan dan padukan, maka potensi besar ini bisa dimaksimalkan untuk mendukung tugas dan pengabdian kepada bangsa,” pungkasnya.

 

/Rudi

 

Tidak Ada Lagi Postingan yang Tersedia.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.