Bojonegoro, Batara.news – Menindaklanjuti dugaan adanya aktivitas penyulingan minyak ilegal di wilayah penambangan sumur tua tradisional, Komisi B DPRD Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah titik sumur minyak tradisional, Rabu (20/8/2025).
Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro menjelaskan, sidak dilakukan di wilayah Kecamatan Malo dan sekitarnya untuk melihat langsung aktivitas eksplorasi serta pengelolaan minyak dari sumur tua yang dikelola oleh PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS).
“Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas temuan aktivitas penyulingan minyak mentah yang diduga ilegal,” ungkap politisi Partai Gerindra tersebut.
Sidak dilakukan oleh seluruh anggota Komisi B DPRD Bojonegoro. Mereka ingin memastikan secara langsung kondisi di lapangan, termasuk dampaknya terhadap pengelolaan minyak sumur tua.
Anggota Komisi B, Lasuri, saat dikonfirmasi melalui telepon WhatsApp, menyebutkan sidak juga berkaitan dengan turunnya setoran dari PT BBS kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena ada penurunan setoran PAD, kami turun langsung untuk mencari tahu penyebabnya. Termasuk apakah ada aktivitas penyulingan minyak mentah menjadi solar yang diduga ilegal, sehingga berpengaruh pada hasil pengelolaan PT BBS,” jelas politisi Partai Amanat Nasional ini, Kamis (21/8/2025).
Menurut Lasuri, banyaknya sumur tua di Bojonegoro membuka potensi praktik ilegal yang perlu ditindaklanjuti serius. Bahkan, menurutnya, persoalan ini bisa dilaporkan langsung kepada Presiden RI sebagai bagian dari upaya penertiban.
“Setelah ini kami akan mengundang pihak-pihak terkait pengelolaan sumur minyak tradisional di Bojonegoro, sesuai arahan Presiden, untuk menentukan langkah penertiban dan pengelolaan yang lebih baik,” tegasnya.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Selasa malam (19/8/2025) menggelar rapat terbatas mendadak di kediaman pribadinya. Dalam rapat yang berlangsung sekitar 4 jam tersebut, Presiden meminta laporan terkait penertiban kawasan hutan dan tambang ilegal.
Sejumlah pejabat hadir dalam pertemuan itu, antara lain Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, serta Panglima TNI Agus Subiyanto.
/Al
