Bojonegoro, – Batara.news | Pembangunan proyek wisata di Desa Ngujung, Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, yang dimulai pada 2021, hingga kini tak kunjung rampung meski anggaran terus digelontorkan setiap tahun. Fakta mencengangkan muncul pada 2023, saat Kepala Desa Ngujung, Eko Puryanto, mengaku tidak mengetahui secara jelas peruntukan pembangunan yang sedang berjalan kala itu.
“2021 itu cuma joglo, joglo yang ada ornamen-ornamennya itu, sama sebagian jalan. Taman juga rencananya mau dibangun, tapi batal. 2023 saya lupa,” ujar Eko, Jumat (15/08/2025).
Proyek ini bergantung pada Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dari Pemkab Bojonegoro. Namun, nilai yang disetujui selalu jauh di bawah kebutuhan, hanya sekitar Rp50 juta hingga Rp100 juta per tahun.
“Kalau BKKD tidak disetujui penuh, otomatis proyek tidak bisa jalan,” imbuhnya, Sabtu (08/08/2025).
Ironisnya, meski dana tak pernah pasti, proyek ini tetap tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa setiap tahun. Kekurangan anggaran bahkan ditutup menggunakan Dana Desa (DD) — yang seharusnya difokuskan untuk kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat.
“Amit sewu, ya. Zaman Bu Anna saya sudah ajukan BKKD untuk wisata ini, tapi selalu gagal. Setiap tahun disurvei, tapi tetap tidak disetujui,” tambahnya.
Situasi ini memunculkan tanda tanya: mengapa pemerintah desa tetap memaksakan proyek yang sejak awal sumber dananya tidak jelas? Terlebih, penggunaan DD untuk proyek wisata berpotensi menggeser prioritas pembangunan sesuai Permendesa.
Hampir lima tahun berjalan, destinasi wisata yang diharapkan menjadi ikon desa justru belum menampakkan hasil signifikan. Jika tanpa evaluasi mendasar, proyek ini terancam menjadi contoh nyata mangkraknya pembangunan desa akibat perencanaan dan pendanaan yang tidak sinkron.
/Al
