KOTABARU, BATARA.NEWS – Sekandal dugaan mark up anggaran negara tahun 2022 dalam kegiatan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, nampaknya akan berlangsung tambah seru.
Pasalnya, paska informasi itu mencuat kepublik, sang nahkoda Kantor DPU- PR, Suprapti Tri Astuti, langsung mengeluarkan statement merasa dirugikan atas adanya pemberitaan tersebut.
Bahkan dihadapan sejumlah pewarta, ia mengaku tak segan-segan akan melaporkan redaksi media pemberitaan ke dewan pers pusat.
“Proses kami sebenarnya sudah sampai tahap konsultasi dengan pakar-pakar hukum. Tadi kami juga komunikasi dengan kejaksaan. Sama, kawan-kawan kejaksaan juga menjawab laporkan ke dewan pers. Tapi saya juga kasian dengan kalian, kalau saat itu saya melaporkan, ke dewan pers, ya mungkin akan mencabut dan segala macam. Terus kelanjutan kalian nanti kayak apa, itu juga menjadi pemikiran kami,” ucapnya saat dikonfirmasi di ruang kerjanya. Selasa, 24 Januari 2023.
Tak hanya itu, pengguna dan penanggung jawab anggaran negara yang dialokasikan ke kantor DPU-PR Kotabaru tersebut, juga mengultimatum wartawan agar berhati-hati dalam menyampaikan pemberitaan.
“Kalau saya sampai laporkan media kalian ke dewan pers, kan kasian kalian. Karena ini juga mata pencaharian kalian. Saya hanya mau berbicara hati-hati kalau mau nurunin berita !!!,” ancamnya,
Perlu diketahui, sebelum pemberitaan dugaan mark up anggaran dalam kegiatan kantor DPU-PR Kotabaru dipublikasikan, redaksi media pemberitaan ini sudah berupaya meminta izin konfirmasi melalui sambungan pesan Whastapp dengan Kepala Dinas mengenai beberapa jenis kegiatan pengadaan barang dan jasa yang menghabiskan anggaran negara puluhan milyar rupiah.
Namun Kepala Dinas PUPR mengaku pernah memberikan informasi tersebut kepada salah satu organisasi wartawan yang ada di Kotabaru.
BERSAMBUNG.
/Ted
