Bojonegoro,-Batara.news||
Pertemuan mendadak Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Selasa malam, 19 Agustus 2025, membawa angin segar bagi upaya pemberantasan tambang ilegal di Indonesia. Presiden menegaskan komitmennya untuk menghentikan praktik-praktik ilegal yang merugikan negara dan merusak lingkungan. Namun, di tengah semangat pemberantasan tambang ilegal itu, muncul pertanyaan penting tentang nasib sumur tua Wonocolo di Bojonegoro, Jawa Timur.
Laba BBS Merosot Drastis
PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola sumur tua Wonocolo, mengalami penurunan laba yang drastis dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Jawa Timur tahun 2024, laba bersih BBS menyusut lebih dari Rp 4,6 miliar atau sekitar 82 persen. Penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2023, ketika laba anjlok hingga -76,49 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Dugaan Aktivitas Pengolahan Minyak Liar
Penurunan laba BBS diduga karena minyak mentah dari sumur tua Wonocolo tidak seluruhnya masuk ke jalur resmi. Sebagian disinyalir dialihkan ke aktivitas pengolahan liar melalui “dapur-dapur” tradisional di sekitar lokasi. Minyak mentah itu dimasak, diolah, lalu dijual dalam bentuk produk turunan dengan harga lebih tinggi melalui jalur distribusi yang tidak terpantau pemerintah. Akibatnya, BBS hanya mendapat bagian kecil, sementara keuntungan besar diduga mengalir ke kantong-kantong kelompok tertentu di luar mekanisme resmi.
Lingkaran Masalah
Situasi ini menciptakan lingkaran masalah. BBS kehilangan potensi laba karena pasokan minyak mentah terbatas, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bojonegoro ikut tergerus, dan ekonomi gelap justru tumbuh subur di jalur ilegal tanpa kontribusi pajak maupun retribusi bagi daerah. Di sisi lain, risiko keselamatan semakin tinggi karena pengolahan minyak dilakukan tanpa standar keamanan, rawan kebakaran, dan berpotensi mencemari lingkungan.
Pelajaran
Pertemuan Presiden Prabowo di Hambalang hendaknya menjadi peringatan serius bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Jika pemerintah pusat mampu bergerak cepat menertibkan tambang ilegal di level nasional, maka Pemkab Bojonegoro tidak punya alasan untuk menutup mata terhadap dugaan aktivitas liar di sumur tua. Pertanyaan “apa kabar Wonocolo?” kini bukan sekadar retorika, melainkan ujian nyata bagi keberanian Pemkab Bojonegoro.
Ketegasan Presiden di tingkat nasional harus dijawab dengan keberanian politik di tingkat daerah. Pemkab Bojonegoro harus berani menutup dugaan jalur gelap minyak mentah demi menyelamatkan BBS dan memastikan hasil migas benar-benar memberi manfaat bagi rakyat. Jika tidak, Wonocolo akan terus menjadi ladang kebocoran, bukan berkah.
(Red)
