TUBAN, BATARA.NEWS – Kedatangan
Abu Kholifah, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat Deerah (DPRD) Tuban, dalam acara Rapat Koordinasi (Rakor) pendamping Progam Keluarga Harapan (PKH) tuai narasi minor ditengah masyarakat.
Pasalnya, menurut salah satu pengamat politik di Bumi Ronggo Rawe, Ali Sugiono, kehadiran politisi yang dikabarkan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada pemilu tahun 2024 dalam acara internal para pendamping PKH di wilayah Kecamatan Jatirogo, dirasa tidak etis.
“Mendekati tahun politik seperti saat ini, Ketua Koordinator PKH harus peka dalam bersikap. Jangan sampai progam positif pemerintah dimanfaatkan untuk ajang politisasi.” ujarnya, Jumat, 03 Febuary 2023.
Bukan tanpa alasan, lanjutnya, terkadang progam pemerintah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti PKH, acap kali dimanfaatkan politisi untuk mencari panggung popularitas.
“Perlu dipertanyakan tujuannya apa ada dalam acara tersebut. Apakah sebagai narasumber atau apa ?” tuturnya,
Tak hanya itu, Ali juga menganalogikan, pendamping bantuan PKH biasanya mempunyai hubungan emosional dengan para Keluarga Penerima Manfaat (PKM). Sehingga hal tersebut kerap dijadikan poin tersendiri oleh kaum politisi.
“Karena dengan kehadiran para pendamping tersebut turut membantu meningkatkan taraf hidupnya, maka dalam konteks itu dapat menunjukkan kepada publik bahwa Pendamping PKH memiliki Power dan legitimasi terhadap sebuah teritori dimasing – masing dampinganya.” tandasnya.
Perlu diketahui bersama, pada rabu, 04 Januari 2023 lalu, sekitar Pukul 10.00 WIB, Koordinator Kabupaten (Korkab) menggelar Rapat Koordinasi di rumah makan Ronggo Jati yang berada di wilayah Desa Sugihan, Jatirogo.
Namun, saat itu yang diundang adalah beberapa Koordinator Kecamatan (Korcam) dan Asisten Korcam (Askor) dari wilayah Kecamatan Senori, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Bancar.
/Al
