KOTABARU, BATARA.NEWS – Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu (Inflasi), yang melanda Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, ternyata tuai sorotan dari Pemerintah Pusat.
Hal itu dikatakan politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sekaligus Ketua DPRD Kotabaru, Syairi Mokhlis, paska gelar audensi bersama LSM Komite Aksi Penyelamat Kotabaru (Kapak).
“Rapat dengar pendapat kali ini, LSM Kapak menyampaikan terkait permasalah pembangunan jalan lontar menuju tanjung sloka.” Ujarnya, senin, 30 januari 2023 kemarin.
Dalam paparan RPD, lanjutnya, LSM Kapak meminta untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Kotabaru, atas proyek pembangunan fasilitas publik yang tak
kunjung selesai hingga akhir bulan januari tahun 2023.
“Berdasarkan aspirasi yang disampaikan, bahwa proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2022, melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai kurang lebih Rp 13 Milyar itu dikerjakan melampaui waktu dari yang ditentukan.” terangnya,
Lantaran tak ada satupun pejabat Dinas PUPR yang hadir, akhirnya Syairi bersama anggota DPRD lainnya memutuskan untuk menggelar RDP ulang.
”Karena yang bersangkutan berhalangan hadir, kami akan jadwalkan ulang RDP minggu depan.” tegasnya.
Tak hanya itu, Ketua DPRD yang dikenal tegas dalam membela kepentingan rakyat tersebut menilai, salah satu penyebab tingginya angka inflasi di Kotabaru yaitu, proses pembangunan fasilitas umum yang tidak tepat waktu.
“Tentu hal itu akan mengganggu perekonomian masyarakat. Pertama pergerakan orang dan barang pasti akan terlambat. Apa lagi Kotabaru sedang disoroti pemerintah pusat terkait angka inflasi yang masih tinggi.” pungkasnya.
/Ari
